bengkel138

Senin ajaib

Buruh soal Diminta Prabowo Tak Tuntut UMP Naik: Tahu Kontrakan Mahal?******

Buruh menanggapi pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto yang meminta mereka tidak banyak menuntut kenaikan upahkepadapengusaha, terutama jika perusahaan sedang 'buntung'.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan Prabowo tak tahu realita kehidupan yang dihadapi buruh. Ia mengatakan kebutuhan hidup tak hanya bagi buruh, semakin hari semakin mahal. 

Untuk biaya pendidikan anak saja misalnya, meski pemerintah selalu gembar soal pendidikan murah, sampai saat ini kenyataannya masih mahal. Tak hanya sekolah, biaya untuk tinggal juga tiap tahun naik.

Selain kebutuhan hidup yang makin mahal, Ristadi mengatakan selama ini banyak pengusaha yang tidak mau terbuka soal kondisi keuangan perusahaan kepada buruh.

Sehingga, ia menilai wajar jika buruh kemudian menuntut kenaikan upah sesuai tingkat kebutuhan hidup pekerja.

"Salah pengusaha juga tertutup soal ini dengan pekerja buruh karena dianggap urusan dapur yang pekerja tidak boleh tahu. Jadi saat untung pengusaha enggak mau cerita, baru saat merugi cerita, akhirnya pekerja enggak percaya," katanya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Namun ia mengaku tidak heran karena Prabowo merupakan pengusaha.

Mirah mengatakan pernyataan Prabowo tersebut tidak bisa dilakukan di setiap perusahaan. Pasalnya tidak semua perusahaan buntung, ada juga yang untung besar.

Jika sebuah perusahaan memang merugi, kata Mirah, buruh pasti bisa memahami dan tidak meminta kenaikan upah yang tinggi.

"Tapi kan kita bicara keseluruhan, bicara kenaikan upah itu bicara makro. Ada banyak perusahaan untung bagus, itu harus berbagi secara adii terkait upahnya. Artinya buruh minta kenaikan upah secara berkeadilan," kata Mirah.

Ia mengatakan seharusnya Prabowo tidak menyamaratakan seluruh perusahaan. Prabowo seharusnya menyampaikan dengan lebih bijak bahwa ketika perusahaan sedang rugi maka pengusaha dan buruh bisa duduk bersama untuk membahas upah.

"Ketika perusahaan untung maka Pak Prabowo harusnya menyampaikan di publik, berikanlah upah buruh secara berkeadilan. Jangan pengusaha rakus. Harusnya gitu Pak Prabowo menyampaikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo meminta kepada para buruh untuk tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terutama jika perusahaan tempat mereka bekerja sedang 'buntung'.
Permintaan ia sampaikan saat Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11). Prabowo mengatakan ada beberapa alasan kenapa ia meminta itu semua.

Pertama, itu semua bisa mencekik pengusaha.

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," katanya.

Kedua, banyaknya program pemerintah yang sudah mensejahterakan rakyat, terutama kaum buruh. Ia menyebut saat ini sudah ada program layanan kesehatan murah dan gratis yang disediakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan banyak subsidi untuk meringankan beban hidup rakyat, termasuk kaum buruh.

Prabowo mengatakan kalau terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang, ia akan berupaya menambah program prorakyat miskin dan buruh sehingga mereka bisa makin sejahtera.

"Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen," imbuh dia.

Anda dan saya berbeda

Zulhas Bocorkan Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Hingga Tahun Depan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut program bantuan sosial ataubansos beras 10 kilogram (kg) per bulan bagi 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dilanjutkan hingga tahun depan.

"Jadi akan ada lagi bantuan yang 10 kg untuk 21 juta keluarga itu, ini diteruskan sampai tahun depan," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, Senin (6/11).

Ia juga mengklaim harga beras di pasaran sekarang ini sudah tak mengalami kenaikan dan berangsur mulai turun. Kendati demikian, pemerintah tetap akan meneruskan program beras bansos yang sejatinya diharapkan mampu mengendalikan harga di pasaran tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang bansos beras hingga Desember 2023, dengan tambahan anggaran Rp2,67 triliun.

Ia mengatakan perpanjangan bansos dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, di tengah ancaman El Nino.

"Ini keluarga program keluarga harapan (PKH) dan keluarga-keluarga yang selama ini mendapatkan bantuan sembako dari APBN kita secara langsung. APBN memberikan bantuan setiap KPM ini 10 kg setiap bulan, dari September 2023-Desember 2023, 4 bulan, karena El Nino mengalami dampak cukup panjang," katanya.

Bahkan, Jokowi menjanjikan bansos beras 10 kg per bulan diperpanjang pada Januari 2024-Maret 2024. Asalkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mencukupi.

