petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

nama situs slot yang bagus

shop gacor 492Jutaan kata 919701Orang-orang telah membaca serialisasi

《nama situs slot yang bagus》

Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali******

Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali
Bekas hujan abu dari Gunung Merapi menempel di sebuah jok kendaraan milik warga di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo Boyolali, Jateng, Minggu (21/1/2024). ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.
Boyolali (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali menyebut hujan abu vulkanik tipis terjadi di sejumlah kecamatan di wilayahnya pada Minggu siang akibat dampak awan panas guguran Gunung Merapi yang terletak perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali Suratno, Minggu, mengatakan, hujan abu vulkanik tipis sebagai dampak awan panas guguran Gunung Merapi terjadi di tujuh wilayah kecamatan yakni di Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali Kota, Teras, Mojosongo dan Sambi sekitar pukul 14.30 WIB.

Menurut Suratno, dampak hujan abu vulkanik terjadi di tujuh kecamatan tersebut hanya tipis kemudian hilang setelah diguyur hujan deras di wilayah tersebut.

Bahkan, wilayah di Kecamatan Selo yang terdekat dengan puncak Gunung Merapi justru tidak terkena hujan abu. Karena, di wilayah Selo terjadi hujan air sejak pagi hingga sore hari belum reda.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik. Semua tetap aman terkendali di wilayahnya.

BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan Gunung Merapi melalui informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.

Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi

Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas

Baca juga: Erupsi Gunung Merapi belum memperlihatkan tanda berakhir

Sementara itu, Camat Cepogo, Dwi Sundarto, membenarkan ada dua kali hujan abu tipis terjadi di beberapa titik di wilayahnya. Salah satunya di Desa Jelok dan sekitarnya pada pukul 08.45 WIB. Namun, hujan abu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit saja.

Hujan abu kedua terjadi juga tipis sekitar pukul 14.30 WIB, sehingga tidak mempengaruhi aktivitas warga setempat. Namun, kemudian terjadi hujan air di wilayah itu.

Sementara itu, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Boyolali, Tumar, mengatakan, hujan abu tidak terjadi di desanya yang dekat dengan Gunung Merapi.

Bahkan, kata Tumar, Desa Jrakah yang terjadi hujan air sejak Minggu pagi hingga sore hari belum renda, sehingga tidak mengetahui jika ada hujan abu dari Merapi.

"Hujan turun di desa kami sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB belum reda, sehingga tidak ada dampak hujan abu vulkanik dari Merapi di daerah ini. Jadi Desa Jrakah Kecamatan Selo aman tidak terjadi hujan abu," katanya.

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara pelunasan cepat kredivo

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
king4d
bandar togel 77
seluruh situs slot
rezeki123
aston777
gacor slot login
deposit 88 slot
74 togel
situs judi slot online gampang menang
Daftar isi semua bab
Bab 1 sistem cicilan akulaku
Bab 2 cara pinjam uang cepat
Bab 3 jpwede
Bab 4 jempolqq
Bab 5 poker369
Bab 6 new member 100 bebas ip
Bab 7 semua gacor
Bab 8 chat kredivo
Bab 9 slot gacor 01
Bab 10 bonus new member to kecil
Bab 11 nangka erek erek
Bab 12 cara pasang nomor 4d
Bab 13 kredivo syarat
Bab 14 kunci slot gacor
Bab 15 situs forex indonesia terpercaya
Bab 16 bocoran admin dika
Bab 17 palu4d
Bab 18 kredit tv di shopee
Bab 19 kontak darurat shopee pinjam
Bab 20 amazon gift card gratis
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8475bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Tuan Pertarungan

bonus new member 50 to 5x
KPU akan tindak jual beli stempel surat suara di e-commerce
Ilustradi - Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) berbincang Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (kanan) saat memeriksa kardus berisi surat suara Pemilu 2024 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menindak jual beli stempel surat suara Pemilu 2024 yang dijual bebas di e-commerce.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan seluruh perlengkapan Pemilu 2024 diproduksi oleh KPU bukan dari eksternal KPU. Untuk itu, dia melarang semua pihak memperjualbelikan perlengkapan pemilu.

"Ya, tidak boleh, kan yang buat KPU," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Hasyim menambahkan stempel-stempel untuk keperluan TPS di berbagai daerah itu diproduksi oleh KPU kabupaten.

“Kalau yang seperti ini kan yang produksi KPU kabupaten,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA stempel surat suara Pemilu 2024 itu diketahui dijual di sebuah e-commerce, salah satunya oleh akun teguhyuono.

