koko303 18Jutaan kata 452923Orang-orang telah membaca serialisasi
《stas77》
Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh******
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Namun, masih ada tarik menarik terkait dasar perhitungannya antara buruhdan pengusaha.
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).
Saat ini, ia masih mendengar saran dan masukan dari para buruh dan pengusaha. Ia mengungkap buruh dan pengusaha masih berselisih paham.
"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tuturnya.
Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.
"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.
Lihat Juga :Enam Perusahaan Melantai Bareng di Bursa Hari Ini |
Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).
Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.
"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.
Lihat Juga :Percepat Kredit Cair, OJK Rilis Aplikasi Informasi Debitur iDebKu |
Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.
"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.
[Gambas:Video CNN]
Twitter Diisukan PHK 90 Persen Pegawai di India, Cuma Sisakan 12 Orang******
Twitter Inc dikabarkan memecat lebih dari 90 persen karyawannya di Indiaselama akhir pekan lalu. Kebijakan ini bagian dari program pemangkasan karyawan global besar-besaran yang dilakukan Elon Musk, selaku pemilik baru perusahaan.
Dilansir Bloomberg, Senin (7/11), seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkap staf perusahaan kini tersisa 12 orang setelah PHK itu dilakukan. Sumber tersebut enggan disebut namanya karena isu PHK tersebut sensitif.
Ia mengungkapkan 70 persen karyawan yang terkena PHK berasal dari tim produk dan teknik. Posisi yang dipangkas juga termasuk tim pemasaran, kebijakan publik dan komunikasi perusahaan.
Secara global, Twitter dilaporkan akan mengurangi separuh karyawannya atau sekitar 3.700 pekerja.
Dikutip Reuters, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.
Lihat Juga :Kenapa Singkong Tak Masuk 11 Bahan Pangan yang Dikuasai Negara? |
Salah satu satu pegawai Twitter mengatakan akan diberhentikan pada 1 November tanpa pemberitahuan atau pesangon.
Penggugat yang diwakili pengacara Shannon Liss-Riordan meminta pengadilan memerintahkan Twitter mematuhi US Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act.
Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini mengatur perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawannya tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya.
Lihat Juga :Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja |
Pada Jumat (4/11) malam, Musk berkicau mengenai persoalan ini. Ia menilai pengurangan pegawai tak terhindarkan karena perusahaan rugi sekitar US juta per hari.
"Semua orang yang keluar ditawari tiga bulan uang pesangon, artinya 50 persen lebih banyak dari yang diwajibkan secara hukum," cuit Musk di akun Twitternya @elonmusk.
[Gambas:Video CNN]
Di Depan Aplikator, DPR Sentil Ojol yang Suka Parkir Sembarangan******
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu menyentil aplikator layanan ojek online (ojol) soal pengemudi yang suka parkir sembarangan.
Kritikan itu disampaikan Sri di depan perwakilan manajemen Gojek, Grab, dan Maxim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Senin (7/11).
Menurutnya, keuntungan yang bisa didapatkan Gojek dan Grab tidak main-main. Bahkan, Maxim yang sejatinya adalah perusahaan Rusia sampai rela merambah pasar Tanah Air. Namun, Sri masih mempertanyakan kesungguhan aplikator memperhatikan mitranya.
Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa jangan hanya jauh berbicara kehadiran layanan aplikasi ojek online bisa membantu perekonomian masyarakat dan memberikan pekerjaan masyarakat yang terkena PHK, tapi juga perlu diperhatikan kesehatan para pengemudi tersebut.
"Apalagi kalau musim hujan, ke mana mereka? Kalau mobil masih bisa di dalam mobil, tapi kalau motor mau kemana mereka? Pernah gak dipikirkan itu?" sambungnya.
Menurut Sri, para pengemudi ojek online kerap tidak berpikir panjang ketika menerima orderan. Meski hujan deras, driver bakal tetap mengambil orderan tersebut dengan mengesampingkan keamanan dan kesehatan dirinya. Tujuannya agar bisa tetap mendapatkan penghasilan untuk makan.
Lihat Juga :Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja |
"Oleh karena itu, aplikator ini harus mikir. Tugas Anda kan hanya di ruangan saja, untuk mengendalikan. Mereka yang di lapangan itu harus benar-benar dipikirkan, menyangkut kesehatan orang Indonesia juga. Jangan hanya diperas gitu maksud saya," tegas Sri.
Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata merespons kritik pedas itu. Ia mengaku telah mengusahakan yang terbaik untuk mitra, hanya belum sesempurna dengan yang dibayangkan.
"Mitra pengemudi ini adalah memang mitra utama kami sehingga penting bagi kami selalu agar pendapatan ini diinvestasikan kembali untuk mengembangkan ekosistem ini. Karena tadi kita berbicara pendapatan, agar pendapatan mereka juga cukup," katanya.
