lazada kredit hp tanpa dp

Dominasi generasi muda

Respons Tokopedia soal Larangan Jual Barang Impor di Bawah US0******

Platform dagang elektronik, Tokopedia, mengaku tak masalah atas rencana pemerintah yang akan melarang penjualan barang impor di bawah US0 atau setara dengan Rp1,5 juta.

Larangan tersebut merupakan salah satu poin yang akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Hilmi Adrianto mengatakan hingga kini, pihaknya masih mempelajari dan terus berkoordinasi dengan pihak internal, pemerintah dan berbagai pihak terkait peraturan tersebut, serta dampaknya pada bisnis Tokopedia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menerbitkan aturan tentang perdagangan online di Indonesia.

Aturan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi permendag tersebut, akan ada enam poin yang akan diatur.

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Pertama,pemerintah akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commercehanya boleh melakukan promosi.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commercedengane-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dane-commercesecara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commercedan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Lihat Juga : Gurita Bisnis Milik Kaesang yang Baru Diangkat Jadi Ketum PSI

Keempat, pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal. "Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Keenam,pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

Luhut ke Rakyat Rempang: Minta Ganti Rugi Cash Silahkan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku pro terhadap masyarakat dengan memberikan rumah dan uang terkait penanganan pembangunan Rempang Eco City. 

"Tadi saya ada ratas (rapat terbatas) dengan presiden dan Menteri-menteri terkait. Saya kira penanganannya sudah baik," ujar Luhut saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

"Kan, ada yang pingin relokasi, ya dikasih (seluas) 500 meter rumah. Tapi kalau ada yang ingin ganti (dengan) cashjuga silahkan," sambungnya.

"Semua tetap kita pro kepada masyarakat," kata Luhut.

Sebelumnya, relokasi warga untuk pembangunan Rempang Eco-City, Batam memicu polemik. Warga menolak direlokasi dan aparat kepolisian melakukan tindakan represif.

Presiden Jokowi memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Ia mengakui ada komunikasi buruk dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Jokowi mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan-persoalan di Rempang. Bahlil berjanji akan mengubah pendekatan dalam pembangunan di Rempang.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," ujar Bahlil di Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kompensasi yang diberikan bagi warga terdampak pembangunan Eco City di antaranya setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi.

"Dan dibangunkan rumah dengan ukuran 45 meter persegi sebesar Rp120 juta setiap kepala keluarga. Besar itu, daerah terluar," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9).

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan warga akan mendapatkan kompensasi berupa uang tunggu sebelum relokasi sebesar Rp1.034.000. Kemudian diberi uang sewa rumah untuk menunggu pembangunan masing-masing Rp1 juta.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Teten Sebut Social Commerce Antre di Belakang TikTok Shop Mau Jualan******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sejumlah social commerceantre mau jualan di belakang TikTok Shop.

Karena itulah, pemerintah memperketat pergerakan social commerce untuk berjualan. Pengetatan akan dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Ini sudah antre banyak social commerceyang mau punya aplikasi transaksi. Makanya kuncinya di revisi permendag. Jadi ada pengaturan platform sesuai arahan presiden; social commercedipisah dengan e-commerce," katanya usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (25/7).

Larangan itu diputuskan dalam rapat terbatas yang digelar Jokowi di Kantor Presiden Senin (25/9).

Ia mengatakan larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020.

"Social commerceitu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi seperti TV. TV kan iklan boleh. Tapi TV kan tidak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan," katanya.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce paling mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Ia menambahkan revisi permendag itu akan keluar dalam satu dua hari ini.

"Disepakati besok, revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," katanya.

Ia juga menyebut dalam revisi Permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Zulkifli, jika social commercedan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

Para pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah. Para pedagang menyatakan penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

Aplikasi itu membuat mereka digempur habis-habisan oleh produk impor murah.

Jerit salah satunya disuarakan oleh Soleh (27), salah satu penjual di sana. Ia mengaku omzetnya turun karena TikTok Shop.