Dalam lamannya, dia menyebut pihaknya menjual stempel khusus panitia pemilihan umum PPS dan KPPS.

"Stempel Surat Suara Pemilu 2024 (Presisi Sesuai Surat Suara)," tulis penjual.

Stempel surat suara Pemilu 2024 tersebut dijual dengan kisaran harga Rp13.000 hingga Rp39.500. Penjual stempel surat suara tersebut menyebut pengiriman dikirim dari Kabupaten Lampung Selatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

ddbola
Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (tengah dua dari kanan) saat meninjau kondisi di Mal Pelayanan Publik di Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fathnur Rohman)
Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit
Cirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.

Baca juga: Lahan bekas Gedung MPP Pekanbaru yang terbakar jadi lapangan terbuka Dalam lawatannya, Anas menemukan kalau tingkat kunjungan di MPP Kabupaten Cirebon cukup rendah, hanya sekitar 50-200 orang per hari. Padahal fasilitas yang ada sangat menunjang untuk melayani warga. Ia mengatakan, idealnya dalam sehari MPP ini bisa melayani sampai 4.000 warga, karena tujuan dibangunnya fasilitas tersebut adalah membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal terkait administrasi yang efisien. Menurut dia, Pemkab Kabupaten Cirebon harus menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat menikmati kemudahan akses layanan yang sudah terintegrasi di MPP. “Saya minta evaluasi, karena ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu datang rakyat bisa mengurus keperluannya di sini dan bisa selesai,” ujarnya.

Baca juga: Gianyar gelar upacara "Melaspas" sucikan Gedung mal pelayanan publik Selain itu, Anas menyarankan proses perizinan maupun pemberian layanan di MPP tidak perlu berbelit sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi fasilitas teranyar di Kabupaten Cirebon itu. “Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” tuturnya. Sementara Bupati Cirebon Imron menyebut ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kunjungan di MPP tersebut masih sepi. Salah satunya yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, Imron menjamin pihaknya segera membenahi layanan di MPP Kabupaten Cirebon sesuai masukan yang disampaikan Menteri PANRB. “Meskipun anggaran di MPP terbatas, tetapi kita segera melaksanakan yang diinstruksikan tadi," ucap dia.
Baca juga: Wali Kota Medan pastikan kesiapan tiap anjungan Mal Pelayanan Publik

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Menantu paling kaya, Lu Feng

pinjaman tunai
Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers terkait "Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/HO-PP Muhammadiyah.
untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1445 Hijriah yang diumumkan lebih awal oleh Muhammadiyah tidak memunculkan polemik.

"Agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik, kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan," kata Haedar saat konferensi pers terkait "Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil "hisab hakiki wujudul hilal" yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, awal Ramadhan atau Bulan Puasa jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, Idul Fitri jatuh pada Rabu, 10 April 2024, dan Idul Adha jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Haedar, pengumuman atau maklumat yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut hal wajar sebagaimana organisasi Islam lain atau negara mengeluarkan kalender hijriah maupun masehi yang berisi tanggal, bulan, yang beririsan dengan kegiatan ritual ibadah, serta kegiatan publik, baik di tingkat nasional maupun global.

"Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan karena kami menggunakan hisab dengan metode khusus 'hisab hakiki wujudul hilal'," jelas dia.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah minta peserta pemilu wujudkan pemilu bermartabat

Haedar juga berpesan agar perbedaan maupun persamaan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha 1445 Hijriah tidak membuat umat IsIam saling menghujat dan menyalahkan.

"Baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum Muslim untuk terbiasa toleran, 'tasamuh' , bahkan 'tanawu'. Tanawu itu perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah termasuk memulai bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah," kata dia.

Baik ada kesamaan maupun perbedaan, Haedar berharap jangan sampai mengusik ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri maupun Idul Adha sehingga melahirkan penghayatan dan pengamalan yang lebih baik.

"Jadi kalau berbeda ya tidak perlu ribut, termasuk di media sosial. Apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," ujar dia.

Agar ada kesamaan, Haedar menuturkan Muhammadiyah selama ini secara terbuka, demokratis dan argumentatif telah memberikan solusi yakni disusunnya dan diterimanya Kalender Global Internasional atau Kalender Islam Unifikasi yang masih memerlukan proses.

"Sebenarnya ini telah dimulai waktu ada pertemuan antarorganisasi dan negara Islam di Turki tahun 2016. Tetapi untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu, sehingga kalau memiliki satu kalender global itu seperti juga kalender Miladiyah (Masehi) tidak lagi ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita menjadi berbeda di dalam penentuan," ujar dia.

