petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

binjaitoto

pinjam uang modal ktp 665Jutaan kata 325868Orang-orang telah membaca serialisasi

《binjaitoto》

PGRI dorong pemerintah tak bebani guru dengan urusan administrasi******

PGRI dorong pemerintah tak bebani guru dengan urusan administrasi
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi dalam Kongres PGRI ke-XXIII di Jakarta, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/HO-Humas PGRI)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mendorong agar pemerintah tidak membebani guru dengan berbagai urusan administrasi.
 "Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan administrasi, " ujar Unifah pada pembukaan Kongres PGRI XXIII di Jakarta, Sabtu.
 Pemerintah perlu mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi platform Merdeka Mengajar. Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
 "Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif," katanya.
 Dalam kesempatan itu, Unifah juga mengingatkan para guru untuk dapat adaptif dengan perubahan yang terjadi begitu cepat.

Baca juga: Presiden Jokowi buka kongres ke-23 PGRI ingatkan soal Indonesia EmasDia menjelaskan perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, serta terjadinya pandemi COVID-19 merupakan beberapa contoh perubahan yang begitu cepat terjadi dan sulit diprediksi di dunia.
 "Oleh karena itu seluruh bidang kehidupan perlu mengantisipasinya termasuk dunia pendidikan, " terang dia.
 Arah pendidikan pun perlu berubah yang lebih mengutamakan pengembangan tata nilai dan norma serta penumbuhan karakter. Estafet kepemimpinan nasional harus tetap melanjutkan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan nasional yang bermutu.
 Sistem pendidikan nasional harus terus dibenahi karena data menunjukkan kualitas pendidikan kita belum setara di lingkup regional maupun internasional.
 "Selama dua dekade terakhir, kualitas pendidikan kita masih stagnan terlihat dari beberapa ukuran-ukuran internasional seperti TIMMS dan PISA, " jelas dia.
 Kata kunci untuk perbaikan mutu pendidikan, lanjut dia, terletak pada tata kelola guru yang baik. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu.
 "Untuk itulah, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru, " jelas dia.
 Unifah juga meminta pemerintah menyediakan akses gratis warga miskin atas fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan gas.
 Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
 Mendesak pemerintah menuntaskan permasalahan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik.
 Serta meminta guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter. ***3***
Baca juga: PGRI harap guru honorer mendapat ruang jadi ASN PPPK
Baca juga: PGRI komitmen majukan pendidikan nasional

Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Pusat kucurkan bantuan bencana untuk Sulsel******

Pemerintah Pusat kucurkan bantuan bencana untuk Sulsel
Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo saat menerima bantuan penanggulangan bencana dari Pemerintah Pusat . ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel
Makassar (ANTARA) - Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah bantuan penanggulangan bencana untuk Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dukungan operasional Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Amson Padolo di Makassar, Sabtu menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulsel mengapresiasi berbagai bentuk bantuan dan perhatian yang diberikan selama ini.

"Mewakili Bapak Gubernur, Pemprov dan masyarakat Sulsel mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi VIII DPR RI dan BNPB, atas bantuan dan perhatian yang diberikan selama ini dalam penanggulangan bencana, secara khusus pada kejadian di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu dan banjir di Kabupaten Toraja," kata Amson Padolo.

Dukungan operasional Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor berupa Dana Siap Pakai senilai Rp250 juta juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima dukungan operasional Penanganan Darurat Bencana Banjir berupa Dana Siap Pakai senilai Rp250 juta serta dukungan logistik peralatan, antara lain perahu karet LCR satu unit, mesin perahu 40HP satu set, pompa alkon lima unit, sembako 500 paket, hygine kit 500 paket, biskuit protein 500 paket, tenda pengungsi dua set, selimut 500 lembar, matras 500 lembar, nozzle jet 1,5 sebanyak lima set dan sabun cair 984 botol.

Menurut Amson, penyerahan bantuan merupakan komitmen bersama terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dan terkolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Sehingga akselerasi perlindungan kepada masyarakat khususnya untuk penanggulangan bencana dapat kita wujudkan bersama," kata dia.

Baca juga: Basarnas Makassar tutup operasi SAR tanah longsor di Luwu

Seluruh bantuan tersebut diserahkan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Gedung Tammuanmali Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Pada rapat tersebut, Fajar mengatakan kehadiran dirinya bersama Tim BNPB untuk mewakili Kepala BNPB meninjau dan memberikan dukungan penanganan bencana yang terjadi pada dua wilayah di Provinsi Sulsel beberapa waktu lalu.

