id gacor 985Jutaan kata 437255Orang-orang telah membaca serialisasi
《permainan slot termudah》
Setumpuk Jabatan Luhut di Era Pemerintahan Jokowi******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara.
Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 kemarin.
Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:
Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkenareshuffleKabinet Kerja.
Lihat Juga :![]() |
Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli.
Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.
Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Tugasnya, memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional.
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Mengutip CNBC Indonesia, ia bertugas menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
[Gambas:Video CNN]
Neraca Dagang Surplus US0 Juta pada Mei 2023******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US0 juta pada Mei 2023.
Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan April 2023 yang surplusnya mencapai US,94 miliar.
"Neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2023 surplus 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).
Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang April 2023:
Nilai ekspor Indonesia pada Mei ini tercatat US,72 miliar atau naik 12,61 persen dibandingkan April 2023. Sedangkan, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,51 miliar, kinerja ekspor turun tipis 0,96 persen.
Lihat Juga :Rugi Rp100 M, Sirkuit Mandalika Bakal Coret WSBK |
Adapun pertumbuhan ekspor secara month to month(mtm) ini mengalami kenaikan sejalan dengan pola tiga tahun terakhir di mana ekspor selalu meningkat satu bulan pasca libur lebaran.
Sementara itu, nilai ekspor secara tahunan di Mei 2023 mengalami kontraksi dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas. Namun, ekspor ini meningkat dibandingkan penurunan dua bulan berturut-turut.
Secara bulanan, hanya satu komponen ekspor yang terkontraksi, yakni tambang dan lainnya turun 7,17 persen. Sedangkan, migas tumbuh 4,48 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 33,76 persen; dan industri pengolahan tumbuh 20,17 persen.
Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor migas turun 12,10 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 32,38 persen; tambang dan lainnya turun 20,97 persen; dan industri pengolahan tumbuh 10,34 persen.
Nilai impor Indonesia pada Mei 2023 tercatat sebesar US,28 miliar atau naik 38,65 persen dibandingkan April 2023. Senada, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,61 miliar, impor ini juga naik 14,35 persen.
Secara bulanan, impor dalam tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama, yaitu meningkat satu bulan pasca libur lebaran. Sedangkan, secara tahunan impor meningkat setelah turun selama tiga bulan berturut-turut.
Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semua tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.
Mengikuti, secara tahunan impor barang juga tumbuh. Impor konsumsi tumbuh 36,51 persen, bahan baku/penolong tumbuh 4,42 persen, dan barang modal tumbuh 60,30 persen.
[Gambas:Video CNN]
Label:buku mimpi berkelahi 2d bergambar、prediksi togel kamboja hari ini、real maxwin
Terkait:top77、ceriabet88、cara mendapatkan voucher gratis ongkir shopee cod、gacor303、daftar paypal dapat 5 dollar、hey link slot demo、adaro4d、pinjaman online 5 juta tenor 12 bulan、prediksi togel thailand hari ini、idn89
bab terbaru:game slot baru(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Holding BUMN pariwisataInJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.
"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).
"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.
Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.
Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.
Lihat Juga :![]() |
"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorshipuntuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.
Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.
Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Di mana, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang kawasan yang juga mencakup sirkuit balap MotoGP itu.
"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short termini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberi kontribusi kepada negara melalui setoran kewajiban sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,36 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari Rp1,17 triliun setoran pajak, Rp5,4 miliar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp179,6 miliar berupa konsesi.
"Kontribusi kepada negara sebesar Rp1,36 triliun merupakan jumlah keseluruhan (konsolidasi) antara PT Pelindo Terminal Petikemas dengan entitas anak perusahaan yang ada di bawah pengelolaan perseroan," kata Corporate Secretary SPTP Widyaswendra dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6).
Jumlah setoran terbesar selanjutnya berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 sebesar Rp277,3 miliiar. Kemudian kontribusi pajak terbesar ketiga berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp179 miliar.
"Selain PPN, PPh pasal 25 dan PPh pasal 21 masih terdapat beberapa pajak lainnya yang juga disetorkan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas, sehingga jumlah keseluruhan dari setoran pajak sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,17 triliun," terang Widyaswendra.
Sebagai informasi, dilansir dari laman Kementerian Keuangan RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (3/1) lalu, mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun.
Realisasi ini tumbuh 30,6 persen, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi.
Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,4 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun.
Adapun realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6 persen berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3 persen jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3 persen.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3 persen target, tumbuh 18 persen.
Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara juga membukukkan catatan positif. Realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan Rp588,3 triliun atau 122,2 persen dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3 persen dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp458,5 triliun.
"Jadi kita lihat, memang kinerja penerimaan negara pajak, bea dan cukai, dan PNBP sungguh luar biasa dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga memulihkan seluruh penerimaan negara," ujar Sri Mulyani.
