website resmi akulaku

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Turis Asing Batalkan Kunjungan ke Labuan Bajo Usai Pengesahan UU KUHP******

Sejumlahwisatawanasing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Suradin, dikutip dari detikcom, Jumat (9/12).

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Ia melanjutkan ketentuan dalam KUHP ini bertentangan dengan upaya pengembangan industri pariwisata dengan membuka ruang bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang yang justru berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Mengapa negara harus terlibat dalam urusan privat orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Dewa perang terkuat

PUPR Siapkan 8 Tol Fungsional untuk Dilintasi Gratis saat Nataru******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyiapkan 8 tol fungsional untuk mendukung arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022-2023.

Tol fungsional adalah ruas jalan bebas hambatan yang belum sepenuhnya selesai, namun akan dibuka sementara secara gratis untuk mendukung kelancaran arus kendaraan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mendukung libur Nataru, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk jalan nasional dengan kondisi mantap.

Selain 8 ruas tol fungsional, terdapat dua ruas tol yang siap beroperasi. Pertama, Jalan Tol Lubuklinggau - Curup - Bengkulu Seksi Bengkulu -T aba Penanjung sepanjang 16,7 km.

Kedua,Tol Cisumdawu Seksi 2 Pamuluhan - Sumedang sepanjang 4,8 km dan Seksi 3 Sumedang - Cimalaka sepanjang 4,05 km.

Operasional Jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR No 988/KPTS/M/2022 tertanggal 25 Agustus 2022.

Adapun operasional Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 berdasarkan Surat Dirjen Bina Marga No 0702-Db/1489 tentang Sertifikat Laik Operasi Bersyarat Jalan Tol Cisumdawu Seksi Pamulihan - Sumedang dan Seksi Sumedang - Cimalaka tertanggal 11 November 2022.

Berikut 8 ruas tol fungsional yang sedang dipersiapkan untuk dilintasi pengendara saat Nataru:

1. Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi 1 (20,4 km)
2. Jalan Tol Semarang - Demak seksi 2 (16,31 km)
Status: Sudah dilakukan uji laik fungsi jalan tol dan siap dilintasi kendaraan.
3. Jalan Tol Japek selatan paket 3 segmen Sadang Kutanegara (8,5 km)
Status: Siap difungsionalkan mendukung Nataru melalui jalan kawasan industri ke Simpang Susun (SS) Karawang Timur.
4. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi seksi 2 (11,9 km).
Status: Masih menyisakan pekerjaan penyelesaian Jembatan Cibadak di KM15+100-KM15+360 ditargetkan selesai 17 Desember 2022 dan di KM18+675-KM18+925 ditargetkan selesai 20 Desember 2022.
5. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu seksi 2A dan 2A - Ujung (4,88 km)
Status: telah dilakukan uji laik fungsi sejak 23 September 2022.
6. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi 3A (3 km)
7. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh seksi 5 (7,3 Km) dan Seksi 6 (5 Km)
8. Ramp Junction Wringanom Tahap 1 (7,45 Km) Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar sebagai akses pendukung kelancaran lalu lintas kendaraan menuju ke Surabaya dan juga menuju wilayah Gresik.

[Gambas:Video CNN]

tahun semenanjung

Diprotes Buruh, Khofifah Sebut UMK 2023 Pakai Rasa Keadilan******

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan penetapan Upah Minimum 38 Kabupaten/Kota (UMK) 2023 yang tertuang dalam Surat Nomor 188/889/KPTS/013/2022, telah memperhatikan prinsip keadilan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Serikat buruh dan pekerja sebelumnya mengaku kecewa dengan keputusan Khofifah karena tak menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen, seperti tuntutan mereka.

"Keputusan dalam hal kenaikan besaran UMK 2023 ini diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian Jatim, mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga keberlangsungan investasi dan produktifitas serta kondusivitas ketenagakerjaan di Jatim," kata Khofifah, Jumat (9/12).

Selain itu, juga berdasarkan perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kemudian, UMK juga mengacu Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, Khofifah mengatakan penetapan UMK 38 kabupaten/kota ini juga menjadi sebuah penyeimbang kondusivitas usaha Jatim.

"Untuk menjaga kondusivitas usaha dan menjamin keberlangsungan investasi di daerah serta peningkatan kesejahteraan pekerja," ucapnya.

Dengan telah ditetapkannya UMK 2023 Jatim, Khofifah meminta semua pihak menjaga suasana yang kondusif dan produktif terutama bagi seluruh stakeholder di Jatim.

"Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama, harapnya.

Mantan Menteri Sosial RI meminta perusahaan atau industri, untuk segera menyesuaikan penetapan gaji pada karyawannya per tanggal 1 Januari 2023.

"Jangan sampai ada yang tidak menyesuaikan gaji karyawan dengan UMK ini. Utamanya untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun," ucapnya.

Pengawasan skema pembayaran upah karyawan akan diperhatikan secara ketat. Dengan harapan semua pekerja mendapat gaji sesuai penetapan UMK.

