situs slot gacor gampang maxwin

Pembayaran super

Sanggupkah Pengusaha Bayar THR Penuh Tanpa Dicicil?******

Pemerintah menegaskan pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri dan tak boleh dicicil alias diberikan secara full.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," Ida mencontohkan.

Sementara, besaran THR pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada kendala di anggotanya untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu.

"Insya Allah bisa, saya monitor sih mudah-mudahan nggak ada masalah. Insya Allah bisa kita bayarkan (THR) mungkin terlambat-lambatnya itu sekitar 18 April tapi kemungkinan 17 April bisa dibayar," jelas Hariyadi.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat untuk tahun ini pengusaha memang sudah sangat mampu memberikan THR secara penuh.

Sebab, kondisi perekonomian pun sudah pulih dan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih ada dampak dari covid-19.

Selain itu, mobilitas masyarakat pun sudah dilonggarkan dan sejak akhir tahun lalu bahkan kebijakan PPKM telah dicabut. Artinya, kegiatan ekonomi hampir berjalan normal seperti sebelum ada pandemi.

"Tahun ini harusnya lebih baik karena kemampuan bayar pengusaha jauh lebih tinggi dan sudah ada pengurangan pembatasan sosial sehingga sektor yang tadinya mati suri dan kesulitan bayar karena pandemi saat ini bisa bayar tepat waktu dan lunas," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Bahkan, bila perlu pengusaha dipersilahkan untuk membayar THR lebih besar kepada pekerjanya. Apalagi yang lapangan usahanya pulih lebih cepat.

Pemberian THR yang lebih besar dibandingkan sebelumnya dinilai akan kembali menguntungkan pengusaha. Sebab, pekerja/buruh akan langsung membelanjakan tunjangan tersebut sehingga produk pengusaha akan laku dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Sektor yang terdampak dari belanja THR adalah makanan minuman, pakaian jadi, jasa transportasi dan pariwisata," jelasnya.

Perlu keringanan bagi industri yang belum pulih

Agen Perjalanan Xuanjie

Petani Anggap Kebijakan Impor Beras 2 Juta Ton Tak Tepat******

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebut rencana pemerintah mengimpor 2 juta tonberas pada tahun ini merupakan langkah yang belum tepat. Pasalnya saat ini beberapa wilayah Indonesia tengah panen raya.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan meskipun beras impor ditujukan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta untuk program bansos, tetapi pengumuman impor beras dalam waktu dekat dinilai bisa berpengaruh secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani.

Henry pun mempertanyakan apakah benar produksi dalam negeri yang tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional, atau masalahnya justru terletak pada ketersediaan anggaran sampai mekanisme penyerapan gabah atau beras di tingkat petani.

SPI menilai impor beras merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan, di mana Bulog tidak menguasai CBP dari tahun lalu dan masalah tersebut berlanjut hingga tahun ini. Maka dari itu, SPI meminta pemerintah memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya sebelum memutuskan impor beras.

Begitu juga dengan CBP dinilai harus dibuat aturannya, misalnya 10 persen dari kebutuhan beras nasional. Henry mengatakan masalah CBP harusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

"Kami melihat ini berkaitan dengan lambatnya pemerintah merevisi harga HPP (harga pokok penjualan) di tingkat petani, sehingga penyerapan beras tidak maksimal. Padahal kalau hal ini dilakukan secara terukur dan jauh-jauh hari, tentu petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya kepada Bulog," kata Henry.

Menurut Henry, pemerintah masih belum maksimal dalam mengeluarkan kebijakan soal beras yang berpihak pada nasib petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.

Hal ini bisa dilihat dari belum maksimalnya pemerintah menjalankan reforma agraria yakni meredistribusikan tanah kepada petani, harga pupuk maupun sarana produksi lain yang belum stabil, serta tidak adanya perlindungan dan jaminan harga yang layak terhadap produksi petani.

"Pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dengan terus mengandalkan impor pangan untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Hal ini pada prinsipnya semakin menjauhkan pemerintah pada prinsip kedaulatan pangan," kata Henry.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

3.600 Tenaga Kerja Asing Bekerja di Bali******

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan ada sekitar 3.600 Tenaga Kerja Asing(TKA) yang tercatat di sistem resmi bekerja di Bali.

Setiawan menyampaikan para TKA itu ada yang bekerja menjadi guru, marketing.

Meski demikian, kebanyakan mereka bekerja di dunia pariwisata.

"Ada sekitar 3.600 (TKA di Bali), paling banyak di dunia pariwisata, ada juga guru ada di marketing tapi paling banyak di hospitality," kata dia, saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Senin (27/3).