"Guna memastikan penanganan bencana di Tana Toraja dan Luwu yang diakibatkan curah hujan tinggi, maka terjadi lonsor dan banjir. Di Luwu, ada korban meninggal dan sudah dilakukan penanganan sebagaimana mestinya, di Tana Toraja juga sudah dilakukan penanganan darurat," jelas Fajar.

Mayjen TNI Fajar Setyawan mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, saat ini masih dalam musim hujan dan berpotensi terjadinya banjir serta tanah longsor, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan.

Ketua Komisi VII DPR RI Ashabul Kahfi dalam menyampaikan sebagai wakil rakyat akan senantiasa memberikan atensi dan perhatian dalam penanggulangan bencana serta pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana sehingga dapat menghindari terjadinya dampak dalam setiap kejadian bencana.

"Kami atensi upaya Pemprov Sulsel, Pemkab Luwu, Palopo dan Tana Toraja dalam penanganan tanggap darurat bencana di Luwu dan Toraja," ujarnya.

Baca juga: Operasi pencarian korban tertimbun longsor di Luwu hingga 3 Maret 2024
Baca juga: Basarnas Makassar sebut korban longsor di Luwu bertambah

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:nama situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
taipan78
pinjaman online ojk 2022 cepat cair bunga rendah
dwv99
situs slot gacor pragmatic
pinjam gampang
mpo868
singapuraresult
togel xiamen hari ini
bandarxl
Daftar isi semua bab
Bab 1 betwin88
Bab 2 situs yang lagi gacor malam ini
Bab 3 kinggaruda138
Bab 4 lajubet
Bab 5 kapten slot gacor
Bab 6 slot yang gacor saat ini
Bab 7 pinjol ilegal ios
Bab 8 slot yang bisa daftar pakai dana
Bab 9 dangdut4d
Bab 10 cara daftar merchant kredivo
Bab 11 duniabet88
Bab 12 slot 138 gacor
Bab 13 situs yang lagi gacor malam ini
Bab 14 mitrajp
Bab 15 cara pasang colok jitu
Bab 16 cicilan hp shopee
Bab 17 daftar slot 77
Bab 18 slot gacor hari ini
Bab 19 cara daftar kredivo
Bab 20 situs download aman dari virus
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4633bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

pinjam uang bank bri
Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan, Demi Jaga Tata Kelola yang Baik
Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda (tengah)
Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dengan demikian anggapan bahwa pasar karbon Indonesia untuk luar negeri tertutup adalah tidak benar, dan bahwa perdagangan karbon luar negeri melalui transfer unit karbon dapat dilakukan tanpa otorisasi Pemerintah juga tidak benar. Salah satu sebabnya karena ketaatan kepada konstitusi yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mengharuskan pasar karbon Indonesia diatur Pemerintah. Di sisi lain konvensi internasional menyerahkan kepada negara masing-masing untuk mengatur perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan menurut kepentingan nasional termasuk untuk memenuhi kewajiban pemenuhan NDC negara yang telah menjadi komitmennya.  
 Untuk itu maka telah diterbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain melalui PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia. “Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon dimaksud, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon, diwajibkan mengikuti regulasi tersebut, dan bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” demikian disampaikan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Khairi Wenda menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Hektar) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pencabutan tersebut disebabkan oleh karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimilikinya termasuk melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting serta PT Rimba Raya Conservation juga dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Penegakan PeraturanPenerapan Sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia yang selain merupakan ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius. Perlu ditegaskan bahwa dalam Perpes 98 Tahun 2021 serta PermenLHK 21/2022 secara ketat diatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon antara lain sebagai berikut : a. Pelaku usaha/kegiatan mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN); b. Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK harus sesuai dengan prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable) cara penghitungan yang sesuai dengan standard nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI) merujuk kepada metodologi IPCC serta sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK. Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon. c. Apabila penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. d. Untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan otorisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar karbon yang diperdagangkan, kemana karbon tersebut akan di tujukan, termasuk berapa harga atau nilai karbon dimaksud. Otorisasi tersebut dilakukan juga untuk menghindari terjadinya kontrak karbon yang tidak terkendali yang selain dapat mengakibatkan hilang potensi negara juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan hutan. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Sutra Kaisar Prasejarah

buku mimpi 4d com
IDI sebut dokter influencer dilarang promosi produknya di media sosial
Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto (kedua kanan) saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu. (ANTARA/Putri Hanifa)
Jakarta (ANTARA) - Dokter influencer yang memiliki produk kecantikan atau kesehatan, seringkali aktif mempromosikan produk-produknya di media sosial.