Di lain sisi, Pemerintah juga mengurangi 690 ribu keluarga penerima bansos beras dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait.

Pemangkasan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang diperintahkan Jokowi memimpin pembagian bansos ini. Nantinya, angka penerima baru ini berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan koreksi data penerima berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial. Ia menyebut ada beberapa penerima manfaat sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.

[Gambas:Video CNN]

Biksu pembunuh surga

Anies Beber Cara Sediakan Pangan Murah Tanpa 'Recoki' Harga Pasar******

Calon presiden Koalisi Indonesia untuk PerubahanAnies Baswedaningin menghadirkan pangan murah, tapi tanpa mengintervensi harga pasar.

Caranya, membuat harga-harga pangan transparan agar bisa diketahui masyarakat.

Anies mencontohkan soal aplikasi Indeks Pangan Jakarta (IPJ). Ia mengatakan dengan aplikasi tersebut, jelas terlihat transparansi harga pangan di pasar-pasar Jakarta.

Kendati begitu, Anies menyebut masyarakat sering belanja ke warung di dekat rumah. Menurutnya, ada masalah perbedaan harga pangan dari pasar ketika sudah turun ke warung-warung.

"Kita mau belanja ke warung, warung belanja ke pasar. Kami lakukan efisiensi pasar pangan, tidak intervensi harga, tapi transparansi pasar," tegas Anies.

"Warung-warung mau belanja kulakan, misal di Lebak Bulus ke Pasar Pondok Labu, lihat (harga) cabai merah dan beras berapa. Kalau selisih dengan Kramat Jati jauh, dia enggak akan belanja di situ, pindah. Jadi, selisih harga Kramat Jati dan semua pasar di Jakarta terkendali karena transparansi dan efisiensi," tutupnya.

Penyediaan pangan murah menjadi upaya Anies menekan angka kemiskinan Indonesia yang saat ini masih di 9 persen-10 persen.

Jika terpilih jadi presiden, ia menargetkan kemiskinan turun ke level 4 persen-5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem ke 0 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Youyaoqi

El Nino, Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Gula Pasir Rp16 Ribu per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan relaksasi harga gulakonsumsi di tingkat konsumen menjadi Rp16 ribu per kilogram (kg) dan Rp17 ribu per kg khusus di Maluku, Papua, dan wilayah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Pedalaman (3TP).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan relaksasi harga gula pasir di tingkat konsumen dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Pasalnya, produksi dalam negeri menurun karena fenomena El Nino. Sementara harga internasional juga melonjak sehingga mahal untuk impor.

Ketut menjelaskan produksi gula diprediksi turun akibat El Ninodari estimasi awal 2,6 juta ton menjadi 2,3 juta ton.

Sementara realisasi impor gula kristal mentah (GKM) baru sebesar 180 ribu ton atau 22,61 persen dan gula kristal putih (GKP) sebesar 126.941 ton atau 58,82 persen.

Realisasi impor yang masih minim, kata Ketut, disebabkan beberapa perusahaan yang memiliki kuota impor GKM belum merealisasikannya. Hal ini lantaran tingginya harga gula internasional sehingga tidak menjangkau untuk penjualan sesuai harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen.

"Jadi selain optimalisasi penyerapan dalam negeri dan percepatan importasi, diusulkan adanya fleksibilitas harga penjualan di tingkat konsumen. Ke depan pelaku usaha ritel bisa menjual gula konsumsi dengan harga 16 ribu rupiah per kilogram," pungkas Ketut.

HAP gula diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023. Dalam aturan itu HAP gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp12.500 per kg. Sementara HAP di konsumen Rp14.500 per kg. Khusus wilayah timur dan daerah 3TP sebesar Rp15.500 per kg.

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kekuatan Yongle

Teten Ingatkan Instagram Cs Tutup Akun Penjual Baju Bekas Impor******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengingatkanInstagram dan media sosial lainnya untuk menutup akun penjual baju bekasimpor.

Ia mengatakan baju bekas impor ilegal lantaran masuk jajaran produk yang dilarang impor. Acuannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurutnya, Instagram Cs wajib mengikuti aturan jika berbisnis di Indonesia. Maka, sudah sepatutnya mereka menurunkan dan menutup akun-akun yang menjual barang bekas impor itu.

Ia melihat masih banyak akun yang menjual barang-barang ilegal tersebut.

"Kita sudah minta ke Instagram, untuk semua platform global, untuk mereka juga ikuti aturan pemerintah Indonesia," kata Teten.

"Memperdagangkan barang ilegal itu tindak pidana. Jadi tidak lagi bisa mereka berkelit bahwa itu bukan urusan platform," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]