tafsir mimpi

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Menperin Targetkan Sektor Industri Tumbuh 5,4 Persen di 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pertumbuhan industri 2023 akan berada di rentang 5,1-5,4 persen dengan harapan kondisi global terus membaik.

"Kami memperkirakan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,01 persen pada 2022 dan pada 2023 diperkirakan tumbuh antara 5,1 persen-5,4 persen," kata Agus saat Outlook 2023 Kementerian Perindustrian di Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, bersamaan dengan target pertumbuhan, nilai ekspor industri manufaktur diproyeksi berada di kisaran US0,38 miliar pada 2022 sampai US5 miliar pada 2023.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Agus menyebutkan 2022 telah berhasil menyerap 19,2 juta tenaga kerja dan diprediksi mampu mencapai 20,2 juta pada 2023.

Agus mengaku telah menggalakkan beberapa program utama untuk mencapai target itu. Salah satunya program restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil. Ini dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan kinerja industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di pasca pandemi COVID-19.

Kemenperin pun bakal memperkuat kemitraan antara industri pengolahan susu dengan koperasi atau peternak sapi perah lokal.

"Program ini didukung juga oleh digitalisasi rantai pasok susu. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian industri pengolahan susu dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor," ungkapnya.

Lebih jauh, Indonesia bakal kembali menjadi partner countrypada Hannover Messe 202 atau pameran teknologi industri terbesar dunia, sepanjang 17-21 April 2023 di Hannover, Jerman. Menurutnya, ajang ini tak hanya untuk promosi namun juga kesiapan dan kapabilitas sektor manufaktur Indonesia menuju era digital.

"Event ini juga membuka jalan yang lebar bagi masuknya investasi ke dalam negeri maupun kemitraan pelaku industri pada jaringan rantai suplai global (global supply chain)," kata Agus.

[Gambas:Video CNN]

Peri Giok Piao Ran

Layakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat?******

KA Argo Parahyangan diisukan bakal ditutup saat Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) mulai beroperasi Juni 2023. Kendati, PT KAI (Persero) menyatakan kereta tersebut hingga kini masih terus beroperasi. 

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihak KAI masih dalam tahap koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan soal wacana keputusan berani tersebut. 

"KAI juga masih fokus mempersiapkan hadirnya layanan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beserta KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung bagi pelanggan kereta cepat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Di lain sisi, KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB sudah mencapai 81,66 persen per November 2022.

KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

Menanggapi isu ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai KA Argo Parahyangan harus tetap eksis meski ada KCJB.

"Itu (penutupan KA Argo Parahyangan) terlalu gegabah, jangan cepat-cepat memutuskan. Karena KA Argo Parahyangan itu masih banyak penggemarnya juga, biarkan saja," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Djoko memang tak menutup mata soal beberapa penumpang KA Argo Parahyangan yang berpotensi beralih ke kereta cepat, entah berdasarkan kemampuan keuangan hingga faktor lokasi pekerjaan. Namun, ia menilai ada pangsa pasar yang berbeda antara keduanya.

KCJB menargetkan penumpang kendaraan pribadi yang rutin menggunakan jalan tol. Sedangkan KA Argo Parahyangan harus tetap eksis karena ada orang-orang yang memang daya belinya tidak bisa menggapai harga tiket kereta cepat.

Tiket kereta cepat dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu untuk tiga tahun pertama beroperasi. Setelah itu, harga tiket KCJB akan naik ke Rp150 ribu hingga Rp350 ribu. Sedangkan harga tiket KA Argo Parahyangan dibanderol di kisaran Rp100 ribu-Rp150 ribu.

"KA Argo Parahyangan itu pendapatannya masuk ke PT Kereta Api Indonesia, kalau kereta cepat ini ke konsorsium BUMN. Penghasilan PT KAI dibagi nanti, berapa persen ke PT Jasa Marga, ke PT Wijaya Karya, dan PT PTPN VIII. Saya kira gak usah ditutup, terlalu cepat memutuskan itu," tegas Djoko.

