rtp ligalgo

Kembali ke Qiao Qiling

Kapan Badai PHK di Indonesia Berakhir?******

Pemutusan hubungan kerja (PHK) tak kunjung usai, baik di dalam dan luar negeri. Tidak hanya perusahaan rintisan alias startupberbasis teknologi di Indonesia, badai PHK juga menerjang perusahaan besar mancanegara, seperti Amazon, Twitter, hingga Meta.

Lebih dari 18 ribu karyawan Amazon terdampak PHK dengan dalih memburuknya kondisi ekonomi global belakangan ini. Informasi lengkap soal siapa saja yang terkena PHK akan disampaikan perusahaan pada 18 Januari mendatang.

Namun, CEO Amazon Andy Jassy sudah mengatakan dalam memo yang dibagikan perusahaan ke karyawan, pekerja yang terdampak kebijakan PHK mencakup mereka yang mengisi posisi HRD dan toko Amazon.

Pertama,pemulihan ekonomi negara-negara maju selepas pandemi covid-19 tidak secepat perkiraan.

Secara khusus, Ryan menyoroti bagaimana The Fed melakukan kebijakan agresif menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi Amerika Serikat (AS).

Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, banyak orang tidak berinvestasi atau melakukan konsumsi, melainkan condong menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan.

"Ini yang membuat permintaan produk teknologi atau yang terkait dengan produk-produk turunan teknologi itu turun. Mau gak mau perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang besar ini harus menyeimbangkan sisi keuangannya agar tidak terlalu tekor atau boros. Karena ternyata penjualannya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

"Negara Barat itu sangat biasa melakukan rasionalisasi karyawan atau bahasa kita di Indonesia melakukan PHK. Kita bisa lihat Amazon, Twitter, atau Facebook, dan sebagainya. Itu untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka di saat ekonomi sedang melambat," sambung Ryan.

Kedua, Ryan melihat pekerja kembali melakukan aktivitas normal setelah pandemi covid-19, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya bahwa akan berlaku sistem work from home(WFH) atau bekerja secara hybridtanpa perlu ke kantor. Fakta tersebut turut memukul jumlah penjualan barang-barang elektronik hingga penggunaan layanan jasa berbasis IT.

Ketika pandemi covid-19, pekerja sampai harus berlangganan Zoom, beli laptop canggih, eksternal kamera, hingga menggunakan speaker tambahan untuk bekerja dari rumah.

Namun, permintaan yang tinggi di periode pandemi tersebut menyusut ketika covid-19 mereda. Bahkan, Ryan mengaku barang-barang tersebut sudah tidak ia pakai lagi karena lebih sering bertemu langsung di kantor.

"Sebetulnya yang terjadi di dalam negeri ini sama dengan yang terjadi di negara maju. Di AS orang banyak WFH, lalu kita produksi di dalam negeri, ngikut. Kita kan follower, karakter kita kan follower, ngikut. Tapi ternyata di sana tidak sesuai yang diperkirakan sebelumnya, kita ikut-ikutan jadi korban. Makanya beberapa perusahaan berbasis IT sudah mengurangi karyawannya, tempo hari 18 ribu (PHK) itu Amazon," tuturnya.

Kendati demikian, Ryan tidak bisa memastikan sampai kapan badai PHK ini berlangsung. Menurutnya, semua itu tergantung kondisi keuangan perusahaan. Ia hanya menekankan perusahaan IT mau tidak mau harus melakukan reshapingatau memformulasikan ulang model perusahaan agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian global.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Perlu Inovasi Baru

legenda kosong

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Neraca Dagang Desember 2022 Surplus US,89 Miliar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganbarang Indonesia pada Desember 2022 kembali surplussebesar US,89 miliar. Ini adalah catatan positif yang surplus selama 32 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Pada Desember 2022 neraca perdagangan barang itu mencatat surplus US,89 miliar," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (16/1).

Neraca dagang yang surplus ini ditopang oleh ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Ekspor tercatat sebesar US,83 miliar atau turun 1,10 persen (month to month/mtm), sedangkan impor tercatat US,94 miliar atau naik 5,16 persen (mtm).

"Turunnya ekspor non migas ini mengikuti bulan sebelumnya yang pada November turun 2,57 persen terhadap Oktober 2022 (mtm). Ekspor non migas memang terjadi penurunan di empat bulan terakhir baik dari sisi nilai maupun volume," jelas Margo.

Sedangkan, secara tahunan (year on year/yoy), ekspor masih tumbuh positif 6,58 persen. Meski demikian, memang lebih lambat dibandingkan Desember 2021 yang pada saat itu ekspor bisa tumbuh 35,18 persen.

Selanjutnya, dari sisi impor untuk non migas naik 3,60 persen ditopang komoditas serealia naik 66,03 persen, barang besi dan baja naik 43,92 persen, serta kereta api trem dan bagiannya naik cukup tinggi 605,06 persen.

Kemudian, ekspor migas juga naik 14,15 persen sepanjang Desember 2022. Hal ini ditopang oleh meningkatnya impor hasil minyak sebesar 17,72 persen, dan minyak mentah yang naik 12,80 persen.

Namun, secara tahunan impor turun sebesar 6,61 persen (yoy). "Ini adalah penurunan impor terdalam dalam dua tahun terakhir," pungkas Margo.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Badan Pangan Nasional Janji Impor Beras Disetop Usai Panen Raya******

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo berjanji akan setop impor berasusai panen raya.

