macam play slot

slot yang gacor hari ini 603Jutaan kata 134794Orang-orang telah membaca serialisasi

《macam play slot》

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Tito ingatkan kepala daerah bantu distribusi logistik Pemilu 2024******

Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Tito mengatakan upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses.

"Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah," ucap Tito.

Menurutnya, hal ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.

Selain itu, lanjut dia, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi itu berkaca dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.

"Setelah petugas-nya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu," jelasnya.

Baca juga: KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor

Baca juga: KPU Belitung distribusikan logistik Pemilu 2024 ke pulau terpencil

Dia menuturkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota seperti kepala daerah.

"Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain," ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara.

Dia mencontohkan dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. "Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," ucapnya.

Di lain sisi, Tito juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.

"Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia," pungkas Tito.

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：info pola slot gacor hari ini、situs terbaik judi slot、detik bet88

Terkait：prediksi togel florida eve hari ini、qqkini、pola gacor mahjong ways 2、slot365、binjaiplay77、koin55、winslot777、erek50、deltatogel、main judi slot online

---

---

bab terbaru：skor88（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08