pinjol yang bisa pakai bank neo

penyelamatan ekstrem

link slot gacor maxwin hari ini

Bayar Pakai Allo Bank dan Bank Mega di Transmart Diskon 20 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sudah tahu belum kalau bayar belanjaan di Transmart bisa dapat potongan 20 persen? Nah, caranya gampang banget.

Anda tinggal bayar belanjaannya pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah aja. Setiap transaksi bakal dikasih bonus diskon sebesar 20 persen!

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale: Rela Cuti Demi Kejar Diskon Gede-Gedean

Setelah berhasil unduh tinggal upgrade akun ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later untuk menikmati belanja sekarang bayar belakangan plus diskon 20 persen.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, Anda bisa datang ke unit pembukaan instan yang disediakan.

Alternatif lainnya bisa mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah di kantor cabang terdekat di kota kamu.

Nggak cuma itu aja keuntungan yang bisa didapat pelanggan Transmart. Soalnya dalam waktu dekat Transmart bakal kembali dengan Full Day Sale-nya spesial promo Merdeka Belanja.

Diskon yang dilangsungkan pada Selasa (15/8) ini berlaku mulai jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selama periode Full Day Sale, Transmart bakal memanjakan seluruh pelanggan dengan diskon besar-besaran selama seharian hingga 50 persen.

Ada banyak kategori produk yang didiskon. Mulai dari bahan makanan, elektronik, furnitur, koleksi fesyen, kosmetik, produk perawatan kulit dan wajah, sampai aneka mainan anak.

Menarik banget kan, Yuk jangan sampai ketinggalan belanja murah di Transmart Full Day Sale spesial Merdeka Belanja yang berlangsung cuma satu hari aja!

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

j88slot

Zulhas Usul ke Negara ASEAN Impor Gandum Rusia Lewat China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan kepada anggota negara ASEAN untuk mempertimbangkan pengiriman impor gandumdari Rusia melalui China ataupun India.

Usulan tersebut disampaikan Zulkifli pada pertemuan konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan Rusia di Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/8).

"Tadi kami mendiskusikan kalau mau lebih mudah bisa melalui India atau melalui China itu bisa lebih mudah," ujarnya usai acara tersebut dikutip dari Antara.

Menurutnya, Indonesia tidak mengkhawatirkan jika terjadi hambatan impor gandum Rusia karena memiliki cadangan negara lain untuk mendapatkan stok. Misalnya, dari negara-negara di Benua Amerika seperti Kanada dan Amerika Serikat yang bisa mencukupi kebutuhan gandum nasional.

Namun, ia tak memungkiri meski Indonesia cukup santai, negara ASEAN lainnya khawatir sehingga pembahasan pasokan pertanian dari Rusia ke negara Asia Tengah menjadi topik penting.

Sementara itu, beberapa topik lain yang dibahas oleh negara ASEAN dan Rusia dalam pertemuan ini adalah implementasi kerja sama perdagangan dan investasi ASEAN-Rusia seperti workshop perdagangan daring ASEAN-Rusia.

Kemudian ada juga sektor pariwisata, konektivitas via penerbangan langsung, keamanan digital khususnya pembayaran elektronik dan animasi kreatif.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

pengalaman pakai kredivo

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

slot gacor web

Harga beras masih mahal, Ombudsman duga ada penyalahgunaan beras SPHP******

Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.

“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.

Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, kata Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.

“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.

Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.

Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat.

“Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.

Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam.

Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg.

Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.

Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outletPerum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.

Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.
Baca juga: Ombudsman dalami kesamaan kualitas beras SPHP dan beras komersil Bulog
Baca juga: Bulog berpartisipasi jual beras SPHP di Pasar Ramadhan Situbondo

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Legenda manusia ikan besar

kila77

INDEF: 50 Persen Produk Skincare di Marketplace RI dari China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut 50 persen produk perawatan kulit dan kecantikan (skincare) yang dijual di lokapasar (marketplace) Indonesia adalah barang impor dari China.

"Kalau lihat data saat ini, produk skincareatau kecantikan itu 50 persen impor dari China. Itu sangat berbahaya untuk kelangsungan industri lokal," kata Kepala Peneliti Center of Digital Economy INDEF Nailul Huda dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Huda ikut dalam diskusi pelaku UMKM bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki hari ini. Ia pun mengusulkan dua opsi untuk memberantas banjir produk impor dari China cs.

Kedua,Huda ingin pemerintah tak hanya fokus soal revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Salah satu yang kami usulkan ada tagging asal barang, bukan cuma asal penjual. Jadi, kita bisa memetakan mana barang impor dan lokal. Sehingga nanti akan mendorong semua platform wajib mendukung barang-barang lokal, dengan cara memberikan diskon dan insentif harga untuk produsen-produsen lokal," tutur Huda.

"Kami juga meminta untuk mengenakan biaya, baik administrasi, pajak, dan sebagainya untuk produk-produk impor. Sehingga pemerintah melindungi dan di sisi lain juga memberatkan produk impor," terangnya.

Di lain sisi, Teten menegaskan pemerintah tidak hanya berurusan dengan banjir barang impor di TikTok Shop, tetapi juga di e-commerce lain. Oleh karena itu, ia ingin produk UMKM Indonesia dilindungi dengan sederet kebijakan.

Ia mengakui memang pemerintah belum bisa melindungi UMKM dari segi kebijakan impor. Oleh karena itu, selain revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, Teten ingin negara mengenakan bea masuk lebih tinggi bagi barang-barang impor.

"Kita memang harus betul-betul memproteksi sedemikian rupa, jangan sampai produk lokal kalah bersaing dengan produk luar. Negara manapun juga sama memberlakukan seperti itu, baik nanti dijual secara online maupun offline," jelasnya.

"Seperti tadiskincare,kita kan sebenarnya sudah bagus. Local brand itu sedang kuat-kuatnya, tapi sekarang derasnya barang dari luar yang harganya lebih murah. Kita kurang melindungi dari kebijakan bea masuk, kebijakan impor, kita kurang melindungi UMKM kita," imbuh Teten.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

gacor 5000

Kepala dan Perangkat Desa Tak Akan Diberi THR dan Gaji ke******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)