link slot yang paling gacor

Tuan Penyihir Serbaguna

Bahlil Klaim Sudah Ada 228 Komitmen Investasi Masuk ke IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada 228 komitmen atau Letter of Intent (LoI) yang masuk ke Ibu Kota Nusantara(IKN).

Menurutnya, jumlah ini masih akan bertambah karena banyak investor yang tertarik masuk ke IKN.

"Tentang IKN, IKN sampai sekarang sudah di tanda tangan LoI 228 perusahaan," ujar Bahlil dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Jumat (9/6).

Saat ini pemerintah memang sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemudahan investasi dan insentif untuk investor. Sehingga, ia meyakini komitmen yang sudah masuk akan terlaksana.

"Kalau ditanya seberapa serius mereka, nanti sekarang ini lagi dibangun infrastruktur dasar, yang itu di-coverAPBN. Begitu selesai, baru investasi realnya masuk," jelasnya.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tuding Anak Buah Sri Mulyani Halangi Bayar Utang Rp800 M

Menurut Bahlil, begitu pembangunan infrastruktur dasar IKN selesai dibangun. Komitmen investor akan difinalisasi.

"Karena bagaimana cara memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai. Jadwalnya kapan, akan direncanakan mulai masuk Agustus-September tahun ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Meningkat pada Mei 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) terhadap ekonomi RI naik dari 126,1 menjadi 128,3 pada Mei 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (12/6).

Berdasarkan kategori pengeluaran, peningkatan optimisme terutama tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp4,1 juta - Rp5 juta.

Tercatat, IKE Mei 2023 sebesar 118,9, lebih tinggi dibandingkan 116,6 pada April 2023. Menguatnya IKE Mei 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang meningkat sebesar 3,0 poin menjadi 121,1 pada Mei 2023.

Peningkatan juga terjadi pada IEK Mei 2023 sebesar 137,8, lebih tinggi dari 135,5 pada April 2023.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja masing-masing tercatat sebesar 139,9 dan 136,6, lebih tinggi dari 132,1 dan 136,5 pada bulan sebelumnya.

Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

Beda Target Jadwal Operasi Kereta Cepat ala KCIC dan Kemenhub******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) mulai dioperasikan pada Agustus 2023 sebagai hadiah kemerdekaan ke-78 Indonesia.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pada tahap awal KCJB akan dilakukan soft launching. Nantinya masyarakat dapat mencoba layanan KCJB dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam ini.

"Masyarakat nantinya bisa mencoba menggunakan layanan KCJB dari Halim ke Padalarang, termasuk di dalamnya mencoba integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua Stasiun pelayanan LRT Jabodebek serta KA Feeder yang mengintegrasikan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi," ujar Emir melalui keterangan resmi, Kamis (8/7).

Emir menuturkan pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap.

Selanjutnya, pengoperasian KCJB akan dijalankan secara normal sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km/jam.

Lihat Juga : Jokowi Akan Resmikan Kereta Cepat dan LRT Jabodebek 18 Agustus

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan. Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km/jam, 300 km/jam, 350 km/jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," tutup Emir.

Sebelumnya, KCJB dilanda masalah baru. Mengutip Reuters.com, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak rencana PT KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Sebaliknya, Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Aksi Bersih di Pantai Tirang, Pelindo Kumpulkan 1,7 Ton Sampah******

Pelindo Group berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat membersihkan sampah seberat 1.758 kg di Pantai Tirang pada Sabtu (10/6). Jumlah itu terdiri dari 416 kg sampah organik, dan 1.342 kg sampah anorganik.

Lingkungan perairan laut diakui lekat dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha jasa kepelabuhanan. Adapun aksi bersih pantai Pelindo Group juga bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengambil tema Solusi untuk Polusi Plastik.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan, aksi bersih pantai itu menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terkait kesadaran untuk membuang sampah.

(Foto: Arsip Pelindo)

Widyaswendra menambahkan, selain aksi di mangrove dan pantai, perusahaan juga akan melakukan rehabilitasi terumbu karang dan penanaman sejumlah pohon.

"Kami telah memiliki rencana kerja jangka panjang untuk turut menjaga kelestarian lingkungan, jadi tidak hanya selesai pada kegiatan ini saja namun masih ada program-program lainnya," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyatakan menyambut baik aksi Pelindo Group. Menurutnya, dibutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, di mana kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat.

Iswar menjelaskan, sebagai salah satu pantai wisata yang tersisa di Semarang, Pantai Tirang kerap menjadi destinasi bagi warga lokal. Diharapkan, kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menguat, sehingga Pantai Tirang tetap nyaman dikunjungi.

"Pemerintah memfasilitasi dan memberikan dukungan, namun yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah terutama yang berbahan plastik," ujar Iswar.

Dalam kesempatan yang sama, Pelindo Group melalui program Pelindo Peduli menyerahkan bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berupa peralatan pendukung pengelolaan sampah seperti tempat sampah dan timbangan sampah. Widyaswendra menyebut, Pelindo Peduli adalah program yang berkesinambungan.

Dewa segala alam

George Soros Serahkan Takhta Kerajaan Bisnis Rp371,75 T ke Anak******

Konglomerat George Soros menyerahkan kendali kerajaan bisnis senilai US miliar atau sekitar Rp371,75 triliun kepada putranya, Alexander.

Juru bicara Soros mengonfirmasi kepada Reuters detail dari wawancara dengan Soros yang diterbitkan di The Wall Street Journal (WSJ) pada Minggu (11/6).

Soros sebelumnya mengaku tidak ingin menyerahkanOpen Society Foundations(OSF) miliknya ke salah satu dari lima anaknya. Namun, ia akhirnya menyerahkan yayasan dan sisa kerajaannya kepada putranya yang berusia 37 tahun.

Dalam wawancara terpisah, Alex mengatakan dia "lebih politis" daripada ayahnya. Ia juga berencana untuk terus menyumbangkan uang keluarga kepada kandidat politik AS yang berhaluan kiri.

Dilaporkan WSJ, Alexander akan memperluas prioritas yayasan untuk memasukkan hak memilih dan aborsi serta kesetaraan gender.

"Sebanyak saya ingin mendapatkan uang dari politik, selama pihak lain melakukannya, kita harus melakukannya juga," kata Alex.

Dewan OSF memilih Alex sebagai ketuanya pada Desember lalu. Saat ini, Alex memimpin aktivitas politik sebagai presiden komite aksi politik Soros.

Yayasan tersebut menggelontorkan sekitar US,5 miliar per tahun untuk sejumlah kelompok, termasuk pendukung hak asasi manusia di seluruh dunia dan demokrasi.

Soros adalah seorang manajer hedge fund terkemuka yang yang berubah menjadi dermawan dan pendukung utama gerakan liberal. Namanya, santer dikabarkan sebagai biang kerok krisis moneter yang melanda Asia pada 1998 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******

Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.

"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.