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperbolehkan seluruh maskapai mencabut larangan penggunaan masker. Kini, penumpang yang naik pesawatdiperbolehkan tidak menggunakan masker apabila penumpang dalam keadaan sehat dan sedang tidak terinfeksi virus covid-19.
Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.
Surat Edaran tersebut mengatur tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dalam negeri (PPDN) dan luar negeri (PPLN). Karenanya, sebagai operator Bandara PT Angkasa Pura I dan II siap menerapkan hal tersebut.
Hal yang sama berlaku di seluruh Bandara kelolaan Angkasa Pura II. VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan SE Nomor 16 Nomor 2023 itu diterapkan di 20 bandara yang dikelola perseroan.
"Seluruh bandara PT Angkasa Pura II beroperasi dengan mematuhi regulasi, termasuk regulasi yang diberlakukan di tengah masa transisi endemi covid-19," jelasnya.
Namun, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.
Lihat Juga :![]() |
Kemudian, bagi penumpang yang sedang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.
"Sesuai SE Nomor 16 Nomor 2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," imbuhnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengimbau agar setiap operator penerbangan tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan covid-19.
Selain itu, ia meminta operator penerbangan tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan covid-19.
"Tentunya aturan baru ini harus kita sosialisasikan secara massif kepada pengguna jasa transportasi udara, agar selalu tumbuh kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku," pungkasnya.
Dengan terbitnya SE Kemenhub Nomor 16 Tahun 2023 ini, maka tiga surat edaran yang mengatur aturan perjalanan udara, yakni SE Kemenhub Nomor 13 tahun 2020, SE Kemenhub Nomor 82 Tahun 2022, dan SE Kemenhub Nomor 88 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Menteri BUMN Erick Thohir akan menegosiasikan ulang pelaksanaan sejumlah kegiatan atau event di Sirkuit Mandalika, terutama yang memberatkan atau membuat buntung.
Rencana itu disampaikannya di Gedung DPR, Kamis (15/6) terkait kerugian Rp100 miliar yang dialami oleh Sirkuit Mandalika, salah satunya akibat pelaksanaan World Superbike (WSBK).
"Ada beberapa eventyang saya rasa memang misalnya memberatkan ya kita negosiasi ulang. Ya itu hal yang biasa," katanya.
Meski ada demikian, rencana negosiasi itu tak akan dilakukan untuk penyelenggaraan MotoGp. Ia mengatakan ajang tersebut akan tetap dipertahankan supaya bisa terselenggara di Sirkuit Mandalika.
Erick berdalih MotoGp tetap dipertahankan karena ajang tersebut sangat penting untuk memoles citra Indonesia di mata internasional, khususnya di sektor pariwisata.
Lihat Juga :Mengingat Sirkuit Mandalika, Dimodali APBN Rp2,4 T Kini Rugi Miliaran |
"MotoGP nya itu kita pertahankan karena itu sangat positif untuk branding sebuah negara," katanya.
"Walaupun tentu kalau jangka pendek belum terasa, tapi kalau sudah 2-3 tahun itu menjadi merek yang berkesinambungan itu menjadi kekuatan," katanya.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika merugikan. Kerugian tersebut salah satunya terjadi pada penyelenggaraan World Superbike (WSBK).
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kegiatan tersebut telah menyebabkan kerugian sampai Rp100 miliar. Karena masalah itu, InJourney berencana menghapus penyelenggaraan WSBK dari Sirkuit Mandalika .
"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).
(mrh/agt)PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak jauh berbeda dari tarif kereta api (KA) Argo Parahyangan.
General Manager Property & Non Farebox KCIC Devin Pranata memastikan nantinya masyarakat tidak akan terbebani dengan harga tiket KCJB.
"Dibandingkan dengan kereta Argo Parahyangan yang sekarang sudah ada, itu (harga tiket KCJB) kurang lebih akan mirip," ungkap Devin Pranata di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).
KA Argo Parahyangan adalah kereta jarak jauh yang biasa beroperasi mengangkut penumpang dari Stasiun Gambir, Jakarta ke Stasiun Bandung.
Mengutip aplikasi KAI Access, harga tiket KA Argo Parahyangan saat ini dibanderol Rp150 ribu untuk kelas ekonomi, Rp200 ribu kelas eksekutif, hingga Rp435 ribu untuk luxury.
Lihat Juga :![]() |
Sementara itu, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket KCJB yang bakal beroperasi secara komersial Oktober mendatang.
Ia menyebut kajian tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Universitas Indonesia (UI).
Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak," ucapnya.
KCIC sendiri menargetkan operasional komersil bisa dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang atau dua bulan setelah peluncuran di Agustus.
[Gambas:Video CNN]
《permainan slot termudah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bocoran slot harmonibetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《permainan slot termudah》bab terbaru。