rtp pasar123

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Daftar Lengkap Kantor Pemerintah Pertama yang Pindah ke IKN Mulai 2024******

Kementerian PPN/ Bappenasmengungkapkan klaster pertama kantor pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu, dikutip dariAntara, Selasa (22/11).

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yabg akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan BI mulai menyiapkan perpindahan ke IKN pada 2023.

Menurutnya, BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

Teknik Bintang Kuno

Petani Tolak Rencana Bulog Impor Beras******

Ketua Umum Serikat PetaniIndonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana Perum Buloguntuk mengimpor beras sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

Hal ini menyusul statement Bulog yang mengatakan cadangan beras saat tidak memenuhi target pemerintah yaitu 1,2 juta ton. Padahal, Kementerian Pertanian sendiri mengatakan pasokan beras masih cukup hingga akhir tahun ini.

Jika mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang BUMN itu sendiri.

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita gak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry, dalam keterangan resmi, Selasa (22/11).

Henry menegaskan hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menilai Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," katanya.

"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri.

Budi mengaku sudah melakukan kerjasama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil yang berada di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Bintang Suci

Survei: Karyawan Twitter Pilih Resign Usai Ultimatum Keras Elon Musk******

Ratusan karyawan Twitterdiperkirakan akan meninggalkan perusahaan media sosial tersebut usai ultimatum dari pemilik baru, Elon Musk, yang meminta karyawan kerja ekstra keras atau pergi.

MengutipCNA,Jumat (18/11), dalam jajak pendapat di aplikasi tempat kerja Blind, yang memverifikasi karyawan melalui email kantor, sebagian karyawan mengambil opsi keluar dari pada harus bekerja ekstra keras.

Dari total yang mengikuti survei, seperempat mengatakan enggan dan hanya 7 persen yang mengklik untuk tinggal di perusahaan tersebut.

Meskipun tidak jelas berapa banyak karyawan yang memilih untuk tetap tinggal, angka tersebut menyoroti keengganan beberapa staf untuk tetap berada di perusahaan tempat Musk buru-buru memecat setengah karyawannya termasuk manajemen atas, dan dengan kejam mengubah budaya untuk menekankan jam kerja yang panjang dan waktu yang lama.

Perusahaan memberi tahu karyawan mereka akan menutup kantornya dan memotong akses lencana hingga Senin depan pada (21/11). Seorang sumber mengatakan petugas keamanan mulai mengusir karyawan dari kantor pada Kamis malam, kata satu sumber.

Twitter, yang kehilangan banyak anggota tim komunikasinya, tidak menanggapi permintaan komentar. Dalam obrolan pribadi di Signal dengan sekitar 50 staf Twitter, hampir 40 orang memutuskan untuk keluar.

Selain itu, di grup Slack pribadi untuk karyawan dan mantan karyawan Twitter, sekitar 360 orang bergabung dengan saluran baru berjudul 'PHK sukarela'.

Jajak pendapat terpisah di aplikasi Blind meminta staf untuk memperkirakan berapa persen orang yang akan meninggalkan Twitter berdasarkan persepsi mereka. Lebih dari separuh responden memperkirakan setidaknya 50 persen karyawan akan keluar.

Hati biru dan emoji salut membanjiri Twitter dan ruang obrolan internalnya pada hari Kamis, untuk kedua kalinya dalam dua minggu saat karyawan Twitter mengucapkan selamat tinggal.

Pada pukul 18.00 waktu Bagian Timur (11.00 GMT), lebih dari dua lusin karyawan Twitter di seluruh Amerika Serikat dan Eropa telah mengumumkan pengunduran diri mereka di postingan Twitter publik yang ditinjau oleh Reuters, meskipun setiap pengunduran diri tidak dapat diverifikasi secara independen.

Sebelumnya, Musk telah mengirim email kepada karyawan Twitter. Dalam email tersebut ia mengatakan, "ke depan, untuk membangun terobosan Twitter 2.0 dan berhasil di dunia yang semakin kompetitif, kita harus sangat keras."

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bunga dan Selir Iblis

2 Pertimbangan Menaker Batasi Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahmenerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut yakni UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu sebagaimana dikutip dari Permenaker Nomor 18.

Pertama, aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

"Maka perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha," katanya sebagaimana dikutip dari beleid itu.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

"Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata aturan tersebut seperti dikutip pada Senin (21/11).

Mengutip Antara, Ida Fauziyah juga mengatakan beleid ini diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida, Sabtu (19/11) lalu.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," sambung Ida.

[Gambas:Video CNN]