slot ori

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

pintutogel

Bisakah Seluruh Pengguna Kendaraan Pribadi Pindah ke Angkutan Umum?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pajak kendaraan pribadiberbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan usul kenaikan tarif pajak tersebut bakal dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan pendapatan dari kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti LRT maupun kereta cepat.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi meluruskan maksud Luhut adalah memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut). Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," tegas Jodi.

Lantas, apakah bisa jika seluruh pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta dialihkan menggunakan kendaraan umum?

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klarifikasi Wacana Pajak Motor Bensin Naik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 21,06 juta kendaraan pribadi di DKI Jakarta pada 2022. Rinciannya, 3,76 juta mobil penumpang dan 17,30 juta lainnya sepeda motor.

DKI Jakarta punya beberapa moda kendaraan umum dengan beragam kapasitas penumpang. Mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT Jakarta

Berdasarkan data resmi Transjakarta, pada September 2021 lalu mereka mengangkut 8,6 juta penumpang per bulan. Rata-rata penumpang harian Transjakarta sejumlah 288 ribu orang.

Penumpang harian Transjakarta lebih banyak pada saat jam kerja, yakni sejumlah 319 ribu orang. Sedangkan pada weekend rata-rata hanya 204 ribu penumpang harian.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Di lain sisi, KRL menjadi yang paling banyak mengangkut penumpang per hari jika dibandingkan tiga moda transportasi lain. Pengguna Commuter Line pada Februari 2023 lalu mencapai 20,62 juta dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 736 ribu orang.

Pada hari kerja, KRL mengangkut 795 ribu orang per hari. Sedangkan di hari libur agak lengang, yakni sebanyak 613 ribu penumpang.

Lalu, MRT melaporkan pada 2022 lalu ada lebih dari 19,7 juta orang yang menggunakan layanan mereka. Ada sekitar 50 ribu penumpang harian dengan 87 ribu jumlah perjalanan kereta.

Sedangkan LRT Jakarta mampu menampung 685 ribu orang selama 2022. Dengan kata lain, moda transportasi ini melayani 1.877 orang per hari.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Insentif Pajak Sektor Pariwisata Diskon Jadi 12 Persen

Jika kapasitas penumpang harian keempat transportasi umum itu ditotal, ada 1,07 juta orang yang menaiki kendaraan umum setiap harinya di Jakarta.

Akan tetapi, jumlah penumpang harian dari sejumlah moda transportasi itu belum sepenuhnya memenuhi okupansi. Misalnya, okupansi KRL yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih 62,75 persen pada 2023.

Meski data okupansi sejumlah transportasi umum belum penuh 100 persen, fakta di lapangan menampilkan hal lain. Pasalnya, orang-orang memakai kendaraan umum di saat yang bersamaan, yakni pagi dan sore hari alias peak hour.

Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan usul Luhut tidak sepenuhnya keliru.

Secara konsep dan kebijakan, kenaikan pajak motor bensin memang bisa memindahkan atau menarik pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Akan tetapi, ada dua faktor krusial jika ingin memaksakan hal tersebut. Pertama, Indonesia tidak hanya Jabodetabek yang kualitas dan jaringan angkutan umumnya sudah cukup luas serta intens.

Menurutnya, kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar bensin yang diterapkan di luar Jabodetabek akan terhambat dalam proses transisi ke kendaraan umum. Pasalnya, layanan angkutan umumnya belum disiapkan dengan baik.

"Kedua, kapasitas angkutan umum di Jakarta masih belum memadai bila pun terjadi perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi secara signifikan. Pada jam puncak kepadatan aktivitas (peak hours), kapasitas angkutan seperti Transjakarta dan KRL sudah sangat padat," jelasnya.

Lihat Juga : Airlangga Sebut Isu Sri Mulyani Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi Hoaks

Aditya menegaskan penuh sesaknya angkutan umum di Jakarta perlu diatasi dengan penambahan kapasitas moda transportasi.

