erek ikan mas

terlahir sebagai penjahat

Nasib WSBK dan MotoGP di Tangan Erick Thohir******

Nasib penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dan MotoGP di Sirkuit Mandalika di tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan Erick telah mengimbau pihaknya agar melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah WSBK akan dihapus atau tetap dipertahankan.

Terlebih, ini adalah proses bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga tak bisa diputuskan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, evaluasi tak hanya dilakukan untuk WSBK dan MotoGP tapi juga seluruh event internasional yang menjadi penugasan ITDC, terutama yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.

"Tidak hanya WSBK, semua kita evaluasi. MotoGP juga. Apa yang harus baru, apa yang mungkin ditunda digeser dimunculkan," imbuhnya.

Troy menekankan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai nasib WSBK dan MotoGP dan event lainnya. Pasalnya, evaluasi dari semua aspek seperti, teknis, marketing, promosi, hingga multiplier efek harus betul-betul dikaji.

"Semua masih proses evaluasi, kalau ditanya apakah batal apa tidak, ini proses. Proses evaluasi panjang nggak sehari dua hari. Apalagi, kita BUMN tidak boleh rugi tapi kita harus memberikan dampak. Betul penugasan, tapi penugasan kan harus dihitung secara untung ruginya. Jadi kami lakukan evaluasi, tak hanya WSBK, semuanya," ujar Troy.

Di tempat yang sama, Direktur InJourney Maya Watono mengingatkan penyelenggaraan ajang balap internasional di Mandalika memberikan dampak positif pada perekonomian dan promosi Indonesia di mata dunia.

"Kalau kita lihat MotoGP, multiplier economic impactdari MotoGP Rp3,57 triliun dari satu event. Jadi kita jangan lihat hanya satu event seperti ini, tapi event itu memberikan impact ekonomi dan multiplier effect yang luar biasa untuk masyarakat NTB, dan juga untuk Indonesia sebagai awareness," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Berbaris menuju Evernight

Tarif Resmi LRT Jabodebek: Rp5.000 Km Pertama, Rp700 per Km Berikutnya******

Pemerintah resmi menetapkantarif LRT Jabodebek yang ditargetkan beroperasi penuh secara komersial pada Agustus 2023, yakni Rp5.000 untuk kilometer (km) pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya.

Aturan tarif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

Manager Public Relations Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan seluruh stasiun LRT Jabodebek terkoneksi dengan moda transportasi lainnya seperti Commuterline, MRT Jakarta, TransJakarta, Mikrotrans, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Trans Patriot, dan angkutan kota.

Adapun moda transportasi lain yang berada di sekitar Stasiun LRT Jabodebek adalah sebagai berikut:

1. Stasiun Harjamukti terkoneksi dengan Jaklinko.
2. Stasiun Ciracas terkoneksi dengan Jaklinko.
3. Stasiun Kampung Rambutan terkoneksi dengan Transjakarta BRT, Jaklinko, Minitrans, dan Bus AKAP.
4. Stasiun TMII terkoneksi dengan Transjakarta BRT dan Jaklinko.
5. Stasiun Dukuh atas terkoneksi dengan Commuterline, MRT Jakarta, Transjakarta BRT, dan KA Bandara.
6. Stasiun Setia Budi terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
7. Stasiun Rasuna Said terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
8. Stasiun Kuningan terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
9. Stasiun Pancoran terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
10. Stasiun Ciliwung terkoneksi dengan Transjakarta BRT.

11. Stasiun Cawang terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
12. Stasiun Cikoko terkoneksi dengan Transjakarta BRT dan Commuterline.
13. Stasiun Jatimulya terkoneksi dengan Transpatriot dan Angkutan kota.
14. Stasiun Bekasi Barat terkoneksi dengan Transpatriot dan Angkutan kota.
15. Stasiun Cikunir 1 terkoneksi dengan Angkutan Kota.
16. Stasiun Cikunir 2 terkoneksi dengan Angkutan Kota.
17. Stasiun Jatibening Baru terkoneksi dengan Angkutan Kota.
18. Stasiun Halim terkoneksi dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Transjakarta BRT.

[Gambas:Video CNN]

Kotak Makanan Ogre

Bappebti Resmi Luncurkan Bursa Kripto Indonesia******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi meluncurkanbursa kripto.

Pendirian bursa kripto itu dimuat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto.

Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Julukan Menkeu Tukang Utang: Ketinggalan Kereta Jauh

Didid menjelaskan pembentukan bursa kripto yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri mata uang digital itu tetap berjalan dan terjaga dengan baik. Bursa kripto juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.

Adapun persetujuan sebagai bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Didid, dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas.

Ke depan, kata Didid, industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Didid menuturkan perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.

"Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Inflasi AS Turun ke 3 Persen, Terendah Sejak Maret 2021******

Inflasi Amerika Serikat (AS) turun ke 3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2023. Sebagai pembanding, bulan sebelumnya, inflasi menembus 4 persen yoy.

Data ini menjadi yang terendah di Negeri Paman Sam sejak Maret 2021, di mana kala itu inflasi menyentuh 2,6 persen. Bahkan, inflasi yang diukur dari indeks harga konsumen (IHK) ini terus turun selama 12 bulan berturut-turut.

Capaian Juni 2023 juga mematahkan ekspektasi ekonom. Sebelumnya, beberapa pihak beranggapan inflasi AS akan sedikit lebih tinggi di angka 3,1 persen.

Sementara itu, laju inflasi AS secara bulanan melandai 0,2 persen dibandingkan Mei 2023 yang naik 0,4 persen. Ini juga mematahkan ekspektasi ekonom yang menilai laju inflasi bulanan menyentuh 0,3 persen.

Meski melandai, inflasi AS tetap masih jauh di atas target The Fed yang mematok angka 2 persen, di mana pasar tenaga kerja masih cukup ketat. Hanya saja penurunan inflasi meningkatkan optimisme AS bisa menghindari resesi.

"Inflasi belum mati, tetapi dorongan pandemi yang luar biasa pada harga dari kelangkaan dan peralihan ke pembelian di rumah jelas telah berakhir. The Fed untuk pertama kalinya berada di atas angin dalam pertarungan inflasinya," komentar Kepala Ekonom FWDBONDS Christopher Rupkey, dikutip dari Reuters.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]