Ia mengaku sebelum TikTok Shop merajalela, bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, kini dirinya pernah hanya mendapat satu pembeli dalam sehari.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," ucap Soleh kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Tong menguasai dunia

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

Berkeliaran tanpa akhir

Cerita Ibu Rumah Tangga, Keluhkan Harga Pangan yang Kian Mahal******

Harga bahan pokok seperti beras, daging ayam, cabai dan gula terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir. 

Kenaikan itu membuat masyarakat khususnya para ibu rumah tangga resah. Bagaimana tidak, kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan membuat masyarakat terbebani. 

Seperti Prisma, ibu rumah tangga asal Jakarta, yang mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. 

Prisma pun berusaha untuk berhemat agar penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengurangi membeli makanan siap saji dan memilih untuk masak sendiri.

Namun, ia berharap pemerintah juga turun tangan menekan lonjakan harga pangan.

"Harapannya sih pemerintah membantu ya supaya harganya enggak naik terlalu tinggi, kalaupun ada bansos kan enggak semua bisa dapat," imbuhnya.

Sama dengan Prisma, Ani asal Medan juga mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. Meski bersyukur masih bisa memenuhi kebutuhannya, namun ia mengaku berat karena memiliki anak balita yang pengeluarannya juga cukup besar. 

"Saya punya anak balita ya, jadi pengeluarannya juga besar untuk beli susu, popok, dan lain-lain. Jadi pasti kalau harga bahan pokok naik makin berat," katanya.

Ia pun berharap pemerintah segera mengambil langkah agar harga bahan pokok stabil. Apabila di tengah pendapatan yang tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Soalnya kita juga kalau gaji enggak naik-naik banget ya, belum juga ada cicilan lain," katanya.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Rabu (27/9), harga bahan pokok yang naik di antaranya beras kualitas I naik ke Rp13.300 per kg dari Rp13.100 per kg, beras kualitas medium II naik ke Rp14.400 per kg dari Rp14.300 per kg.

Lalu, cabai merah besar naik dari Rp41.050 per kg ke Rp43 ribu per kg dan minyak goreng naik ke Rp19.100 per kg dari Rp19 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Harga Beras Kian Mahal, Sudah di Atas Rp12 Ribu Semua******

Harga beras melambung dalam sejak hampir dua bulan belakangan. Harganya pun menyentuh level Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) lalu.

Sementara itu, mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, harga beras sudah naik sejak 1 Agustus 2023 lalu.

Pada saat itu, harga beras kualitas bawah I dibanderol Rp12.450 per kg. Lalu, harga beras kualitas bawah II seharga Rp12.050 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium I Rp13.600 per kg, beras kualitas medium II Rp13.350 per kg, beras kualitas super I Rp14.900 per kg, dan beras kualitas super II Rp14.350 per kg.

Harga beras tersebut secara konsisten terus menanjak. Per Jumat (22/9) kemarin harga beras kualitas bawah 1 dan II masing-masing naik menjadi Rp13.100 dan Rp12.900 per kg.

Sedangkan, harga beras kualitas medium I dan II masing-masing naik menjadi Rp14.300 dan Rp14.100 per kg. Adapun harga beras kualitas super I dan II masing-masing naik menjadi Rp15.650 dan Rp15.050 per kg.

Di sisi lain, Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9) lalu.

Untuk menekan harga beras, Jokowi juga mulai membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kg beras per bulan atau 30 kg selama tiga bulan. Bansos itu akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari September hingga November 2023.

Jokowi juga menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas percaya diri harga beras medium bisa turun di bawah Rp11 ribu per kg setelah pemerintah memberikan bansos.

"Berarti kami berharap paling mahal Rp11 ribu. Apalagi premium kita, itu kan medium," ujar Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

Ia menyebut penurunan harga itu akan bertahap. Pasalnya, pedagang yang semula membeli beras mahal tidak langsung mau menjual murah.

Selain itu, Buwas juga optimis bansos beras bisa membuat tingkat inflasi terjadi di posisi 3 persen hingga 4 persen.