Baca juga: Perbedaan Lebaran di Zaman Digital
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap alasan perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Perbedaan awal Ramadhan momentum penguat toleransi
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

situs slot yang sering maxwin
BPBD Karawang: 123 orang dirawat akibat keracunan gas PT Pindo Deli 2
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengunjungi korban keracunan gas pabrik. ANTARA/HO-Pemkab Karawang/pri.
Karawang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 123 warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, mengalami keracunan gas dari pabrik PT Pindo Deli 2 hingga harus dirawat di rumah sakit.

"Kebocoran coustic soda PT Pindo Deli 2 yang terjadi pada Sabtu (20/1) malam mengakibatkan seratusan orang harus dirawat di rumah sakit," kata Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, di Karawang, Minggu.Bupati Karawang Aep Syaepuloh 

Ia mengatakan, ratusan orang yang terdampak peristiwa keracunan itu dibawa ke Rumah Sakit Rosella, Rumah Sakit Mandaya, Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Primaya.

Bupati mengaku telah mendatangi para korban keracunan gas itu.

Ia mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi penanganan masyarakat yang menjadi korban keracunan dugaan kebocoran coustic soda PT Pindo Delli 2.

Hingga kini, sebanyak 123 warga terdampak keracunan gas pabrik itu telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Korban yang keracunan terdiri atas anak-anak, orang tua dan ibu hamil," katanya menambahkan.

Para korban mengaku merasakan gejala yang hampir sama, yakni pusing, mual hingga muntah dan sesak nafas. Selain itu, ada juga korban yang sampai pingsan.

Baca juga: DLHK Karawang: Keracunan gas pabrik PT Pindo Deli terjadi berulangkali

Baca juga: Cegah keracunan, Pindo Deli diminta Pemkab Karawang relokasi warga

Baca juga: Bupati Karawang desak Pindo Deli komitmen tangani peristiwa keracunan

"Saya langsung memerintahkan BPBD agar melakukan upaya evakuasi para korban secepatnya. Terutama mereka yang membutuhkan penanganan medis agar dibawa ke rumah sakit terdekat," ujarnya.

Menurut dia, setelah mendapatkan informasi perihal kasus keracunan itu, pemerintah daerah fokus pada evakuasi dan penyelamatan masyarakat. Sedangkan pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

"Keracunan ini merupakan yang ke lima kalinya. Kami akan secepatnya memberikan laporan. Kebocoran dari mana, apakah tempat yang sama dari pipa sambungan di tahun 2023, atau tempat yang berbeda," katanya.

Sementara itu Public Affair PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2, Adil Teguh, dalam keterangannya mengonfirmasi adanya kejadian terpaparnya warga oleh gas di sekitar lokasi pabrik pada Sabtu (20/1) malam.

Peristiwa itu terjadi akibat terbukanya valve pada "chlorine storage" di atas standar yang seharusnya.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Sehingga kondisi ini dapat tertangani dengan cepat dan seluruh warga yang terdampak telah menerima pengobatan medis yang diperlukan," katanya.

Dalam melakukan penanganan, kata dia, pihak perusahaan bekerja sama dengan aparat berwenang dan pimpinan daerah setempat.

Manajemen PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2 juga diakui terus berkoordinasi dan memastikan kejadian tersebut tertangani dengan baik dan sesuai prosedur.

Disebutkan bahwa pihak perusahaan terus melakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama termasuk kemungkinan adanya pelanggaran prosedur pengisian oleh operator.

Baca juga: Cegah keracunan gas lagi, Pindo Deli bersedia relokasi warga Karawang

Baca juga: Pindo Deli sepakati perjanjian penanganan keracunan warga Karawang

Baca juga: Keracunan gas, belasan warga Aceh Timur dilarikan ke Puskesmas

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

cuan368
Kemenkominfo pastikan X sudah hapus konten iklan judi online
Direktur Jenderal APTIKA Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Livia Kristianti/am.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan memastikan platform media sosial X sudah menghapus konten-konten iklan judi onlineyang sempat meresahkan masyarakat beberapa waktu lalu.

"Sudah ditake down. Itu kecolongan mereka (platform X)," kata Semuel di Jakarta, Kamis.

Semuel mengatakan modus penebar iklan judi onlinedi X tersebut awalnya mengelabui platform milik Elon Musk tersebut dengan mengaku memasarkan konten lain dan bukan judi online.

Dengan bentuk akun-akun premium berbayar dengan centang biru, penebar iklan judi onlineitu pun sempat melancarkan aksinya.

