alexistogel login alternatif

Mimpi adalah raja

Bertemu Macron, Jokowi Bahas soal Minat Investor Prancis untuk IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di New Delhi, India, Sabtu (9/9). Pada kesempatan itu, Jokowimengapresiasi Prancis yang telah membawa investor untuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"(Terkait) investasi di sektor strategis, saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LoI (Letter of Intent) untuk dukung pembangunan IKN," kata Jokowi dikutip dari keterangan resmi, Minggu (10/9).

Lihat Juga : Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN

Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.

"Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD," tuturnya.

Lihat Juga : Perusahaan Malaysia Siap Bangun 20 Tower Apartemen di IKN

Bertalian dengan itu, Jokowi meminta Macron dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.

Dia turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20.

"Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia, tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat muslim dan tidak dapat dibenarkan," ucapnya.

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Langit Fantasi Sembilan Warna

Bos Kadin Ajak Vietnam Kerja Sama Investasi di Sektor Perikanan******

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan negara-negara ASEAN perlu bekerja sama dalam ketahanan pangan.

Salah satu caranya dengan mengajak Vietnam berinvestasi di sektor perikanan Indonesia, khususnya untuk ikan tuna.

Arsjad mengatakan Vietnam kekurangan produk ikan tuna, tetapi mengimpornya dari negara selain Indonesia.

"Kita mengajak yuk investasi bersama saja, investasi di Indonesia, kita buat suatu processing di sini, market-nya ada," kata Arsjad..

Arsjad mengatakan investasi Vietnam di Indonesia nantinya bisa menjadi contoh bagi negara ASEAN untuk tidak hanya berkompetisi, tetapi berkolaborasi.

Pasalnya, selama ini perdagangan antar sesama negara ASEAN masih rendah. Padahal negara-negara ASEAN sebenarnya menjadi salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia.

Maka dari itu, kata Arsjad, pemerintah dan sektor swasta sedang mendiskusikan bagaimana setiap negara ASEAN bisa saling membantu dalam ketahanan pangan.

Dengan begitu, negara-negara ASEAN tidak hanya berfokus untuk saling bersaing, tetapi berkolaborasi.

"Jadi mencontohkan, jangan hanya berkompetisi tetapi berkolaborasi," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

Karyawan Amazon Terancam PHK Jika Tak Mau Kerja di Kantor******

Karyawan Amazonterancam PHK jika tidak mengikuti rencana perusahaan yang akan kembali mewajibkan pegawai bekerja di kantor.

Dilansir CNN, Selasa (29/8), CEO Amazon Andy Jassy mengonfirmasi hal tersebut setelah laporan Insider mengungkap Jassy meminta karyawan untuk mengikuti rencana kembali bekerja di kantor atau mempertimbangkan bekerja di tempat lain pada acara internal perusahaan baru-baru ini.

Pesan Jassy mencerminkan tekanan berkelanjutan Amazon terhadap staf kantor AS untuk mematuhi kebijakan yang mengharuskan mereka melapor ke kantor fisik setidaknya tiga hari seminggu.

Ia juga memperkirakan mereka yang tidak dapat menerima kebijakan tersebut, prospek mereka untuk tetap bertahan di Amazon akan tampak suram.

Beberapa orang mengunggah di papan pesan di sejumlah situs seperti Reddit dan Blind dalam beberapa pekan terakhir membahas hak-hak hukum bagi karyawan yang mengatakan bahwa mereka dipekerjakan 12 bulan sebelumnya sebagai karyawan virtual dan apakah mereka dapat dipaksa bekerja di kantor.

Insider sebelumnya melaporkan bahwa rekaman sesi tersebut menggambarkan Jassy memberi tahu karyawan yang bandel: "Ini mungkin tidak akan berhasil untuk Anda." Insider juga melaporkan bahwa karyawan dalam rapat internal meminta Jassy untuk memberikan data internal yang membenarkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang dibagikan Amazon kepada CNN, Jassy menanggapinya dengan mengatakan bahwa kebijakan kembali ke kantor lebih merupakan hasil penilaian berdasarkan penilaian berbagai faktor termasuk hasil bisnis.

Dia menambahkan bahwa Amazon hanya memiliki sedikit data untuk mendukung kebijakan kerja jarak jauh yang tidak terbatas, dan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan berdasarkan data yang terbatas di masa lalu.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa Insider secara akurat melaporkan prediksi Jassy mengenai karyawan yang tidak mematuhi mandat kembali bekerja. (CNN diizinkan untuk memparafrasekan, tetapi tidak secara langsung mengutip pernyataan Jassy.)

Secara terpisah, perusahaan tersebut mengatakan kepada CNNbahwa Amazon telah menekankan bahwa pendekatannya terhadap pekerjaan jarak jauh akan berkembang seiring dengan kondisi pandemi.

Awal bulan ini, Amazon mengirimkan email kepada beberapa karyawan yang menunjukkan perusahaan mengetahui bahwa mereka tidak masuk ke kantor sesering yang diperlukan.

Sinyal Amazon kepada para pekerja bahwa mereka melacak kehadiran mereka muncul setelah lebih dari 1.000 karyawan perusahaannya melakukan pemogokan pada Mei untuk memprotes kebijakan kantor. Penyelenggara pemogokan menyebut pendekatan perusahaan tersebut sebagai mandat yang "kaku dan universal".

[Gambas:Video CNN]

Penyelamat Pesawat

Belanja Pakai Allo Bank dan Bank Mega di Transmart Diskonnya Dobel******

Khusus untuk pengguna Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, ada promo menarik nih kalau belanja di Transmart pada Selasa (12/9).

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale September Ceria.

Lihat Juga : Tebus Murah, Kasur di Transmart Harganya Sejutaan Doang

Diskonnya pun berlaku untuk aneka produk, mulai dari buah-buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Wah, pokoknyadoubleuntung deh kalau belanja di Transmart Full Day Sale September Ceria dan bayar pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Makanya, jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, diskonnya cuma berlaku satu hari aja, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk segera ke gerai Transmart terdekat dan belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]