"Kami harap perusahaan bisa mematuhi penetapan UMK. Dan jika ada yang tidak memenuhi akan ada mekanisme sanksi sesuai dengan perundang-undangan," ucapnya.

Sebelumnya, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2023 menuai protes dari serikat buruh dan pekerja. Mereka mempersiapkan aksi massal, mogok kerja hingga gugatan hukum.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli menyebut, pasalnya ada sembilan daerah di Ring 1 dan 2 yang kenaikannya justru di bawah rekomendasi dari wali kota dan bupatinya.

"Karena itu kami menolak kebijakan upah murah Gubernur Khofifah, mendesak untuk segera merevisi keputusan UMK 2023 dan menetapkan ulang sebesar 10 - 13 persen," kata Jazuli.

Jazuli juga mengajak kaum buruh agar segera merapatkan barisan untuk mempersiapkan perlawanan besar-besaran, dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di Ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja massal.

"Selain itu kami juga akan mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Induk Jeep dan Chrysler Akan Tutup Pabrik di AS dan PHK 1.350 Karyawan******

Stellantis, perusahaan manufaktur otomotif multinasional induk Jeepdan Chrysler, akan menutup pabriknya yang berada di Illinois, Amerika Serikat (AS). Penutupan pabrik diperkirakan bisa mem-PHK1.350 pekerjanya.

Mengutip CNN Business, Senin (12/12), perusahaan asal Eropa itu menyebut penutupan pabrik akan dilakukan pada Februari 2023 mendatang.

Adapun penutupan pabrik dilakukan karena perusahaan tidak mampu menyeimbangkan pemasukan dengan biaya produksi kendaraan listrik (EV) yang mulai meningkat.

Perusahaan juga mengatakan PHK diperkirakan melebihi enam bulan. Perusahaan induk Chrysler, Dodge, dan Jeep, itu berjanji akan melakukan segala upaya untuk menempatkan kembali karyawan yang diberhentikan pada posisi terbuka dan sedang mencari peluang lain untuk membuka kembali pabrik di Illinois.

Meski demikian, pabrik di Illinois akan tetap memproduksi Jeep Cherokee dan kendaraan sampai pabrik tutup. Namun, perusahaan tidak berkomentar tentang masa depan merek dan model itu.

"Ini adalah kendaraan penting dalam barisan, dan kami tetap berkomitmen secara jangka panjang untuk segmen SUV menengah ini," kata Juru Bicara Stellantis Jodi Tinson.

Rencana penutupan pabrik di Illinois ini menambah daftar melemahnya kinerja perusahaan. Pada Oktober lalu, Stellantis mengatakan usaha patungannya yang memproduksi kendaraan Jeep di China sedang mengajukan kebangkrutan

Di sisi lain, Stellantis membuat komitmen US,5 miliar untuk kendaraan listrik pada akhir 2025 untuk memperluas portofolionya pada Juli lalu.

Perusahaan juga merencanakan 70 persen dari penjualannya di Eropa dan 40 persen dari penjualannya di AS akan diubah menjadi penjualan kendaraan listrik atau hibrida plug-in dalam waktu empat tahun.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

China Larang Pedagang Naikkan Harga Obat Usai Longgarkan Lockdown******

Pihak berwenang Chinamemperketat aturan penjualan obatselama lonjakan penyebaran covid.

Dalam pengetatan itu, mereka melarang pedagang menaikkan harga obat, karena khawatir covid-19 kembali menggila usai aturan mengenailockdown mulai dilonggarkan.

Pada Rabu lalu, China mengumumkan 10 langkah yang melonggarkan kebijakan Presiden Xi Jinping terkait nol covid. Namun, kekhawatiran muncul akan lonjakan infeksi karena masyarakat berebut obat batuk, obat flu, dan masker.

"Semua usaha harus dilakukan untuk memastikan pengiriman pasokan medis yang lancar, termasuk vaksinasi, reagen pengujian antigen, obat-obatan, dan masker," bunyi keterangan Kementerian Transportasi China seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10/12).

Pengumuman itu melarang pemblokiran atau penutupan jalan raya, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara tanpa izin untuk mematuhi pelonggaran pembatasan di China.

Administrasi Negara China untuk Regulasi Pasar juga mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang menaikkan harga segala produk anti-covid.

Dalam surat peringatan yang diterbitkan pada Jumat, pengawas melarang inflasi harga, kolusi, diskriminasi harga, propaganda menyesatkan, dan penimbunan.

"Pedagang tidak boleh menaikkan harga secara drastis ketika tidak ada kenaikan biaya yang jelas, atau kenaikan biaya jauh tertinggal dari kenaikan harga," kata regulator.

Selain itu, mereka tidak boleh menimbun persediaan anti-pandemi yang kekurangan pasokan, atau menyebarkan kabar tentang kenaikan harga yang dapat mengganggu ketertiban pasar.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.