Selain itu, ia berharap layanan angkutan umum seharusnya bisa ditemui pengguna pada kisaran jarak 200 meter hingga 500 meter. Menurutnya, mewujudkan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

"Selain itu, karena pada dasarnya layanan angkutan umum itu tidak bersifat door to door seperti kendaraan pribadi, maka keterjangkauan tarif, waktu tempuh, dan kemudahan berpindah moda juga masih menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan kualitasnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

slot slot gacor hari ini

Transmart Diskon 20% Tiap Hari, Belanja Produk Fresh Jadi Lebih Murah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Belanja produk fresh di Transmart pastinya lebih hemat karena sekarang ada diskon sampai 20 persen. Diskon belanja ini berlaku setiap hari khusus untuk produk segar seperti daging, buah, ikan, makanan beku, hingga kue dan pastry.

Syarat dapat diskon 20 persen ini gampang banget. Cukup belanja produk segar sesuai kebutuhan dan bayarnya pakai Allo Prime dari Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Produk Segar Selalu Diskon 20% Setiap Hari di Transmart

Anda cukup download aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store di hp masing-masing. Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime supaya bisa klaim diskon belanja di Transmart.

Atau bisa juga mengajukan pembuatan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan melalui booth yang tersedia di gerai Transmart.

Jadi, tunggu apa lagi? Mampir ke Transmart terdekat sekarang juga, karena cuma Transmart yang siap memenuhi kebutuhan produk segar keluarga Indonesia setiap hari dengan harga terjangkau!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

fortune228

Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan perkembangan pembentukan komite untuk nantinya mengawasi berjalannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau PerpesPublisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo (Dirjen IKP) Usman Kansong mengatakan komite tersebut nantinya akan bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Pers namun para anggotanya akan diajukan oleh Dewan Pers dan perwakilan pemerintah.

"Nah saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sedang rapat untuk menjajaki siapa yang akan diusulkan untuk menjadi anggota komite sebagai perwakilan masyarakat atau pun pakar," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Dalam Perpres nomor 32 tahun 2024 pembentukan Komite Pengawas diatur khusus dalam BAB IV dan harus berjumlah gasal maksimal 11 orang.

Unsur keanggotaan Komite itu tertulis dalam Pasal 14 dengan susunan harus terdiri atas unsur Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers, kementerian, serta pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Untuk perwakilan pakar seperti diatur dalam Pasal 14 poin (5) disebutkan bahwa perwakilan tersebut harus diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Usman menegaskan nantinya setiap nama yang diusulkan untuk menjadi komite pengawas Perpres baik dari Dewan Pers dan Kementerian dipastikan tidak akan memiliki hubungan dengan perusahaan media maupun platform digital sehingga dapat dipastikan independensinya.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

"Setiap pengusul nantinya Dewan Pers, Kementerian Kominfo, dan Kemenkopolhukam bakal diminta mengusulkan nama dua kali dari jumlah. Misalnya Dewan Pers nanti perwakilannya ada lima, maka mereka bisa usulkan sepuluh nama. Begitu juga dengan Kemenkopolhukam dan Kementerian Kominfo," ujar Usman.

Nama-nama itu bakal diseleksi secara khusus oleh task force yang dibentuk oleh Dewan Pers sehingga nantinya dapat memenuhi ketentuan dalam Perpres 32/2024.

Adapun dalam Perpres diatur bahwa anggota komite pengawas dari perwakilan Dewan Pers maksimal berjumlah lima orang, lalu untuk perwakilan pakar dan profesional yang diajukan oleh Kemenkopolhukam maksimal berjumlah lima orang, dan perwakilan dari Kementerian Kominfo berjumlah satu orang.

Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

gacor indonesia

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

badai setan

tafsir mimpi 4d abjad

Jangan Lupa ke Transmart Besok, Diskon Besar******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jangan lupa ke Transmart besok ya, soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon besar-besaran buat pelanggan setianya.

Promo ini cuma berlangsung selama satu hari, pada Minggu (21/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Menggiurkan hingga 50% + 20%

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

rtp daget77

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)