slot infini88 terbaru

Zhanye Panjang

dewabet slot

Rekapitulasi nasional: Suara PDIP dan Golkar tertukar di PPLN Seoul******

Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli

Jakarta (ANTARA) - Hasil perolehan suara PDI Perjuangan dan Golkar tertukar dalam rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Seoul, Korea Selatan.

Hal tersebut diketahui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Luar Negeri di Tingkat Nasional hari ketiga di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Diketahui, PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 3, sedangkan Golkar 4. Awalnya, saksi dari PDI Perjuangan Harli Muin mendapati kejanggalan. Dia melihat ada perbedaan perolehan suara partai berlambang banteng moncong putih itu di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan Formulir C.Hasil Plano di TPS 016 Seoul.

"Pertanyaan saya kenapa salah-salah begini, Mbak? Apakah ini Sirekap atau sengaja salah? Ini tidak sesuai ditulis kenapa, apa karena Sirekap atau Anda sengaja salah menuliskan? Atau memang diubah?" tanya Harli kepada pengampu divisi teknis PPLN Seoul, Rinda di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Harli menyoroti suara yang seharusnya ditulis 4 justru ditulis 2 dan yang harusnya 21 menjadi 9.

"Kita ini kan belum catat, lihat itu empat (suara untuk) partai, kau tulis dua di situ. Lalu seharusnya (ada suara) 21, itu menjadi 9. Kenapa dikurangi begitu banyak?" sambungnya.

Para pihak lalu mencermati lagi perolehan suara PDI Perjuangan dengan nomor urut 3 itu. Formulir C.Hasil Plano dari TPS 016 yang diunggah dalam Sirekap pun ditampilkan saat rapat.

Sementara itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa formulir manualnya harus dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap.

Kemudian, Rinda mengakui terdapat kesalahan setelah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap formulir-formulir yang ada. Dia mengungkapkan suara PDI Perjuangan tertukar dengan Golkar.

"Setelah kami cek, ada kesalahan input di (formulir) C.Hasil. Setelah kami cek untuk seluruh suara partai politik dan suara calon PDIP itu tertukar dengan Partai Golkar. Jadi di sebelahnya, seperti itu. Salah penempatan," ujar Rinda.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Baca juga: Rekapitulasi nasional batalkan 62.000 surat suara PSU Kuala Lumpur

Saksi dari Partai Golkar kemudian menyahut. Rinda pun menilai adanya Sirekap dapat membantu jika terdapat kesalahan.

"Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli," tambahnya.

Selain itu. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan apakah kesalahan input itu hanya terjadi di TPS 016 atau di seluruh TPS di ibu kota Korea Selatan itu. "Hanya TPS 016," jawab Rinda.

Ia juga menegaskan rekapitulasi di tingkat PPLN Seoul pun sudah benar. Kesalahan terletak pada formulir perbaikan yang belum selesai di-inputkembali.

"Kami mohon izin menyampaikan alasannya, proses input ini kami lakukan pertama kali pada saat penghitungan suara di awal pada tanggal 14 Februari. Jadi, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN) berusaha meng-input, semua di input ini, kemudian kami lakukan tetap pencatatan C.Hasil," jelas Rinda.

"Jadi, tanggal 17 hingga 18 itu ada kendala untuk entrydi beberapa tim kami, tapi kami sudah meminta pada perbaikan tanggal 17 hingga 18 itu semuanya harus dikirim ke kami secara manual juga," ucapnya.

Akibat insiden tersebut, PPLN Seoul pun akan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara PDIP dan Partai Golkar. Maka, rekapitulasi menyeluruh perolehan suara di Seoul belum dapat disahkan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

maniak kecepatan

pinjaman tunai online

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir tahun 1000 M

link situs slot terpercaya

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian Lotere Wanjie

gacorslot168

IHSG Diprediksi Perkasa Jelang Akhir Pekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (2/2) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG mendapat sentimen positif dari rilis data inflasi Januari.

"Rilis data kinerja emiten secara full yearyang disinyalir juga akan membaik serta dapat menopang pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang," ucap William seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi IHSG menguat di rentang 7122 - 7254. Ia mengatakan pada awal Februari terjadi net buyasing yang walaupun dalam jumlah kecil namun sudah cukup untuk menjadi angin segar untuk pasar.

"Ini adalah bentuk respons pelaku pasar (investor asing) terhadap rilis laporan keuangan saham-saham big banksyang kembali mencetak rekor," katanya.

Ia merekomendasikan sejumlah saham di antaranya ICBP, SSIA, ACES, dan LPPF.

IHSG ditutup di level 7.201 pada Kamis (1/2) sore. Indeks saham melemah 6,24 poin atau minus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,06 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 297 terkoreksi, dan 236 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

buku mimpi 2d mobil

Hakim AS Batalkan Paket Gaji Rp882 T Elon Musk di Tesla******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hakim di Delaware, Amerika Serikat (AS) membatalkan paket gaji Elon MuskdiTesla sebesar US miliar atau Rp882 triliun (kurs Rp15.760). Jumlah yang diterima tersebut dinilai tidak adil bagi pemegang saham.

Melansir Reuters, Rabu (31/1), keputusan tersebut membatalkan paket gaji terbesar di perusahaan AS. Paket kompensasi Musk sebagai pemimpin perusahaan kendaraan listrik jauh lebih besar daripada paket gaji eksekutif mana pun hingga saat ini.

Kasus ini berawal saat investor bernama Richard Tornetta menggugat Musk dan beberapa direktur Tesla pada 2018 karena menganggap paket gaji Musk tidak adil. Paket gaji Musk pada 2018 memberinya hibah saham senilai sekitar 1 persen ekuitas Tesla setiap kali perusahaan mencapai salah satu dari 12 tahap peningkatan tujuan operasional dan keuangan.

Ia mengklaim bahwa pembayaran tersebut tidak diperlukan untuk memberi insentif kepada Musk agar mencapai kesuksesan bagi Tesla, karena Musk sudah memiliki sekitar 22 persen saham pembuat mobil tersebut.

Namun, Dewan Tesla mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa paket pembayaran diperlukan untuk menyelaraskan insentif Musk dengan pemegang saham dan untuk membuatnya tetap fokus pada perusahaan saat perusahaan meningkatkan produksi Model 3.

Mereka berpendapat bahwa Musk tidak menerima kompensasi apa pun selain opsi saham dan jika Tesla tidak mencapai target dalam paket pembayaran, Musk tidak akan menerima uang apa pun.

Sementara itu, Musk mengatakan pada Januari lalu bahwa paket pembayaran baru dengan dewan direksi sedang dilakukan sambil menunggu hasil kasus mengenai paket tahun 2018.

Tim hukum penggugat mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dewan dapat mengadopsi rencana baru untuk membayar Musk atas pekerjaannya selama lima tahun terakhir.

Di lain sisi, para ahli mengatakan Musk kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Dewa Badai

bintangmpo com

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)