Arief mengatakan untuk beras impor tahap kedua 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lambat Februari 2023 sebelum panen raya dimulai, yang diperkirakan pada Maret.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1).

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

Sementara itu, beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang awalnya ditargetkan rampung masuk pada Desember lalu, saat ini baru masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

"Sekarang sudah 120 ribu, dalam satu dua minggu ini akan genap 200 ribu tetapi paralel," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menjelaskan beras impor akan menjadi cadangan beras pemerintah (CPB) yang digunakan untuk operasi pasar. Beras tersebut dibeli Bulog seharga Rp8.800 per kg, dan akan dijual ke pasar Rp8.300 per kg. Selisih harga beras akan ditanggung oleh pemerintah.

Beras impor digunakan untuk memenuhi CPB hingga akhir tahun lalu yang ditargetkan minimal 1 juta ton. Buwas menjelaskan target CBP rencananya dipenuhi dengan 500 ribu beras dalam negeri dan beras impor 500 ribu ton.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Petani Dukung RI******

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana Indonesia-Malaysiamenghentikan ekspor kelapa sawit sebagai manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit. Ia menegaskan antara supply dan demand harus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Gulat juga menunjukkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soal impor sawit Uni Eropa. Pada 2020, UE mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,923 juta ton.

Kemudian pada 2021 Eropa mengimpor sebanyak 4,703 juta ton atau 18 persen dari total ekspor Indonesia di tahun itu. Namun, 4,703 juta ton tersebut dibagi kepada 27 negara di UE, sehingga sejatinya sangat kecil jika dihitung per negara.

Data tersebut sekaligus membantah efek kencangnya kampanye negatif dan ketatnya aturan UE soal impor sawit dalam 5 tahun terakhir. Faktanya, Eropa tetap stabil dalam mengimpor sawit dari Indonesia dan Malaysia.

"Menurut saya justru masyarakat di UE lah yang sangat rugi dengan kebijakan tersebut karena praktis harga berbahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Karena dengan aturan mereka, tentu negara-negara penghasil minyak sawit akan berpikir untuk mengirim ke negara mereka," tuturnya.

Gulat mengungkapkan dalam pertemuan bersama beberapa negara UE di Jakarta, sebenarnya mereka tidak bermasalah dengan sawit Indonesia. Hanya saja Eropa memprotes penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan.

Ia menekankan sebenarnya Indonesia jauh lebih siap merespons aturan UE. Hal itu terlihat dari pengetatan ekspor CPO dan turunannya, diberlakukan B30 pada 2020, dan selanjutnya B35 pada awal Februari 2023 nanti.

Gulat menghitung serapan B35 akan mencapai 15 juta ton CPO alias 31 persen dari total produksi CPO Indonesia. Hal ini menurutnya sangat dibenci Eropa yang mengklaim bahwa biodiesel tidak sustain untuk bahan bakar, tapi sustain untuk pangan.

"Membenci minyak sawit sebagai sumber energi karena serapan bioenergi akan mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasaran dunia dan hal ini akan menaikkan harga minyak sawit. Jika harga minyak sawit naik tentu akan memberatkan negara-negara UE," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Petani Dukung RI******

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana Indonesia-Malaysiamenghentikan ekspor kelapa sawit sebagai manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit. Ia menegaskan antara supply dan demand harus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Gulat juga menunjukkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soal impor sawit Uni Eropa. Pada 2020, UE mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,923 juta ton.

Kemudian pada 2021 Eropa mengimpor sebanyak 4,703 juta ton atau 18 persen dari total ekspor Indonesia di tahun itu. Namun, 4,703 juta ton tersebut dibagi kepada 27 negara di UE, sehingga sejatinya sangat kecil jika dihitung per negara.

Data tersebut sekaligus membantah efek kencangnya kampanye negatif dan ketatnya aturan UE soal impor sawit dalam 5 tahun terakhir. Faktanya, Eropa tetap stabil dalam mengimpor sawit dari Indonesia dan Malaysia.

"Menurut saya justru masyarakat di UE lah yang sangat rugi dengan kebijakan tersebut karena praktis harga berbahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Karena dengan aturan mereka, tentu negara-negara penghasil minyak sawit akan berpikir untuk mengirim ke negara mereka," tuturnya.

Gulat mengungkapkan dalam pertemuan bersama beberapa negara UE di Jakarta, sebenarnya mereka tidak bermasalah dengan sawit Indonesia. Hanya saja Eropa memprotes penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan.

Ia menekankan sebenarnya Indonesia jauh lebih siap merespons aturan UE. Hal itu terlihat dari pengetatan ekspor CPO dan turunannya, diberlakukan B30 pada 2020, dan selanjutnya B35 pada awal Februari 2023 nanti.

Gulat menghitung serapan B35 akan mencapai 15 juta ton CPO alias 31 persen dari total produksi CPO Indonesia. Hal ini menurutnya sangat dibenci Eropa yang mengklaim bahwa biodiesel tidak sustain untuk bahan bakar, tapi sustain untuk pangan.

"Membenci minyak sawit sebagai sumber energi karena serapan bioenergi akan mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasaran dunia dan hal ini akan menaikkan harga minyak sawit. Jika harga minyak sawit naik tentu akan memberatkan negara-negara UE," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]