Namun, Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto menegaskan hal tersebut tidak diperkenankan atau dilarang bagi dokter untuk mempromosikan produknya di platform media sosial, sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa etik dokter dalam bermedia sosial.

“Mereka banyak yang tidak menyadari bahwa itu tidak dibolehkan, MKEK sendiri sudah mengeluarkan dua fatwa soal itu. Kalo di internasional beriklan masih dimungkinkan. Kita (di Indonesia) masih belum diperbolehkan,” kata Djoko saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenkes: Lulusan kedokteran jadi "influencer" itu pilihan

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Menurut Djoko, dokter tidak diperbolehkan untuk beriklan, terutama jika iklan tersebut berkaitan dengan klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran.

Namun, dokter di Indonesia masih diperbolehkan untuk beriklan yang berkaitan dengan layanan masyarakat atau yang mempromosikan perubahan perilaku hidup sehat.

“Tapi kalau Iklan layanan masyarakat itu dibolehkan untuk dokter yang merubah perilaku hidup sehat masyarakat,” ujarnya.

Dokter yang menggunakan media sosial juga diwanti-wanti untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, serta membedakan akun pribadinya dan yang digunakan untuk kepentingan umum.

“Kita sudah mewanti-wanti akun yang digunakan untuk bersosial media dengan umum dipisah, dan tidak disatukan. Dokter itu juga harus merahasiakan kesehatan pasien, itu kewajiban,” jelasnya.

Djoko meminta apabila masyarakat menemukan dokter yang mempromosikan produk yang memberi klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran tanpa melepas ‘title’ nya sebagai dokter di media sosial dapat melaporkannya ke IDI terdekat dengan membawa serta bukti yang ada.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas profesi medis dan mencegah adanya praktik yang tidak etis dalam promosi produk di media sosial.

Adapun, fatwa etik dokter dalam bermedia sosial dikeluarkan dalam Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal 30 April 2021.

Baca juga: IDI larang dokter "endorse" produk

Baca juga: IDI dan WMA selenggarakan simposium kode etik kedokteran
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

jenis permainan slot
Bali jadi lokasi perdana Perjalanan Pikachu Indonesia
Parade Pikachu yang dapat disaksikan masyarakat Bali dalam rangkaian Perjalanan Pikachu Indonesia di Denpasar, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
Denpasar (ANTARA) - Provinsi Bali menjadi lokasi perdana program Pikachu's Indonesia Journey (Perjalanan Pikachu Indonesia) untuk memberikan pengalaman unik kepada masyarakat mengenai Pokemon dan sekaligus mempromosikan daya tarik pariwisata Indonesia.

Susumu Fukunaga selaku perwakilan The Pokemon Company di Denpasar, Sabtu, mengatakan agenda Perjalanan Pikachu Indonesia di Bali dilaksanakan selama dua hari, pada 2 dan 3 Maret 2024 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar.

"Kami sangat antusias menyambut seluruh penggemar Pokemon di Indonesia untuk Pikachu's Indonesia Journey ini. Kami berharap dapat berbagi kegembiraan dengan masyarakat Bali dan menciptakan momen tak terlupakan bersama Pokemon," ujarnya.

Pemilihan Bali sebagai lokasi perdana juga diharapkan agar para fans atau penggemar Pokemon dari Bali dapat merasakan langsung pengalaman unik bersama Pokemon.

"Ketika efeknya ternyata membuat pariwisata Bali terdongkrak, dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang tertarik dengan ajang ini, tentu kami merasa senang," ucapnya lagi.

Selain itu, Pikachu's Indonesia Journey adalah bagian dari proyek yang lebih luas dari Pokemon Air Adventures yang bertujuan untuk menyatukan kembali orang-orang dengan kegembiraan bepergian dan menjadikan perjalanan mereka lebih berkesan dengan Pokemon.

Baca juga: Kemenparekraf: Kolaborasi GIAA-Pokemon jadi langkah inovatif

Setelah acara di Bali, The Pokemon Company yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang juga berencana mengadakan acara berskala kecil hingga besar di kota-kota lain di Indonesia untuk tokoh atau karakter Pikachu dan kawan-kawannya.

Selama dua hari acara di Bali (2-3 Maret 2024) ditampilkan berbagai aktivitas menarik seperti Pokemon GO dan Pokemon Run, serta aktivitas lainnya dapat dinikmati secara gratis. Untuk Pokemon Run bahkan tercatat sudah 3.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang telah mendaftar.