Sementara, untuk asal negara, ia mengatakan cukup beragam.  TKA itu ada yang dari Eropa dan Asia.

Kemudian, untuk pengawasan para WNA di Bali yang bekerja secara ilegal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemantauan orang asing yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali dan juga ada Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sebagai penindakan.

"Di Pemprov sudah membentuk (satgas) pemantauan orang asing. Leading-nya ada di Kesbangpol dan kita bagian dari tim dan kemudian Timpora itu, untuk penindakan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,077 Juta Hari Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam bertengger di Rp1,077 juta pada Selasa (28/3). Posisi ini melemah Rp10 ribu dibandingkan Senin (27/3) kemarin.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp16 ribu dari Rp978 ribu per gram menjadi Rp962 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp588 ribu, 2 gram Rp2,09 juta, 3 gram Rp3,1 juta, 5 gram Rp5,1 juta, 10 gram Rp10,2 juta, 25 gram Rp25,3 juta, dan 50 gram Rp50,9 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,3 persen menjadi US.977 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,11 persen ke US.958 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas berpotensi turun pada perdagangan pagi ini imbas sentimen risk-on di pasar dengan meredanya kekhawatiran setelah berita First Citizen yang akan membeli sebagian besar aset Silicon Valley Bank (SVB)

"Emas turun oleh sebab sentimen risk-on di pasar dengan meredanya kekhawatiran perbankan setelah berita First Citizen yang akan membeli sebagian besar aset SVB," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.940 per troy ons dan resistance US.975 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Adik Yusril, Yusron Ihza Mahendra Diangkat Jadi Komisaris PTDI******

Menteri BUMNErick Thohirmengangkat adik Yusril Ihza Mahendra, Yusron Ihza Mahendra menjadi komisaris independen PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Informasi pengangkatan diketahui dari unggahan akun instagram resmi PTDI di @officialptdi. Yusron menggantikan Isfan Fajar Satrio yang telah menjabat sebagai komisaris independen PTDI pada periode 2018-2023.

"Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Yusron Ihza Mahendra sebagai Komisaris Independen PTDI. Selamat bergabung dan selamat bertugas, semoga amanah dan diberikan kemudahan dalam membangun PTDI menjadi lebih maju dan berdaya saing," kata mereka dalam unggahan yang disampaikan 6 hari lalu.

Perannya sebagai anggota DPR tak lepas dari kiprahnya di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Bulan Bintang. Pada 2004. Ia terpilih sebagai anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Bangka-Belitung. Di Partai Bulan Bintang, ia menjabat sebagai Ketua DPP periode 2005-2010 dan Wakil Ketua Umum untuk periode 2009-2014.

Yusron juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia pada Desember 2013-2016. 

Sebelumnya, ia berkarier sebagai peneliti di Tsukuba Advanced Research Alliance, Jepang, saat ia melanjutkan pendidikan masternya. Di sana, ia juga bertugas sebagai koresponden dan kepala perwakilan surat kabar Kompas serta pengamat ekonomi Asia Timur di stasiun televisi NHK. Setelah itu, Yusron menjadi Konsultan Politik Departemen Kehakiman Jepang.

[Gambas:Video CNN]

Hati Naga dan Ambisi

BPJT Perlu Rp22 T Bangun Tol dari Balikpapan ke IKN******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp22 triliun untuk membangun akses jalan toldari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan rencana pembangunan jalan tol tersebut merupakan prakarsa pemerintah yang anggarannya bakal berasal dari negara.

Setidaknya, ada lima ruas jalan tol yang membutuhkan dukungan pemerintah, salah satunya akses untuk menuju IKN.

Empat ruas tol lainnya adalah, Samarinda-Bontang yang membutuhkan dukungan konstruksi sebesar Rp6,5 triliun, Cibadak-Pelabuhan Ratu sebesar Rp4 triliun, dan Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing sebesar Rp5 triliun, serta Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta sebesar Rp2,6 triliun.

Danang menyebutkan kelima ruas tol ini sudah lulus uji kelayakan pada tahun yang berbeda yakni 2020, 2021 dan 2022. Karenanya, diharapkan bisa segera dilakukan proses pembangunan setelah mendapat dukungan dari pemerintah.

"Ini adalah lima ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah selesai FS dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas lain," jelasnya.

Dalam rapat kerja ini, Danang juga memaparkan ada tiga ruas jalan tol yang pembangunannya selesai dilakukan dan beroperasi di Maret 2023, yakni:

- Semarang-Demak seksi 2 sepanjang 16,01 km,
- Bekasi-Cawang-Kp.Melayu 2A sepanjang 4,88 km, dan
- Cinere-Jagorawi (JORR II) seksi 3A sepanjang 3,5 km

[Gambas:Video CNN]