pasar123

Kaisar Xuan kembali

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Pabrik di Banten Pelan tapi Pasti Setop Operasi******

Sebanyak tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng) tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Pengusaha memperingatkan perlahan tapi pasti seluruh pabrik yang ada di Banten bakal setop operasi dan pindah ke wilayah lain, salah satunya Jateng.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri  mengungkapkan hal itu terjadi lantaran pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan menyusul penurunan permintaan dari negara mitra dagang imbas perang Rusia-Ukraina.

Kenaikan upah yang makin tinggi tiap tahunnya di wilayah, misalnya di Provinsi Banten tersebut dinilai tak sejalan dengan harga alas kaki atau sepatu yang cenderung tetap. Karenanya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja makin memakan porsi besar.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Tak ayal, pelaku usaha memutuskan untuk memindahkan pabriknya ke wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) rendah, seperti Jateng. Tujuannya, perusahaan ingin mengurangi biaya.

"Hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif. Secara bertahap maka fokus pengembangannya akan bergeser ke pabrik satelit yang baru," ujarnya.

Saat ini, ia menyebutkan perusahaan, utamanya alas kaki di Tanah Air masih menjalankan usahanya dengan posisi pabrik di dua wilayah. Pertama di wilayah dengan UMP tinggi dan wilayah yang tengah dijajaki dan dikembangkan usahanya.

Namun, ia tak memungkiri pekerja dari pabrik yang direlokasi pada akhirnya lebih berisiko terkena PHK ketika ada penurunan permintaan (demand).

"Pada pabrik yang sudah ada relokasi, karena beban di pabrik asal lebih berat beban gajinya maka ketika ada penurunan demandmereka (pekerja pabrik yang direlokasi) menjadi korban pertama PHK," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

25.700 Buruh Pabrik Sepatu Kena PHK Karena Permintaan Turun 50 Persen******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerjasudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Oktober 2022 ini.

Jumlah tersebut ia klaim masih akan bertambah.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada 8 perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan orderyang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan  PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

Matahari menerobos langit

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Bahlil: Investor Asing Sempat Ogah Kolaborasi dengan Pengusaha Daerah******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan investorasing sempat tidak mau berkolaborasi dengan pengusaha daerah saat menanam modal di Indonesia.

"UMKM atau pengusaha daerah, itu sebagian negara tidak setuju, saya katakan ketika investasi harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar tumbuh bareng, jangan kalian ambil sumber daya alam kita kemudian pergi," kata Bahlil dalam acara 'Launching & Introduction Bali Compendium & Sustainable Investment Guidelines' di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengklaim pihaknya terus bernegosiasi dengan para investor mengingat kolaborasi dengan pengusaha daerah bersifat wajib.

"Kami debat, dan Alhamdulillah kolaborasi dengan pengusaha daerah dalam investasi diakui sebagai hal yang harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah mewajibkan seluruh investor menggandeng pengusaha di daerah dalam membangun proyek. Hal ini berlaku bagi investor dari luar negeri dan dalam negeri.

Bahlil mengatakan pihaknya sengaja mewajibkan kolaborasi ini agar pengusaha daerah mendapatkan dampak positif dari investasi yang masuk. Ia berharap hal ini juga dapat mendorong perekonomian setempat.

"Ini agar orang-orang di daerah jadi subjek dan objek ekonomi juga, jangan sampai mereka hanya dapat musibah saja," tutur Bahlil.

Bahlil mengatakan kolaborasi pengusaha nasional atau asing dengan daerah akan menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan begitu, ketimpangan di Indonesia bisa membaik ke depannya.

"Pertumbuhan ekonomi penting, tapi kalau pemerataan tidak baik nanti ada gini ratio besar dan itu bisa menimbulkan masalah sosial," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]