Pada siang hari, ada Pikachu Splash Show, yakni air ditembakkan dengan meriam ke arah penonton untuk memberikan pengalaman bermain air bersama Pikachu selain juga dapat menyaksikan parade Pikachu yang berkeliling lapangan.

Pada malam harinya, pengunjung dapat menikmati pertunjukan tari Pikachu dengan musik dan lampu bertema EDM Pikachu, disertai kesempatan untuk menari bersama. Selain itu, grup musik JKT48 akan tampil bersama Pikachu di panggung pada Minggu (3/3) malam.

Selain itu, ada kesempatan bertemu dan menyapa dengan berbagai Pokemon tidak hanya dengan tokoh Pikachu, tetapi juga Sprigatito, Fuecoco, dan Quaxly yang berperan dalam serial animasi Pokemon terbaru.

Dalam acara Pikachu's Indonesia Journey ini juga menawarkan sejumlah spot foto dan tantangan permainan Pokemon dengan berbagai hadiah menarik serta tempat untuk menjual cenderamata eksklusif Pokemon.

"Dengan berbagai acara tersebut, kami ingin membawa Pokemon agar semakin disukai masyarakat Indonesia," kata Susumu Fukunaga.

Baca juga: Dirut Garuda optimis Pikachu Jet GA1 tingkatkan daya tarik penumpang
Baca juga: Pesawat Pokemon dari Garuda Indonesia resmi diluncurkan pada Kamis

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

rajaqq
Sekjen MUI sampaikan lima pesan untuk umat Islam jelang Ramadan 1445H
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
momentum Ramadhan harus mampu menyelesaikan salah satu problem bangsa, yakni merosotnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan lima pesan kepada umat Islam di Indonesia untuk menyambut datangnya Bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang akan datang sebentar lagi. "Pertama, menyambut Ramadhan dengan saling memaafkan dengan permohonan kepada Allah SWT," kata Sekjen MUI Amirsyah Tambunan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Kedua, kata Amirsyah, agar membaca doa saat melihat hilal Ramadhan, yang merupakan momen penanda dimulainya bulan suci Ramadhan. Karena pada momen tersebut, dianjurkan untuk membaca doa khusus yang berisi rasa syukur dan doa untuk kelancaran ibadah puasa. Ketiga, menyucikan niat menjelang Ramadhan untuk menyucikan niat dalam beribadah. "Hal ini agar ibadah puasa di Bulan Ramadhan dijalankan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah SWT," ujarnya.

Baca juga: Ulama ajak masyarakat berzakat sambut Ramadhan
Baca juga: Pemkab Kudus gelar Pasar Dandangan untuk menyambut Ramadhan 1445 H Keempat, Amirsyah melanjutkan, mempersiapkan kesehatan fisik dan mental, sebagai modal penting untuk menjalankan ibadah puasa dengan menjaga pola makan yang halal dan thayyib(baik), olahraga, dan istirahat yang cukup sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh makna. Kelima, sambungnya, memperdalam Ilmu di Bulan Ramadhan sebagai bulan tarbiyah(pendidikan), agar dapat meningkatkan kualitas keilmuan melalui kurikulum kehidupan selama Ramadan. "Sehingga, dapat mewujudkan kesalehan pribadi menuju kesalehan sosial, di tengah banyaknya masalah sosial seperti kemiskinan dan ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan," ucapnya. Perihal keimanan dan ketakwaan, Amirsyah menilai hablum minan naas (hubungan sesama manusia) merupakan upaya dalam mewujudkan kesalehan sosial yang bisa dilatih saat melakukan ibadah di Bulan Ramadhan. Menurutnya, Bulan Ramadhan hadir untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menghadapi persoalan bangsa. "Oleh sebab itu, momentum Ramadhan harus mampu menyelesaikan salah satu problem bangsa, yakni merosotnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan," tuturnya.

Baca juga: PWNU Jakarta gelar safari ke tujuh lokasi strategis sambut Ramadhan
Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024
 

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Angin datang dari hati

cara dapat uang dari brainly
Kolaborasi perusahaan dan rumah sakit penting untuk keselamatan kerja
Ketua Umum PERDOKI Dr. dr. Astrid B. Sulistomo, MOH, Sp.Ok, Subsp. BioKO(K) (kiri) dan Ketua Pelaksana Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16 PERDOKI dr. Wening Tri Mawanti, Sp.OK (kanan) saat ditemui di sela kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16 PERDOKI di Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)
Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi (PERDOKI) menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dengan penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit dalam menangani persoalan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Ketua Umum PERDOKI Dr. dr. Astrid B. Sulistomi, MOH, Sp.Ok, Subsp. BioKO(K) menjelaskan saat ini Indonesia memiliki sekitar 200 dokter spesialis okupasi untuk melayani 165 juta pekerja di Indonesia, sehingga kebutuhannya masih belum terpenuhi.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan efektif bagi pekerja yakni melalui kerja sama antara rumah sakit dan perusahaan. Dengan begitu, dokter spesialis okupasi dari suatu rumah sakit dapat melayani beberapa perusahaan.

