ubo4d

Qin Jianji

Kemenhub Imbau Pemudik Naik Kereta ke Merak Demi Hindari Macet******

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat yang hendak mudik melalui Pelabuhan Merak, Banten, memakai kereta apiuntuk sampai ke lokasi. Tujuannya, agar perjalanan mudik nyaman dan mengantisipasi kemacetan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan tahun ini DJKA bersama operator terkait tengah menyiapkan jalur kereta api lintas Rangkasbitung-Cilegon. Rute ini ditujukan menjadi alternatif masyarakat menuju Pelabuhan Merak.

"Hampir setiap mudik selalu terjadi antrian panjang kendaraan yang hendak menyeberang melalui pelabuhan ini, sehingga kami himbau agar beralih menggunakan kereta menuju Pelabuhan Merak agar dapat mengurai antrian," tutur dalam keterangan resmi, Kamis (6/4).

"Skema angkutan alternatif menuju Pelabuhan Merak ini disiapkan dalam kurun waktu H-7 hingga H+7 Lebaran untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat yang mudik menggunakan kapal ferry di pelabuhan ini," jelasnya.

Selain menyiapkan jalur kereta api lintas Rangkasbitung-Cilegon, DJKA juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kelancaran mudik tahun ini. Salah satunya melalui program Angkutan Motor Gratis (Motis) menggunakan kereta api.

"Kami sudah siapkan kuota Motis sebanyak 10.440 untuk masyarakat. Per 5 April, jumlah kuota Motis yang sudah terpakai oleh pemudik sebanyak 6.582 dan tersisa 3.858 kuota motor," imbuhnya.

DJKA pun sudah melakukanramp checkuntuk memastikan kesiapan kereta api yang akan digunakan untuk kegiatan mudik nanti. Totalnya, ada 2.133 sarana kereta api yang menjadi sasaran ramp checktahun ini dan tersebar di seluruh area kerja DJKA di Sumatra dan Jawa.

"Dari aspek prasarana, kami telah melakukan inspeksi keselamatan bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keandalan dan kelayakan prasarana yang akan dioperasikan pada masa mudik Lebaran," sebut Risal.

Selain itu, pihaknya juga telah memetakan titik-titik rawan bencana di sepanjang jalur dan menempatkan alat material untuk siaga (AMUS), serta sarana penolong untuk bersiaga selama masa angkutan Lebaran.

"Kami akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan mudik ini untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

sistem kehidupan tertinggi

4 Alasan Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Pemerintah belum mau merestui impor KRL bekasdari Jepangyang diajukan PT KCI. Hal itu mereka putuskan usai menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan ada 4 dasar utama penolakan impor tersebut. Pertama,rencana impor KRL bekas tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua, Seto mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi impor KRL dari PT KCI. Alasannya, pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Keempat, hasil audit BPKP menunjukkan armada KCI saat ini masih memadai ketimbang 2019. BPKP menyebut pada 2019 KCI memiliki 1.078 unit untuk mengangkut 336,3 juta penumpang. Sedangkan pada 2023 ada 1.114 unit untuk mengangkut 237,6 juta penumpang.

"Overloadmemang terjadi pada jam-jam peak hour.Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 75 persen, dan 2025 83 persen. Ini data dari BPKP," tegas Seto.

Sementara itu, rata-rata jumlah penumpang saat ini adalah 800 ribu per hari dan 900 ribu per hari pada saat jam sibuk. Seto mengatakan angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan 2019 yang jumlahnya bisa tembus 1,1 juta orang.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tutup Seto.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Erick Thohir Pangkas Gaji Wakil Direktur Utama BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pangkas gajiwakil direktur utama perusahaan pelat merah sebesar 5 persen mulai tahun ini.

Pemotongan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Dalam beleid ini, ia mengatur bahwa gaji wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari gaji direktur utama BUMN. Gaji ini berbeda dengan aturan sebelumnya di Permen BUMN 12/2020 yang sebesar 95 persen.

Sedangkan, untuk gaji anggota direksi BUMN lainnya tetap sama yakni sebesar 85 persen dari gaji direktur utama.

Sementara, gaji komisaris utama atau ketua Dewan Pengawas BUMN ditetapkan sebesar 45 persen dari gaji direktur utama, dan wakil komisaris utama atau wakil ketua dewan pengawas sebesar 42,5 persen.

Kemudian, untuk dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN gajinya ditetapkan sebesar 90 persen dari gaji komisaris utama atau ketua dewan pengawas BUMN.

Selain gaji, pejabat BUMN juga bakal mendapatkan berbagai tunjangan, yakni tunjangan hari raya (THR), tunjangan perumahan, dan tunjangan asuransi purna jabatan yang besarannya diatur dalam aturan lanjutan.

Pejabat BUMN juga mendapatkan insentif, rinciannya:

1. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari direktur utama BUMN;
2. Anggota Direksi BUMN sebesar 85 persen dari direktur utama BUMN;
3. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur;
4. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN; dan
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Meng Hailan Ye Chengjun

Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.

"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.

Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.

Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.

Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]

Kosong dan kacau

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]