limit kredivo pengguna baru

Teman buku terkuat

Utang Pemerintah Rp344 M Tak Jelas, Ritel Ancam Setop Pasokan Migor******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali mengancam pemerintah bakal menyetop pasokan minyak gorengjika utang Rp344 miliar tak kunjung dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebut utang rafaksi alias pembayaran selisih harga migor dalam program satu harga pada 2022 itu tak jelas hingga sekarang.

Roy menyebut, meski sudah setahun setengah pihaknya menagih, pemerintah masih belum mau membayar utang Rp344 miliar itu.

"Kemudian, pengurangan pembelian minyak goreng bila penyelesaian rafaksi belum selesai dari perusahaan ritel. Perusahaan ya, bukan Aprindo," lanjutnya.

Lihat Juga : Jokowi Sebut Pasar Murah Keliling Bisa Tekan Inflasi di Medan

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan kelompok peritel bakal memotong tagihan hingga menyetop pembelian minyak goreng dari produsen.

Roy hanya menegaskan Aprindo sudah tak bisa lagi membendung keresahan para pengusaha. Ia mengatakan kalau pengusaha ritel jadi melaksanakan ancaman itu, hal tersebut bakal berdampak pada stok minyak goreng di ritel.

Jika ancaman tersebut gagal, Roy bersama peritel lainnya bakal menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di lain sisi, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga yakin langkah peritel tersebut tak akan membuat minyak goreng langka di pasaran.

Jerry menyebut minyak goreng, seperti Minyakita, curah, hingga yang premium, tidak hanya dijual di gerai ritel. Ada juga yang dijual di pasar serta melalui perdagangan daring sehingga masyarakat punya banyak akses untuk memperoleh minyak goreng.

Lihat Juga : Minyakita Dijual Bundling, Kemendag Bakal Sanksi Tegas Pedagang

"Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran," kata Jerry.

Akan tetapi, Jerry menghargai Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan alias stakeholder. Ia pun mengajak Aprindo duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal sengkarut utang rafaksi minyak goreng.

Ia menekankan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Di lain sisi, Jerry menyebut Kejagung sudah mengeluarkan pendapat hukum bahwa penyelesaian rafaksi minyak goreng diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

"Kita lihat yang ke depannya, yang terbaru, dan ter-update. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang terkini," tutupnya.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal itu tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur soal uang rafaksi itu tak berlaku lagi.

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Belanja ke Transmart Full Day Sale, Sepeda Listrik Diskon Rp1 Jutaan******

Transmart Full Day Sale balik lagi menggelar diskon gila-gilaan seharian pada Selasa (8/8), mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam.

Bertajuk "Merdeka Belanja," di promo kali ini Transmart berbagi penawaran menarik khusus pembelian sepeda listrik dengan potongan harga jumbo.

Lihat Juga : Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian, Wajib Borong Belanjaan

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup downloadaplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Yuk jangan sampai ketinggalan ikutan bebas belanja di Transmart Full Day Sale spesial Merdeka Belanja yang berlangsung cuma satu hari aja!

Guizhou Fengyun

Pemerintah Kaji Insentif untuk Mobil Hybrid******

Pemerintah tengah mengkaji insentif untuk mobil hybridberdasarkan emisiyang dihasilkan. Artinya, makin rendah emisi, maka insentif yang diberikan makin besar.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan mobil bermesin bakar (Internal Combustion Engine/ICE) dengan teknologi hybrid bertujuan mengurangi emisi karbon sehingga layak jika diberikan insentif seperti mobil listrik.

"Kami akan mencoba pendekatan yang carbon unit analisis. Misalkan sekarang produk A dia cuma 95 gram CO2 per km, nanti tahun depan dia mengeluarkan produk baru 75 gram per km, inilah yang diberikan rewardsupaya bisa lagi masuk 40 gram per km, ke 30 gram per km, dan seterusnya," ujar Taufiek dalam diskusi bertajuk Otomotif, Ujung Tombak Dekarbonisasi Indonesia yang digelar di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (8/8).

Karenanya, ia menyarankan insentif tambahan yang bisa diberikan untuk mobil hybrid berupa diskon PKB dan BBNKB hingga menjadi masing-masing 7,5 persen dan 1,31 persen hingga totalnya menjadi 8,81 persen.

Selain itu PPnBM mobil hybrid juga dia usulkan dipangkas sampai 0 persen atau minimal seperti Low Cost Green Car (LCGC) 3 persen. Insentif-insentif baru itu dinilai bisa mengurangi harga mobil hybrid 8-11 persen.