"Jadi sebenarnya perusahaan bisa kerja dengan rumah sakit, tidak usah punya dokter sendiri tapi membina kerja sama. Jadi dokter di rumah sakit juga bisa menangani beberapa perusahaan sekaligus tidak satu perusahaan satu dokter," ujar Astrid saat ditemui di sela kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16 PERDOKI di Jakarta Selatan, Sabtu.

Baca juga: PERDOKI bagikan kiat menjaga kesehatan di tempat kerja

Baca juga: PERDOKI dorong semangat masyarakat di tengah kejenuhan hadapi pandemi

Astrid menyoroti rendahnya kesadaran pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak hanya itu, dia menilai umumnya penyediaan tenaga medis baik dokter umum maupun dokter spesialis di tempat kerja juga masih terbatas.

Oleh karena itu, dia mendorong penguatan edukasi baik kepada pekerja maupun perusahaan mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja.

"Menempatkan dokter di perusahaan atau program K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebenarnya adalah investasi. Dengan mengeluarkan itu tapi pekerjanya sehat kan akhirnya juga produktif dan akhirnya menguntungkan perusahaan juga," kata Astrid.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16 PERDOKI dr. Wening Tri Mawanti, Sp.OK menambahkan, PERDOKI aktif melibatkan pelaku usaha dalam pembahasan mengenai kesehatan dan keselamatan di lingkungan pekerjaan salah satunya melalui kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan.

"Jadi dari satu sisi pekerjanya kami menangani langsung tapi dari sisi kebijakan kan harus manajemen yang mereka paham jadi dua-duanya ada pendekatan masing-masing," kata Wening yang turut hadir pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyebab kecelakaan kerja tertinggi didominasi oleh kejadian saat pekerja melakukan perjalanan berangkat maupun pulang dari tempat kerja. Selain itu, industri minyak dan gas (migas), manufaktur, dan konstruksi juga memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

"Definisi kecelakaan kerja itu kan mulai dari keluar rumah berangkat kerja, di tempat kerja, maupun dalam perjalanan kembali pulang itu definisi pengertian kecelakaan kerja. Kalau melihat seperti itu maka lalu lintas itu tinggi karena kelelahan atau buru-buru," ujar Wening.

Baca juga: Kemenkes minta perusahaan untuk perhatikan kesehatan mata para pekerja

Baca juga: Kemenkes lakukan skrining kesehatan pekerja setahun sekali
 

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

okeplay777 login
Bawaslu: Pj Wali Kota Bengkulu telah diperiksa KASN terkait netralitas
Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri (2/3). ANTARA/Anggi Mayasari
"Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas,"
Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyebutkan, Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi telah diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait laporan yang dia disampaikan yaitu dugaan pelanggaran netralitas.
Untuk dua laporan yang diterima oleh KASN terkait pelanggaran netralitas yang telah di proses yaitu dari masyarakat dan dari Bawaslu Kota Bengkulu. "Kemarin kita mendatangi kantor KASN, kedatangan kami guna memastikan agar laporan yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan diketahui bahwa Penjabat Wali Kota Bengkulu telah diperiksa oleh KASN mengenai laporan dari Bawaslu dan masyarakat terkait laporan pelanggaran netralitas ASN," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Ahmad Maskuri di Kota Bengkulu, Sabtu. Saat ini, Bawaslu Kota Bengkulu menunggu hasil putusan dari KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Bengkulu. Kemudian, pihaknya juga memastikan agar dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu Kota Bengkulu juga meminta agar KASN memberikan sanksi kepada ASN, hal tersebut dilakukan agar menjadi catatan bagi dinas lainnya di wilayah Bengkulu untuk tidak melakukan pelanggaran netralitas. "Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas," ujar dia. Hal tersebut dilakukan, sebab menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada September 2024 terdapat potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu, ujar Ahmad, pihaknya melakukan upaya antisipasi agar potensi pelanggaran netralitas ASN di Kota Bengkulu tidak meningkat "Kami mengantisipasi potensi yang akan melakukan imbauan seperti biasanya dan menyampaikan surat ke seluruh instansi terkait netralitas ASN," sebut dia.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024