cara dapat uang satu juta

Monster Apartemen Sehari-hari

Basuki Harap Sri Mulyani Cairkan Rp15 T untuk Renovasi Jalan Rusak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran renovasi jalan rusak di 2024.

Basuki mengatakan perlu anggaran sekitar Rp15 triliun untuk melanjutkan renovasi jalan daerah dan jembatan yang rusak. Ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Inpres jalan daerah kita lanjutkan pada 2024 ini. Sekarang sedang dalam penelaahan oleh Kementerian Keuangan (pimpinan Sri Mulyani) untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Total 2024 ini mudah-mudahan bisa kita alokasikan Rp15 triliun (dari Kemenkeu)," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak itu menyentuh Rp16,25 triliun. Namun, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.

Sedangkan realisasi penggunaan anggaran 2023 lalu menyentuh Rp14,6 triliun. Basuki menyebut ini mencakup perbaikan 2.873 km jalan daerah dan renovasi jembatan sepanjang 2,7 km.

"Dan Rp15 triliun kebutuhan 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan 2024. Target penanganan jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km. Sekarang (anggaran) sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan," tutup Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Jasa Raharja Ungkap 2 Lokasi Banyak Kecelakaan Saat Mudik: Bukan Tol******

Jasa Raharja mengungkap ada dua lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran, yang ternyata bukan jalan tol.

"Kita tahu bahwa daerah-daerah yang masih banyak berpotensi kecelakaan itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa, malah bukan jalan tol? Malah jalan nasional dan tempat wisata," ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

"Justru bukan jalan tol. Mungkin expose jalan tol besar, tetapi tingkat kematian karena kecelakaan justru (lebih besar di) jalan nasional," tegasnya.

Ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat kenaikan tren penyaluran santunan tersebut.

"Kita tahu bahwa 2022 dan 2023 jalan tol dan jalan nasional ini tumbuh hampir 6 persen, kendaran naik menjadi 4 persen, masyarakat atau penduduk naik 1,1 persen. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kemarin rekomendasi terkait penegakan hukum (gakum) dan keselamatan, gakum dijalankan di jalan tol yang over dan berpotensi kecelakaan," jelas Rivan.

Selain dua provinsi di Pulau Jawa yang berpotensi kecelakaan, Jasa Raharja merinci beberapa titik lain yang punya kemungkinan kecelakaan tinggi saat mudik. Ini berdasarkan data koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut Jasa Raharja mempersiapkan pengamanan mudik ini dengan beberapa stakeholder terkait, mulai dari Jasa Marga, Korlantas Polri, hingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP di Merak ada rekomendasi 3 terminal yang akan digunakan. (Pelabuhan) Ciwandan untuk sepeda motor itu ada satu jalan yang berisiko, yaitu jalan lingkar selatan. Ini juga Jasa Raharja memberikan peran untuk mengatur rekomendasi," jelasnya.

"Pada jalan-jalan biasa saja di lingkar selatan ini hampir tiga jam sekali terjadi kecelakaan, terutama untuk sepeda motor," tutup Rivan.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Jasa Raharja Ungkap 2 Lokasi Banyak Kecelakaan Saat Mudik: Bukan Tol******

Jasa Raharja mengungkap ada dua lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran, yang ternyata bukan jalan tol.

"Kita tahu bahwa daerah-daerah yang masih banyak berpotensi kecelakaan itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa, malah bukan jalan tol? Malah jalan nasional dan tempat wisata," ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

"Justru bukan jalan tol. Mungkin expose jalan tol besar, tetapi tingkat kematian karena kecelakaan justru (lebih besar di) jalan nasional," tegasnya.

Ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat kenaikan tren penyaluran santunan tersebut.

"Kita tahu bahwa 2022 dan 2023 jalan tol dan jalan nasional ini tumbuh hampir 6 persen, kendaran naik menjadi 4 persen, masyarakat atau penduduk naik 1,1 persen. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kemarin rekomendasi terkait penegakan hukum (gakum) dan keselamatan, gakum dijalankan di jalan tol yang over dan berpotensi kecelakaan," jelas Rivan.

Selain dua provinsi di Pulau Jawa yang berpotensi kecelakaan, Jasa Raharja merinci beberapa titik lain yang punya kemungkinan kecelakaan tinggi saat mudik. Ini berdasarkan data koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut Jasa Raharja mempersiapkan pengamanan mudik ini dengan beberapa stakeholder terkait, mulai dari Jasa Marga, Korlantas Polri, hingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP di Merak ada rekomendasi 3 terminal yang akan digunakan. (Pelabuhan) Ciwandan untuk sepeda motor itu ada satu jalan yang berisiko, yaitu jalan lingkar selatan. Ini juga Jasa Raharja memberikan peran untuk mengatur rekomendasi," jelasnya.

"Pada jalan-jalan biasa saja di lingkar selatan ini hampir tiga jam sekali terjadi kecelakaan, terutama untuk sepeda motor," tutup Rivan.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Klaim Harga Pangan di Jatim Stabil******

Satgas Pangan Polri mengklaim hargabahan panganpokok di wilayah Jawa Timur sudah stabil menjelang hari raya Lebaran 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif usai memantau sejumlah pasar tradisional di wilayah Surabaya pada Sabtu (23/3).

Lihat Juga : Jokowi Akui Harga Pangan Naik Saat Ramadan: Tapi Enggak Banyak

Kendati demikian, Teddy mengakui beberapa komoditas pangan, seperti telur dan daging ayam, harganya masih tinggi. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya tingkat permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan.

Hanya saja, ia memastikan harga yang ada di pasaran masih dalam batas wajar dan tidak melebih angka rata-rata secara nasional.

"Enggak ada temuan kenaikan karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idulfitri," jelasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut dari hasil pengecekan yang dilakukan di Kediri, Mojokerto, hingga Surabaya, pihaknya menjamin stok kebutuhan bahan pokok masih aman hingga Lebaran mendatang.

Lihat Juga : Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Oleh karenanya, ia berharap seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengantisipasi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," pungkasnya.

Kode Seni Bela Diri Samsara

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]