Jika memang KA Argo Parahyangan dipaksa tutup, kereta cepat perlu segera menyiapkan aksesibilitas yang baik. Hal ini mengingat tiga stasiun pemberhentian yang berada di luar pusat Kota Bandung, yakni Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar.

Djoko menegaskan Pemkab Karawang, Pemkab Bandung, dan Pemkot Bandung harus menyiapkan fasilitas angkutan umum dari kawasan perumahan dan pemukiman menuju stasiun. Aksesibilitas dan kelanjutan perjalanan hingga mendekati perumahan dan pemukiman akan menjadi kunci keberhasilan penumpang kereta cepat.

Menjangkau Stasiun Halim juga bukan hal mudah, terlebih penumpang sebelumnya terbiasa merasakan kemudahan akses ke Stasiun Gambir. Namun, Djoko mengatakan akses di Jakarta masih terbantu dengan kehadiran LRT Jabodebek hingga Trans Jakarta di Stasiun Halim.

"Coba tanya itu Trans Metro Pasundan itu lewat mana saja. Gak jelas itu. Itu harus ada di Stasiun Tegalluar, mana angkutan umumnya, harusnya ada pelayanan angkutan umum. Kemudian di Stasiun Padalarang juga begitu," tegas Djoko soal fasilitas penunjang di stasiun pemberhentian kereta cepat.

Djoko menekankan kereta cepat tidak akan menarik jika tak dibarengi dengan angkutan lanjutan yang memudahkan penumpang.

Kena Tikung Moda Transportasi Lain

Strategi Nanchen

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

PUPR Hibahkan Aset Jalan Raya Rp217 T ke Pemprov DKI Jakarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2021. Hibah itu diberikan dalam bentuk aset jalan raya. Secara keseluruhan, hibah aset yang diberikan PUPR pada 2021 sebesar Rp233 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hibah dari Kementerian PUPR kepada DKI ini menjadi hibah terbesar sepanjang tiga tahun terakhir.

"Pada 2021 melonjak ke Rp233 triliun barang yang dihibahkan. Kok naiknya besar sekali? Karena 2021 yang sebesar Rp233 T itu adalah jalan raya yang tadi dibangun dengan uang negara di dalam anggaran PUPR, sesudah jadi sekarang dihibahkan ke pemda dalam hal ini Pemprov DKI yang mendapat Rp217 T," ujar Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara di Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sri Mulyani mengungkapkan ketika aset itu dihibahkan ke Pemprov DKI, maka Rp217 triliun itu akan keluar dari aset PUPR.

Lebih jauh, ia menjelaskan alasan pemerintah pusat atau PUPR kerap melakukan hibah serupa dengan alasan Kementerian Keuangan menyuntikkan dana modal tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, upaya ini adalah untuk memacu pembangunan dan perekonomian negara.

"Saya harus menjelaskan dana APBN masuk ke BUMN tujuannya untuk apa? Pembangunan, dilakukan mission dari BUMN tersebut termasuk untuk (berbagai hal, seperti) perumahan, financing," tuturnya.

Sri Mulyani berharap usai hibah dilakukan, penerima akan memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sebab, ia menilai, hibah dan suntikan modal ini merupakan pemihakan atau kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Setan Daqin

Profil Iwan Takwin, Dirut Baru Jakpro Pilihan Heru Budi******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi HartonomengangkatIwan Takwin sebagai direktur utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggantikan Widi Amanasto.

Penunjukan Iwan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur Jakpro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur Jakpro lainnya I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Lantas siapakah Iwan Takwin?

Sebelum terpilih sebagai Direktur Utama, Iwan menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis JakPro sejak Agustus 2022. Ia pernah menempati posisi lainnya di Jakpro yakni Manajer Proyek pada 2016-2018 dan Direktur Proyek pada 2018-2022.

Iwan juga merupakan Direktur Proyek Jakarta International Stadium (JIS).

Mengutip laman akun LinkedIn, Selasa (29/11), Iwan juga pernah bekerja sebagai Chief Executive Officer di PT Jakarta Solusi Lestari pada November 2021-September 2022. Sementara dari sisi pendidikan, Iwan merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]