link bocoran slot gacor 429Jutaan kata 879011Orang-orang telah membaca serialisasi
《dapat uang banyak》
Pemkab Kuningan: 2.465,14 ton beras bantuan pangan disalurkan ke KPM******
Baca juga: Pemkab Kuningan pastikan bantuan pangan disalurkan merata ke KPM Menurut dia, dalam program bantuan pangan tersebut setiap KPM mendapatkan beras seberat 10 kilogram serta diharapkan upaya ini bisa berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kami juga melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan ini, karena program ini untuk strategi atau upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan,” ujarnya. Wahyu menyampaikan bahwa selain bantuan pangan, masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tidak terdaftar sebagai KPM tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sebab, kata dia, Diskatan bersama Bulog Cirebon selalu mengadakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan rutin pada setiap pekan dengan menyediakan beras sekitar 10 ton atau lebih.
Baca juga: Pj Bupati Garut pastikan stok bantuan pangan tidak kedaluwarsa “Kami melakukan kegiatan GPM rutin setiap hari Minggu di Car Free Day. Beras sebanyak 46,5 ton telah disalurkan kepada masyarakat,” tuturnya. Ia mengemukakan upaya ini harus dilakukan, karena sejak awal tahun 2024 harga beras mengalami kenaikan sebesar 7,27 persen (month to month/mtm). Rinciannya, harga beras medium di kisaran Rp14.000-Rp14.500 per kilogram dan beras premium Rp15.500-Rp16.000 per kilogram. Ia menyebutkan tidak hanya beras, dalam kegiatan GPM itu disediakan juga bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual lebih murah dari harga pasar. Tujuannya, kata dia, agar harga sembako di Kabupaten Kuningan tetap stabil sesuai daya beli masyarakat atau setidaknya nilai komoditas itu tidak mengalami kenaikan menjelang Ramadhan 2024.
Baca juga: 53.876 warga Kudus terima bantuan beras 10 kg “Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan program penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Kemudian penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke kios-kios di pasar tradisional dan modern,” ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Korban banjir di OKU terima bantuan makanan tambahan******
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) OKU Afua Amuri di Baturaja, Minggu, mengatakan bahwa bantuan yang bersumber dari Kemenkes RI tersebut guna membantu korban banjir agar mendapat asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk kebutuhan tubuh setelah dilanda bencana alam.
"Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) itu menyasar pada balita dan ibu hamil korban bencana banjir di Kecamatan KPR," katanya.
Baca juga: BPBD OKU siagakan personel di lokasi banjir
Tercatat lebih dari 100 balita dan ibu hamil yang mendapat bantuan PMT berupa biskuit dan susu untuk memenuhi gizi pascabencana alam.
Dia menjelaskan, pemberian makanan tambahan selain makanan yang dimakan sehari-hari ini bertujuan untuk memulihkan keadaan gizi dan kesehatan, khususnya bagi balita dan ibu hamil.
"Akibat bencana alam tidak sedikit masyarakat yang kekurangan asupan gizi seimbang sehingga perlu mendapatkan makanan tambahan yang sehat dan bergizi," katanya.
Baca juga: BPBD sebut banjir di OKU akibat cuaca ekstrem
Sebelumnya, Dinas Kesehatan OKU menerima bantuan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil yang terdampak bencana alam dari Kemenkes RI berupa 1.000 piecesmakanan tambahan dan 1.000 dus susu.
Bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya para korban banjir karena selain obat-obatan, balita dan ibu hamil juga membutuhkan makanan tambahan.
Baca juga: BPBD sebut 165 hektare lahan pertanian di OKU terendam banjir
"Selain KPR, bantuan makanan tambahan ini juga sudah didistribusikan kepada ratusan balita dan ibu hamil korban banjir di Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji," ujarnya.
Pewarta: Edo Purmana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiluJakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:beljitu、situs link slot gacor hari ini、cara mudah mendapatkan duit
Terkait:deluna4d、sensasional、promo goride januari 2022、link slot indonesia、cicak 2d togel、cara pinjam dana di kredivo、situs web gacor、casino88、persidenselot、king 77 slot
bab terbaru:info jam gacor(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
《dapat uang banyak》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,27 togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dapat uang banyak》bab terbaru。