"Saat ini, BEV mendapatkan insentif BBN dan PKB. Saya kira ini bisa dipertimbangkan juga ke hybrid, karena bisa mengurangi emisi sampai 50 persen. Jadi, mobil hybrid layak mendapatkan tambahan insentif," kata Riyanto.

Saat ini jenis insentif bagi mobil hybrid, walau menggunakan baterai listrik, lebih sedikit dari mobil listrik.

Mobil listrik diberikan insentif berupa tarif 0 persen untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu mobil listrik juga mendapatkan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen hingga menjadi 1 persen. Kemenperin juga sudah mengungkap ingin memberikan penghapusan pajak mobil impor CBU menjadi 0 persen berbasis investasi produsen.

Sedangkan, mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 6 persen, sedangkan PKB dan BBNKB disamakan seperti mobil bermesin bakar atau ICE maksimal 12,5 persen dan 1,75 persen.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Bulog Percepat Impor 700 Ribu Ton Beras Demi Hadapi El Nino******

Perum Bulogmempercepat realisasi impor700 ribu ton berasuntuk mengantisipasi fenomena El Nino.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan jumlah itu merupakan sisa dari penugasan impor beras 2,3 juta ton yang ditugaskan pemerintah terhadap perusahaannya pada 2022 dan 2023 ini.

Ia mengatakan dari total penugasan itu, pihaknya sudah merealisasikan impor beras 1,6 juta ton. Ia menerangkan percepatan impor perlu segera dilakukan lantaran produksi gabah atau beras dalam negeri pada semester II tahun ini turun dibanding semester I.

Penurunan produksi itu katanya, pasti akan berimbas ke potensi penyerapan beras Bulog.

"Untuk itu upaya pemenuhan kebutuhan stok cadangan beras pemerintah memang harus segera dipenuhi dari sumber lain yaitu importasi beras sesuai yang sudah diputuskan oleh pemerintah," kata Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (11/8).

Ia menambahkan hingga 10 Agustus 2023, Bulog sudah menyerap 780 ribu ton beras produksi dalam negeri. Sementara total stok beras yang dikuasai Bulog mencapai 1,3 juta ton.

Bulog, lanjut Sumyamto, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga pemerataan ketersediaan stok.

"Bulog juga terus menjamin kebutuhan pangan khususnya beras akan terus tersedia, terutama dalam kondisi rawan seperti saat ini," ujarnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi fenomena El Nino bakal melanda Indonesia tahun ini dan mencapai puncaknya pada September 2023.

Namun, prediksi BRIN ini berbeda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, BMKG menyebut fenomena iklim pemicu turunnya curah hujan itu akan mencapai puncaknya  Agustus ini.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA) BRIN Eddy Hermawan mengatakan dia menemukan terjadinya pergeseran puncak El Nino yang diprediksi pada akhir September-Oktober, berdasarkan kajiannya dari berbagai literatur ilmiah.

"El Nino 2023 tergolong unik karena puncaknya diduga bakal terjadi akhir September/awal Oktober 2023, tidak pada bulan November/Desember seperti pada umumnya. Selain itu, durasinya pun tergolong relatif pendek (berakhir hingga awal 2024)," kata Eddy, mengutip laman resmi BRIN, Jumat (4/8).

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

Erick Pastikan Suntikan Negara Rp3 T ke IFG Life Cair Akhir Tahun Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) cair akhir tahun ini.

Suntikan negara tersebut diberikan dalam rangka menuntaskan pengalihan polis dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Erick pun mendorong agar penyelesaian BUMN di sektor asuransi jiwa itu terus dilakukan.

"Paling tidak hari ini Jiwasraya terselesaikan, pemerintah akan bantu lagi pendanaan di akhir tahun ini," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).

Di sisi lain, pendapatan dari aset sitaan yang seharusnya digunakan untuk merampungkan pemindahan aset tersebut, kini sedang terus didalami oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan terus dioptimalkan.

Adapun liabilitas pemegang polis yang belum dipindahkan ke IFG Life mencapai Rp7,44 triliun. Menurut Erick, jumlah tersebut merupakan sisa dari restrukturisasi pemegang polis yang dilakukan sejak 2021 lalu.

Untuk menuntaskan hak pemegang polis tersebut, Kementerian BUMN mengusulkan agar cadangan investasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 senilai Rp 5,7 triliun, dialokasikan sebagian menjadi PMN kepada IFG untuk penguatan permodalan.

Sementara, sisa kebutuhan rencananya akan dipenuhi dari lelang aset sitaan/rampasan hasil kerjasama dengan Kejagung dan fundraisingIFG, sehingga pengalihan pemegang polis tuntas.

[Gambas:Video CNN]