Lihat Juga :Kenapa Singkong Tak Masuk 11 Bahan Pangan yang Dikuasai Negara? |
Ridzki juga mengaku pihak Grab selalu membayarkan asuransi kecelakaan untuk para pengemudinya. Kerja sama dengan pihak ketiga juga diupayakan untuk menunjang kebutuhan para driver.
"Kami juga selalu berusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi memang ada keterbatasan. Terkadang tempatnya tidak ada, tapi mitra pengemudi juga tetap ingin di sana. Kami selalu mencari solusi-solusi seperti itu, hanya saja memang karena kompleksitas ada beberapa yang mungkin tidak sesempurna harapan yang Ibu bayangkan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot terpercaya dan tergacor、situs slot 2021、main slot pakai dana
Terkait:voucher xl 8gb harga、lazada cicilan tanpa kartu kredit、mudah 4d slot login、zona maxwin、jutawanbet、simbolslot、judi slot asli、beli laptop cicilan tanpa kartu kredit、erek buku mimpi 2d、totobet
bab terbaru:daftar situs judi slot online terpercaya 2020(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).
"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).
Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.
Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.
"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.
Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.
[Gambas:Video CNN]
Kabar ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.
"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.
Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.
Lihat Juga :Staf Menkeu Respons soal Anies Selamatkan Tunjangan Guru Rp23 T |
Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.
"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.
(skt/mrh)Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat ini akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Pengumuman rencananya akan dilakukan pada 21 November mendatang.
Sebelum diumumkan, ada baiknya kita melihat lagi besaran UMP 2022. Pada tahun ini, provinsi dengan upah minimum(UMP) tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp4.641.854 per bulan. Sementara itu, UMP 2022 terendah ada di wilayah Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.
Adapun rata-rata kenaikan UMP 2022 ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen. Besaran kenaikan itu berlaku bagi seluruh wilayah kabupaten dan kota di satu provinsi. UMP adalah standar minimum yang dipakai oleh para pemberi pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.
1. Aceh: Rp3.166.460,00
2. Sumatra Utara: Rp2.522.609,94
3. Sumatra Barat: Rp2.512.539,00
4. Riau: Rp2.938.564, 01
5. Jambi: Rp2.698.940,87
6. Sumatra Selatan: Rp3.144.446,00
7. Bengkulu: Rp2.238.094,31
8. Lampung: Rp2.440.486,18
9. Bangka Belitung: Rp3.264.884,00
10. Kepulauan Riau: Rp3.050.172,00
11. DKI Jakarta: Rp4.641.854,00
12. Jawa Barat: Rp1.841.487,31
13. Jawa Tengah: Rp1.812.935,43
14. DI. Yogyakarta: Rp1.840.915,53
15. Jawa Timur: Rp1.891.567,12
16. Banten: Rp2.501.203,11
17. Bali: Rp2.516.971,00
18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212,00
19. Nusa Tenggara Timur: Rp1.975.000,00
20. Kalimantan Barat: Rp2.434.328,19
21. Kalimantan Tengah: Rp2.922.516,09
22. Kalimantan Selatan: Rp2.906.473,32
23. Kalimantan Timur: Rp3.014.497,22
24. Kalimantan Utara: Rp3.016.738,00
25. Sulawesi Utara: Rp3.310.723,00
26. Sulawesi Tengah: Rp2.390.739,00
27. Sulawesi Selatan: Rp3.165.876,00
28. Sulawesi Tenggara: Rp2.576.016,96
29. Gorontalo: Rp2.800.580,00
30. Sulawesi Barat: Rp2.678.863,10
31. Maluku: Rp2.619.312,83
32. Maluku Utara: Rp2.862.231,00
33. Papua Barat: Rp3.200.000,00
34. Papua: Rp3.561.932,00
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang membeberkan sejumlah jurus untuk mencegah terjadi lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.
Berdasarkan data Kemenperin, sektor industri tekstil masih tumbuh. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan periode sebelumnya. Penyebabnya lantaran perekonomian global yang melambat, sehingga permintaan turun.
"Ada beberapa langkah yang kita siapkan. Salah satunya lartas (larangan terbatas) itu bisa menjadi senjata, instrumen kita (cegah PHK)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).
Lartas ini bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dari hulu hingga hilir. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengaturan agar jangan sampai kinerja industri tidak maksimal.
"Kita melihat bahwa di sektor tekstil ini harus ada harmonisasi hulu intermediate hilir, harus tepat mengambil kebijakan. Jangan sampai lartas di hulunya mempengaruhi kinerja hilir dan intermediate. Lartas ini jadi salah satu opsi kita agar sektor-sektor perlambatan dan negatif bisa terjaga," imbuhnya.
Jurus lainnya yang disusun oleh Kemenperin adalah restrukturisasi kredit yang saat ini tengah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri menambahkan pihaknya juga melakukan beberapa langkah untuk mencegah PHK.
Lihat Juga :Harga Avtur Naik, Nasib Harga Tiket Pesawat Bagaimana? |
Salah satunya melakukan komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencapai jalan tengah paling baik, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu satu industri tekstil alas kaki dan garmen dan berhasil mencegah PHK terhadap 4 ribu pekerja.
"Sesuai arahan menaker sebulan lalu, kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkrit ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena dinas naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.
Upaya itu termasuk mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur, menghapuskan bonus, mengurangi shift pembagian waktu kerja, membatasi kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang membeberkan sejumlah jurus untuk mencegah terjadi lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.
Berdasarkan data Kemenperin, sektor industri tekstil masih tumbuh. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan periode sebelumnya. Penyebabnya lantaran perekonomian global yang melambat, sehingga permintaan turun.
"Ada beberapa langkah yang kita siapkan. Salah satunya lartas (larangan terbatas) itu bisa menjadi senjata, instrumen kita (cegah PHK)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).
Lartas ini bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dari hulu hingga hilir. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengaturan agar jangan sampai kinerja industri tidak maksimal.
"Kita melihat bahwa di sektor tekstil ini harus ada harmonisasi hulu intermediate hilir, harus tepat mengambil kebijakan. Jangan sampai lartas di hulunya mempengaruhi kinerja hilir dan intermediate. Lartas ini jadi salah satu opsi kita agar sektor-sektor perlambatan dan negatif bisa terjaga," imbuhnya.
Jurus lainnya yang disusun oleh Kemenperin adalah restrukturisasi kredit yang saat ini tengah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri menambahkan pihaknya juga melakukan beberapa langkah untuk mencegah PHK.
Lihat Juga :Harga Avtur Naik, Nasib Harga Tiket Pesawat Bagaimana? |
Salah satunya melakukan komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencapai jalan tengah paling baik, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu satu industri tekstil alas kaki dan garmen dan berhasil mencegah PHK terhadap 4 ribu pekerja.
"Sesuai arahan menaker sebulan lalu, kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkrit ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena dinas naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.
Upaya itu termasuk mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur, menghapuskan bonus, mengurangi shift pembagian waktu kerja, membatasi kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu.
[Gambas:Video CNN]
PT Gudang Garamdi Kediri, Jawa Timur, memastikan kebakaran di salah satu gudang perusahaan tidak mempengaruhi operasional pabrik rokoktersebut.
Humas Pabrik Gudang Garam Iwhan Tri Cahyono mengatakan lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penyimpanan barang penunjang (barang non produksi) yang tidak mempengaruhi kegiatan produksi rokok.
Sehingga insiden kebakaran dipastikan tidak berdampak pada kegiatan operasional pabrik.
"Dipastikan tidak ada korban jiwa dan luka dari peristiwa tersebut," pungkasnya.
Lihat Juga :Jurus Menperin Cegah PHK di Industri Tekstil |
Sebelumnya, salah satu unit pabrik rokok Gudang Garam itu terbakar sejak, Senin (7/11) pukul 23.30 WIB, dan berlangsung sampai Selasa (8/11) pagi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
Hal itu dibenarkan Kapolresta Kediri AKBP Wahyudi. Meski begitu dia tak menjelaskan perihal detail dan kronologi kebakaran.
"Iya benar (kebakaran), masuk wilayah Kediri Kota," kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Selasa (8/11).
Lihat Juga :Presidensi G20 Sumbang Rp7,4 T untuk Ekonomi RI |
Kepala UPT Petugas Memadamkan Kebakaran (PMK) Kota Kediri Fanni Eryanto menolak memberikan informasi perihal kebakaran tersebut karena pimpinannya tidak mengizinkan.
"Mohon maaf, UPT Damkar atas perintah pimpinan tidak diperkenankan memberikan informasi. Silahkan langsung saja ke pihak Gudang Garam atau ke Polres Kota Kediri," ujar Fanni kepada CNNIndonesia.com.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi proyek kereta cepat Jakarta- Bandungdiperkirakan akan menyumbang penerimaan negarahingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023.
"Ke depan, estimasi kami proyek KCJB ke penerimaan negara baik itu pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak) nantinya sekitar Rp11,1 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).
Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah.
Kontribusi itu cukup besar meski proyek belum selesai. Karenanya, ia berharap bisa mendapatkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun dalam waktu dekat, agar penyelesaian proyek bisa sesuai target pada Juni 2023.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan jika PMN tidak diberikan tahun ini, maka kemungkinan penyelesaian proyek bisa mundur dan biaya makin membengkak dari saat ini yang sekitar US,5 miliar.
Lihat Juga :Pemerintah Kucurkan Rp526,54 M untuk Infrastruktur KTT G20 di Bali |
"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB, per 15 September 2022, terjadi pembengkakan biaya pembangunan proyek KCJB sebesar US,449 miliar. Sehingga investasi yang awalnya dibutuhkan sekitar US,071 miliar menjadi sekitar US,5 miliar.
[Gambas:Video CNN]
《stas77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ebet slot 188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《stas77》bab terbaru。