aplikasi yang bisa menggunakan paylater

Peri dan Iblis Dahonglou

26 Ribu Orang Naik Whoosh saat Lebaran, Melesat 30 Persen******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mencatat penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung 'Whoosh' meningkat 30 persen saat Idulfitri 1445 Hijriah dibandingkan rerata harian normal.

Sekretaris Perusahaan KCIC Eva Chairunisa  menyebut penumpang Whoosh pada saat lebaran mencapai 26 ribu.

"Pada hari lebaran KCIC memberangkatkan sebanyak 26 ribu penumpang. Jumlah ini naik sekitar 30 persen jika dibandingkan dengan masa normal sebelum angkutan lebaran," kata Eva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/4).

"Setelah melakukan salat Id, terlihat banyak penumpang yang langsung menggunakan Whoosh untuk bersilaturahmi keluarga ataupun wisata dan berlibur ke kota Bandung dan sebaliknya," jelasnya.

Berdasarkan pantauan Eva, ada beberapa waktu favorit keberangkatan. Pada Kamis 11 April 2024, keberangkatan mulai pukul 07.55, 08.20, sampai 12.00 terus dipadati penumpang. Okupansi pada jam favorit tersebut mencapai 80 s.d 95 persen.

"Penjualan tanggal 12 April juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana pada jam jam favorit sudah menunjukkan angka 85 persen," ujarnya.

Eva menyebut kepadatan terus terjadi di loket dan mesin pembelian tiket untuk reservasi dan pembeliango show.

"Dengan 52 perjalanan per hari, penumpang mendapatkan banyak alternatif perjalanan Whoosh yang dapat mereka pilih sesuai kebutuhannya," ujar dia.

"Jarak antar jadwal atau headwayWhoosh di jam sibuk mencapai 25 s.d 30 menit sehingga membuat penumpang mendapatkan fleksibilitas yang tinggi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Waskita Beri Diskon Tarif Tol hingga 36 Persen selama Mudik Lebaran******

PT Waskita Toll Road(WTR) memberikan diskon tarif tolhingga 36,25 persen selama periode mudik lebaran2024.

Anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu memberi potongan untuk Tol Krian-Legundi-Bunder (KLB) mulai 3 April 2024 hingga 19 April 2024. Besaran diskonnya bervariasi, tergantung golongan kendaraan.

Bagi kendaraan Golongan II dan III bakal mendapatkan diskon tarif 13,46 persen hingga 15 persen saat melewati Tol KLB. Sedangkan kendaraan Golongan IV dan V berhak atas potongan 34,78 persen-36,25 persen selama periode promo.

Golongan II hingga Golongan V merupakan kendaraan jenis truk. Ini mencakup truk dengan 2 gandar hingga 5 gandar atau sumbu roda.

Di lain sisi, surat keputusan bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H memutuskan truk 3 sumbu ke atas dilarang melintasi jalan tol selama mudik. Ini berlaku sejak 5 April 2024 pukul 09.00 sampai 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Aturan ini dikecualikan untuk truk yang mengangkut bahan bakar, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok. Akan tetapi, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan.

Meski begitu, SKB pembatasan angkutan barang ini tidak memasukkan Jalan Tol KLB sebagai salah satu ruas yang dibatasi.

President Director Waskita Toll Road Daniel Fitzgerald Liman mengatakan ada juga diskon tarif untuk Tol Pemalang-Batang. Potongan ini diberikan melalui PT Pemalang Batang Toll Road yang saham mayoritasnya dikuasai WTR.

Besaran diskon di Tol Pemalang-Batang dipatok 20 persen untuk seluruh golongan kendaraan. Ini berlaku untuk tujuan Cikampek-Kalikangkung atau sebaliknya.

Diskon ini berlaku saat arus mudik dari arah Cikampek-Kalikangkung mulai 3 April 2024 pukul 06.00 WIB sampai 5 April 2024 pukul 06.00 WIB. Sementara itu, diskon pada arus balik ditetapkan dari arah Kalikangkung menuju Cikampek mulai 17 April 2024 pukul 06.00 WIB hingga 19 April 2024 pukul 06.00 WIB.

"Penerapan diskon tarif pada Jalan Tol Pemalang-Batang dan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder menjadi salah satu kontribusi WTR dalam menyambut libur Idulfitri 2024 ini," tegas Daniel.

"Semoga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengguna jalan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Kulkas SBS Turun Harga di Transmart, Diskon sampai Rp3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale balik lagi dengan diskon besar-besaran untuk pelanggan setianya di seluruh Indonesia.

Kulkas side by side (SBS) turun harga gede-gedean dari Rp12 jutaan jadi Rp8 jutaan aja di Transmart. Kapan lagi harganya semurah ini!

Lihat Juga : Serbu Transmart Sekarang, Belanja Kebutuhan Harian Diskon sampai 20%

Pesta diskon ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4). Mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, laluupgradeakunnya ke Allo Prime.

Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.