Baca juga: Kemenkominfo putus lebih dari 800 ribu konten judi online

Meski begitu setelah ditegur oleh Kementerian Kominfo terkait laporan warganet mengenai akun-akun mencurigakan yang mempromosikan judi online tersebut, platform X langsung menangani laporan itu.

Lebih lanjut, Semuel berpendapat pengawasan dari masyarakat sebagai pengguna platform media sosial termasuk pengguna X dapat berguna untuk membuat ruang digital Indonesia sehat dan produktif.

Dengan pengguna yang aktif melapor apabila ada konten yang terindikasi bermasalah, maka platform-platform media sosial tersebut dapat lebih cepat menangani bahkan memutus akses konten tersebut apabila dirasakan bermasalah.

"(Laporan) yang teramplifikasi itu jadi akan mereducemasalah-masalah kejahatan dan penipuan (di ruang digital),"kata Semuel.

Sebelumnya, pada Selasa (9/1), Kemenkominfo secara resmi menegur keras platform media sosial X terkait temuan iklan judi onlineyang beredar di layanannya.

"Kementerian Kominfo memberi peringatan platform X karena aduan masyarakat yang mengeluh dengan maraknya iklan judi online," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam pesan singkatnya kepada ANTARA.

Peringatan dari Kementerian Kominfo disampaikan melalui Surat yang dikirim dengan nomor R-09/M.KOMINFO/AI.05.02/01/2024. Dalam surat itu Menkominfo menginstruksikan X Corp (Twitter) untuk segera memberantas iklan judi onlinedi platformnya.

Ia menegaskan seluruh pihak akan mendapatkan perlakuan yang sama dari Kementerian Kominfo jika memuat iklan maupun konten judi onlineseperti platform X.

Baca juga: Komitmen Kemenkominfo perangi judi "online" hingga Pikachu berbatik

Baca juga: Kemenkominfo tegur keras X terkait peredaran iklan judi online

Baca juga: Kemenkominfo siap surati platform yang masih iklankan judi online

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan Yan Xiaoyun

taraslot88
Enam kecamatan di Kapuas kebanjiran lagi, ribuan rumah terendam
Banjir yang merendam sejumlah pemukiman warga di salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (18/1/2024). ANTARA/HO-BPBD Kapuas/aa.
kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat
Kuala Kapuas (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Panahatan Sinaga membenarkan bahwa enam kecamatan di wilayah setempat kembali dilanda banjir.

"Enam kecamatan itu meliputi Mantangai, Pasak Talawang, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Dadahup dan Kecamatan Timpah," kata Panahatan Sinaga di Kuala Kapuas, Jumat.

Dari enam kecamatan tersebut, sambungnya, terdiri dari 25 desa yang terdampak banjir, dan sebanyak 6.545 kepala keluarga atau 23.245 jiwa pun terdampak.

Kemudian, bencana banjir tersebut menyebabkan 3.940 unit rumah terendam, 53 sarana pendidikan, 11 sarana kesehatan, 47 rumah ibadah, 57 fasilitas umum dan 95 titik akses jalan juga terendam.

Ia menjelaskan, ketinggian air bervariasi mulai dari 80-190 centimeter dan mengimbau warga untuk tetap waspada karena selama Januari ini diprediksi curah hujan masih terus terjadi.

"Jadi, kita harus betul-betul waspada terhadap bencana hidrometeorologi curah hujan yang cukup tinggi. Khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai dan peta rawan bencana banjir," katanya.

Baca juga: BPBD: Tinggi banjir Kapuas di dua titik masih meningkat
Baca juga: BNPB salurkan DSP untuk tangani banjir Kabupaten Kapuas

Menurut dia, berdasarkan pengecekan tim BPBD, di beberapa desa yang terdampak banjir, belum ditemukan warga yang mengalami sakit seperti demam dan diare.

Dampak dari banjir yang terjadi itu, Pemkab Kapuas pun menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di enam kecamatan di daerah setempat.

"Sejak tadi malam sudah kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat. sampai empat belas hari ke depan," katanya.

Menurut Panahatan, dengan ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir tersebut, maka semua lintas sektor, OPD dan instansi terkait bersama-sama bersatu padu menangani warga yang terdampak bencana banjir.

"Jadi, kita akan bersama-sama bersatu padu untuk menangani warga kita yang terdampak bencana banjir di enam kecamatan itu," katanya.

Baca juga: Banjir di Kapuas Hulu makin meluas, warga terdampak capai 50.240 orang
Baca juga: BPBD: Dua rumah rusak dan 30.169 warga Kapuas Hulu terdampak banjir
Baca juga: Barito Utara tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Pewarta: Kasriadi/All Ikhwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024