nusawin88

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

IHSG Diprediksi Tertekan Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi tertekan pada perdagangan Senin (13/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan indeks masih terlihat dalam fase konsolidasi wajar dengan tekanan terbatas.

"Peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi pendek, menengah, maupun panjang," kata William dalam risetnya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi penguatan (bullish).

"Apabila IHSG menembus ke atas 6.878 maka akan membuka jalan menuju resisten berikutnya di 6.968," katanya.

IHSG ditutup di level 6.809 pada Jumat (10/11). Indeks saham melemah 28,97 poin atau minus 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,66 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,92 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 184 saham menguat, 333 terkoreksi, dan 227 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.

Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.

Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.

Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.

"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Menaker Klaim Upah Bisa Naik Lebih dari 10 Persen dengan Aturan Baru******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kenaikan upah minimum2024 tidak akan dibatasi maksimal 10 persen seperti tahun ini.

Oleh karena itu, ia mengklaim kenaikan upah minimum tahun depan bisa saja di atas 10 persen.

"Kemungkinan di atas 10 persen? ya mungkin saja. Tapi sekali lagi datanya kami berikan pada provinsi untuk menjadi acuan kenaikan upah minimum," ucap Ida di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11).

"Dulu ada batasan kenaikan 10 persen maksimal, sekarang dilepas tergantung (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alpha) provinsinya," kata Ida.

Kenaikan upah minimum 2024 sendiri mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, dalam aturan yang lama kenaikan upah dibatasi maksimal 10 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga,provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

[Gambas:Video CNN]

Saat keajaiban jatuh

Membongkar 'Misteri' Kenapa Banyak Pengusaha Jadi Timses Para Capres******

Sejumlah pengusahaternama didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Para pengusaha tersebut mengisi posisi pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.

Di tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Ia menjabat sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran.

Ada juga bos perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan Presiden komisaris PT Lippo Cikarang Theo Sambuaga.

Sementara di tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin Arsjad Rasjid sebagai ketuanya.

Lalu CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja, Orias Petrus Moedak yang disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport, dan Heru Dewanto yang merupakan pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sementara pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri periode 2015-2026 perdagangan sekaligus Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.

Lantas apa yang para pasangan calon presiden mempercayai pengusaha menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, apa misterinya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai alasan para capres dan cawapres mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk menyediakan logistik. Pasalnya dibutuhkan modal yang besar untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Hal itu tentunya tidak gratis.  Sebagai ganti balas jasa yang sudah diberikan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pengusaha tersebut pasti mengajukan permintaan kalau yang mereka dukung nantinya menang. 

Permintaan salah satunya, kepentingan bisnis mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau bisa bahkan, pengusaha itu mendapat tambahan dan kesitimewaan proyek dari pemerintah.

"Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan pro terhadap pengusaha yang menjadi timsesnya (tim sukses). Ini menciptakan resiko persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan kebijakan yang tidak adil bagi seluruh lapisan pelaku usaha," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Tak hanya itu, Bhima mengatakan investor yang baru mau masuk ke Indonesia akan melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan bisnis jangka panjang dengan politik.

Itu akan membuat investor khawatir bahwa berbisnis di Indonesia tidak cukup hanya dengan profesionalisme, tapi juga dibutuhkan hubungan yang erat dengan aktor politik.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai dari maraknya pengusaha di timses pasangan capres dan cawapres adalah bagi-bagi jabatan. Pasalnya, kata Bhima, pelaku usaha yang masuk ke dalam perpolitikan rentan sekali mengalami konflik kepentingan.

"Karena mereka akan mementingkan bisnisnya, tapi juga menjadi regulator. Makanya harus dijaga keterlibatan pelaku usaha jangan sampai terlalu dalam. Apalagi yang punya konflik kepentingan dijadikan menteri," kata Bhima.

Untuk posisi menteri-menteri terkait ekonomi, Bhima mengatakan sebaiknya tidak diisi oleh para pengusaha. Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.

Bhima menilai sebenarnya boleh saja posisi tersebut diisi oleh para pengusaha. Namun mereka harus bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan.

Misalnya pengusaha batu bara tapi kemudian melepas semua kepemilikan saham, maka tidak masalah menjadi Menteri ESDM.

"Tapi selama dia masih menjadi pengusaha, pemilik saham, tapi juga menjadi menteri yang membidangi kebijakan yang akan berpengaruh ke bisnisnya, itu yang kemudian harus dijaga," katanya.

Simbiosis Mutualisme Antara Pengusaha dan Capres di Pilpres

Gerbang Bayangan Langit

Pelabuhan Bongkar Muat 24 Jam Mempercepat Realisasi Impor Beras******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membuka layanan bongkar muatan selama 24 jam non stop guna mempercepat beras impormasuk Indonesia. Pelabuhan itu ada di ujung Timur hingga Barat Indonesia.

"Pola pemberian layanan operasional 24/7 atau non stop sudah Pelindo terapkan sejak beberapa tahun lalu," kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu (12/11).

Arif kemudian berujar, "Waktu kerja ini berlaku untuk semua jenis komoditas yang akan dibongkar muat, termasuk beras."

Lihat Juga : Bulog Batalkan Rencana Impor 500 Ribu Ton Beras

Pelabuhan itu di antaranya dilakukan di Pelabuhan Panjang, Bitung, Tanjung Wangi, Teluk Bayur, Tanjung Perak (Jamrud), Lhoksumawe, Malahayati, Belawan, Dumai, Tenau Kupang, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Balikpapan, Ambon, Sorong dan Papua.

Sepanjang tahun ini, Pelindo juga melaporkan 138 kapal dan volume beras yang dibongkar yakni 1.431.615 ton.

"Di manapun proses bongkar beras dilakukan, pelabuhan yang dikelola Pelindo pada prinsipnya siap memberikan layanan 24/7 dan tentunya kelancaran arus barang ini dapat terwujud jika seluruh elemen yang terkait juga dapat memberikan pola waktu kerja yang sama," ungkap Arif, dikutip Detik Finance.

Lebih lanjut, Arif mengungkapkan layanan 24/7 pelabuhan ini harus diimbangi pihak-pihak terkait termasuk Bulog yang menyiapkan gudang-gudang beroperasi 24 jam.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan Sebut Harga Gula Naik Karena Kerja Importir Tak Benar

Dengan demikian, arus pembongkaran bakal berjalan lebih lancar dan penyimpanan beras yang didistribusikan ke masyarakat akan terjamin.

Sebelumnya, Bulog telah meneken kontrak impor beras sebesar 1 juta ton. Jumlah itu akan dikirim secara bertahap, di batch pertama sekitar 600 ribu ton dan pengiriman selanjutnya sebesar 400 ribu ton.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras lantaran produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami penambahan sekitar 2,9 juta jiwa per tahun.

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik