situs slot mahjong

Pertempuran Galaksi

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kelaparan

LRT Jabodebek Beroperasi hingga Jam 2 Pagi di Malam Tahun Baru******

LRT Jabodebek akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB dalam rangka menyambut malam Tahun Baru 2024.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyebut pihaknya juga menambah 32 perjalanan. Ia mengatakan langkah ini dilakukan demi meningkatkan layanan untuk masyarakat.

Lihat Juga : TAIPANMuhammed Aziz Khan, Penyintas Perang Bangladesh Jadi Taipan Singapura

Ia menyebut sudah ada penambahan personel, baik dari sisi pelayanan maupun keamanan. Fasilitas di stasiun LRT Jabodebek juga telah disiapkan untuk menyambut Tahun Baru 2024.

Di lain sisi, Mahendro meminta para pengguna LRT Jabodebek mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku, baik di dalam stasiun maupun saat perjalanan. Pihak LRT Jabodebek menegaskan larangan membawa petasan hingga kembang api bagi para penumpangnya.

Lihat Juga : Car Free Night Tahun Baru, Polisi Rekayasa Lalin Sudirman-Thamrin

"Bagi para pengguna yang hendak berpergian menggunakan LRT Jabodebek pada malam pergantian tahun dilarang membawa barang atau benda yang mudah terbakar, seperti petasan, kembang api, dan benda lainnya yang mudah terbakar," tulis pernyataan tersebut.

"Bagi pengguna yang kedapatan membawa benda-benda tersebut, sesuai aturan akan disita oleh petugas," kata manajemen LRT Jabodebek.

Pecinta kuliner tidak terbatas

Erick Thohir Buka Suara soal Fotonya di Poster Kampanye Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal fotonya yang dipajang dalam poster kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Ia mengatakan hal itu merupakan tindakan para relawan. Namun, ia tidak terlibat dalam kampanye tersebut.

"Saya tidak boleh (kampanye) karena memang ada tugasnya. Cuman kalau relawan saya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya saya gimana," katanya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Ia juga menanggapi kampanye Prabowo-Gibran yang mengusung slogan AKHLAK, yang merupakan core value BUMN. Ia mengatakan tidak bisa mengatur siapapun yang ingin menggunakan slogan AKHLAK.

"AKHLAK itu sekarang banyak yang pakai. Gimana nyetopnya. Masa misalnya contoh ada ASN ber-AKHLAK masa saya bilang 'enggak boleh, ini hak saya'. Kan enggak bisa gitu," katanya.

Kabar kampanye Prabowo-Gibran yang dihadiri Erick Thohir beredar di media sosial. Akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 membagikan poster kampanye tersebut yang menampilkan foto Prabowo, Gibran, dan Erick.

Kampanye tersebut bahkan menggunakan slogan AKHLAK yang merupakan core value BUMN.

Lihat Juga : Siap-siap, Harga Rokok Naik per 1 Januari 2024

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Sementara itu, Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Erick Thohir Bertemu Bos Freeport Bahas Hilirisasi******

Menteri BUMNErick Thohir mengaku baru saja bertemu Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson.

Erick mengatakan pertemuannya itu dilakukan untuk membahas hilirisasi. Erick mengatakan pembangunan smelter Freeport tahap 2 akan rampung Mei 2024.

"(Bahas) Hilirisasi, karena Freeport kan sudah puluhan tahun, baru pertama ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi mereka mulai berinvestasi di smelter untuk turunannya untuk tahap 1. Satu sampai dua hari ini kita akan tinjau. Untuk nanti yang tahap 2 insyaallah Mei sudah bisa selesai, tapi mulai beroperasinya biasa kalau pabrik perlu 2-3 bulan," terangnya di Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip dari detik.com.

Saat ditanya mengenai perpanjangan kontrak Freeport, Erick mengatakan, hal itu sudah dibahas. Dia juga mengatakan, BUMN nantinya punya tambahan saham 10 persen di Freeport Indonesia.

"Itu kan sudah dibahas, kan sudah disetujui, tinggal proses penyelesaian smelternya ini benar-benar jadi baru diperpanjang gitu. Memang hal seperti itu, tetapi saham dari BUMN nanti kalau jatuh tempo kita akan punya tambah 10 persen jadi 61 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Erick Thohir Copot Muchtar Luthfi Mutty dari Kursi Komisaris Pelindo******

Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Muchtar Luthfi Mutty dari jajaran dari jajaran komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.

Pencopotan Luthfi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Keputusan itu diteken Erick pada 3 Januari 2024.

"Memberhentikan saudara Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia," tulis pernyataan resmi Pelindo, Rabu (3/1).

"Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut," bunyi penggalan keputusan tersebut.

Namun, Erick tak mengangkat orang anyar. Ia menunjuk Sudung Situmorang yang semula menjabat komisaris Pelindo untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Luthfi.

Ada juga nama baru, yakni Andus Winarno yang diangkat menjadi komisaris Pelindo.

Sementara itu, Komisaris Utama Pelindo Agus Suhartono yang ditunjuk sejak 19 Mei 2023 mendapatkan tugas baru dari Erick. Agus juga diperintahkan untuk rangkap jabatan sebagai komisaris independen.

Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Agus Suhartono
Komisaris Independen: Sudung Situmorang
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris: Andus Winarno
Komisaris: Arif Toha Tjahjagama
Komisaris: Jodi Mahardi

Terlepas dari perombakan dewan komisaris Pelindo, Muchtar Luthfi Mutty sebelumnya tergabung dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) di Pilpres 2024. Namanya diumumkan sebagai wakil deputi penggalangan eks kepala daerah pada November 2023 lalu.

Akan tetapi, ada kabar yang menyebutkan bahwa Luthfi mengundurkan diri dari jajaran Timnas AMIN.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Luthfi Mutty soal posisinya saat ini, apakah masih tergabung dalam Timnas AMIN atau tidak. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal