hokipalace

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Karawang Kebanjiran Investasi Rp37,19 T Sepanjang 2022******

Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat realisasi investasi sebesar Rp37,195 triliun sepanjang 2022. Angka itu setara 130 persen dari target, Rp28,845 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang Eka Sanatha merinci capaian investasi sepanjang Januari hingga Desember 2022 terdiri dari penanaman modal asing senilai Rp28,854 triliun dan investasi penanaman modal dalam negeri Rp8,3 triliun.

Berdasarkan catatan DPMPTSP Karawang, realisasi investasi tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 10.495 orang.

Bila dirinci, investasi penanaman modal asing paling banyak saat ini di antaranya dari Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.

Sementara, sektor yang paling banyak masuk investasinya ke Karawang ialah dari sektor transportasi, gudang dan komunikasi. Kemudian investasi perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Ia mengatakan, meningkatnya investasi di Karawang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya perekonomian Indonesia yang mulai bangkit setelah pandemi covid-19.

Selain itu, Karawang memiliki banyak penunjang untuk mendukung investasi seperti kawasan industri dan fasilitas penunjang infrastruktur lainnya.

"Ditambah lagi Karawang akan dijadikan salah satu tempat pemberhentian kereta cepat yang sedang dibangun oleh pemerintah," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (27/1).

Eka berharap peningkatan investasi di Karawang terus tumbuh seiring meningkatnya pelayanan perizinan.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Menaker Sebut Pengesahan RUU PPRT Dikebut Demi Lindungi PRT******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bertujuan untuk melindungi para pekerja rumah tangga(PRT).

Ida menjelaskan UU ini nantinya menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/1).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan. Maka dari itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Lihat Juga : FOTO: Konsumen Meikarta Digugat Rp56 M Buntut Protes atas Haknya

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Jika melihat sejarah RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Mengorbankan gunung dan sungai

Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan******

Jhon LBF menjadi sorotan karena dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan tanpa prosedur.

Mantan karyawan berinisial SDP menyuarakan ketidakadilan yang diterima ia dan kawan-kawannya selama bekerja di sana, melalui Twitter.

Ia menyebut Jhon telah sewenang-wenang memotong gaji hingga memecat karyawan hanya cuma telat membalas chat WhatsApp di luar jam kerja. Jhon juga dituding melarang karyawannya berteman dengan mantan karyawan perusahaannya.

"Kembali lagi ya, kita kalau mau dengar berita yang sebenarnya silahkan boleh tanya saja sama karyawan saya 136 orang yang masih bekerja dan aktif di perusahaan saya. Bagaimana kita memperlakukan karyawan, sangat saya manjakan karyawan di sini," ujarnya dalam klasifikasi tersebut yang dikutip, Senin (24/1).

Menurutnya, semua karyawan dimanjakan tanpa ada perbedaan, misalnya yang lama atau yang baru. Pegawai yang baru pertama kali kerja saja langsung diberikan uang saku untuk biaya transportasi.

"Aturan ini tidak dibeda-bedakan. Semua karyawan yang baru pertama kali kerja saja, saya langsung tanya satu hal 'kamu punya ongkos nggak buat operasional?" jelasnya.

Bila karyawan tersebut tidak memiliki uang, maka akan langsung diberikan. Ia mengatakan bukti pengiriman uang kepada karyawan baru dan bahkan yang lama untuk menebus ijazah masih ada dan bisa dibuktikan.

Jhon sendiri merupakan komisaris utama perusahaan konsultan bisnis Hive Five (PT Lima Sekawan Indonesia).

CNNIndonesia.compada Rabu (25/1) menelusuri langsung ke kantor Hive Five yang beralamat di 18 Office Park Building 21th Floor Unit C. Jl. TB Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Sekitar pukul 09.00 WIB, nampak sejumlah karyawan terpantau berdatangan ke gedung kantor.

Mereka datang dengan mengenakan seragam kemeja hitam bertuliskan nama perusahaan di bagian punggung. Karyawan perempuan yang memakai hijab, kompak mengenakan hijab berwarna kuning gelap.

Pemandangan di lobby gedung pun sudah tidak terlalu sibuk saat itu. Beranjak ke lantai 21, tempat kantor Hive Five berada, para karyawan tadi tampak melakukan tapping ID untuk masuk area kantor.

Kantor itu berupa sebuah ruangan besar dengan meja-meja yang berbaris rapi. Setiap karyawan mempunyai meja sendiri. Suasana di dalam kantor terlihat ramai dengan karyawan yang mulai beraktivitas.

Kendati demikian, Jhon LBF disebut tidak berada di kantor. Salah satu resepsionis mengarahkan untuk menghubungi sekretaris Jhon, yang ternyata juga tak sedang di kantor dan diberikan kontak WhatsApp yang bersangkutan.

Saat dihubungi, nomor sang sekretaris masih tidak aktif. Hal ini terlihat dari pesan WhatsApp yang dikirimkan masih menunjukkan simbol centang satu.

[Gambas:Video CNN]

Paranormal Azeroth

Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati******

Masyarakat disebut makin berhati-hati dalam mencari hunian, terutama yang prosesnya inden. Kewaspadaan calonpembelimeningkat karena berkaca pada kasus pembangunan apartemen Meikarta kini jadi perbincangan.

Pengamat Properti Colliers Aleviery Akbar mengatakan kasus Meikarta membuat calon pembeli waspada, tetapi tidak akan menurunkan minat masyarakat dalam membeli hunian inden.

"Meikarta sampai saat ini masih memasarkan unit apartemen dan komersialnya. Artinya, tidak terpengaruh. Hanya saja, sekarang ini memang pembeli apartemen semakin hati-hati untuk pembelian properti inden," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/1).

Menurutnya, saat ini sudah banyak pengembang properti yang memasarkan tempat tinggal siap huni.

Meski sudah jadi, belum tentu lepas dari masalah. Oleh sebab itu menyarankan pembeli untuk langsung mengecek legalitas hunian baik rumah tapak maupun apartemen yang sudah selesai dibangun tersebut sebelum membeli.

"Cek legalitas seperti izin layak huni, IMB (izin mendirikan bangunan) atau PBG (persetujuan bangunan gedung), sertifikat jika sudah ada," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Ia menambahkan jika pembeli tetap ingin membeli hunian dalam bentuk inden atau belum ada bentuknya, maka calon pembeli bisa mengecek reputasi developeryang memasarkan. Kalau rekam jejaknya baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum atau terkait serah terima unitnya, maka tidak ada salahnya membeli.

Hal yang sama disampaikan oleh Pengamat sekaligus Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat. Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan jika ingin membeli hunian inden.

Pertama, pastikan ada peruntukan ruang, ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah. Kedua, pastikan hak atas tanah, ditunjukkan adanya sertifikat atas tanah dari lahan yang akan dibangun.

Ketiga, harus memastikan status penguasaan rumah susun, ditunjukkan dengan hasil pertelaan (daftar keterangan) dari pemerintah daerah baik kepemilikan berupa SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.

Keempat, harus memastikan ada izin pembangunan rumah susun, ditunjukkan adanya IMB.Kelima, harus ada jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin, berupa surat dukungan baik bank maupun non-bank.

"Untuk itu calon pembeli yang berminat pada unit apartemen yang belum dibangun, perlu memastikan kelima unsur di atas terpenuhi. Selain itr, perlu memastikan skema pembiayaan, mengenali reputasi pengembangnya, dan detil klausul jual beli dengan teliti," jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah tergoda dengan iming-iming harga yang murah tetapi fasilitasnya lengkap. Sebab, fasilitas akan sebanding dengan harga yang diterima.

"Memang apartemen yang belum dibangun umumnya menawarkan harga unit yang menggiurkan, namun memang ada risikonya, calon pembeli harus teliti sebelum membeli," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

IBM Bakal PHK 3.900 Karyawan******

IBM Corp mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 3.900 karyawannya pada Rabu (25/1) lalu. Ini sekitar 1,5 persen dari jumlah karyawan globalnya yang mencapai 260 ribu orang.

Produsen komputer terkemuka Amerika Serikat (AS) ini mengambil langkah PHK lantaran penjualan beberapa aset dan penurunan kinerja perusahaan pada 2022 serta proyeksi 2023.

PHK massal ini terkait pemisahan bisnis Kyndryl, serta bagian dari unit AI, Watson Health, yang menimbulkan biaya US0 juta selama periode Januari hingga Maret.

Kabar PHK ini membuat saham IBM turun 2 persen. Analis menyebut para investor mengharapkan langkah-langkah pemotongan biaya yang lebih dalam.

"Tampaknya pasar kecewa dengan besarnya PHK yang diumumkan, yang hanya berjumlah 1,5 persen dari tenaga kerjanya," kata analis senior Investing.com Jesse Cohen kepada Channel News Asia, Kamis (26/1).

Arus kas IBM pada 2002 sebesar US,3 miliar. Angka ini di bawah target perusahaan yakni US miliar.

Perusahaan juga memperkirakan pertumbuhan pendapatan tahunan akan konstan karena turunnya permintaan. Belum lagi, kekhawatiran klien yang akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi.

Pertumbuhan bisnis perangkat lunak dan konsultasi IBM melambat secara berurutan pada kuartal keempat 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah kehidupan perkotaan

DPR Ancam Jemput Paksa hingga Sandera Bos Meikarta Jika Mangkir Lagi******

DPR mengancam akan menjemput paksa Bos PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta dengan bantuan Polri hingga ancaman sandera 30 hari jika mangkir lagi dari panggilan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan ancaman tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang tidak dihadiri oleh perwakilan Meikarta. Ia merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Saya pikir dudukan UU jelas. DPR sebagai lembaga tinggi negara dan seluruh rapat yang terjadi di gedung ini punya aturan hukum yang jelas. Kalau saya, ketimbang berpolemik sekarang, orangnya (Meikarta) juga tidak ada, kami ingatkan UU 17/2014," katanya dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

Kemudian di pasal 73 ayat 2 dijelaskan setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lalu, pasal 73 ayat 3 menegaskan dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

"Nah, terkait warga masyarakat di (pasal 73) ayat 4, dalam hal badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara RI," Martin membaca pasal 73 ayat 4.

"(Pasal 73) ayat 5 dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya membaca pasal 73 ayat 5.

Usulan tersebut disetujui oleh Nyat Kadir dari Fraksi NasDem. Menurutnya, pihak Meikarta masih bisa diberi keringanan berupa pemanggilan hingga tiga kali sebelum DPR memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) Meikarta.

Di lain sisi, Nyat mempertanyakan soal kasus Meikarta yang tak kunjung usai. Bahkan, ia mempertanyakan apakah ada kemungkinan hipnotis yang dilakukan pengembang Meikarta dalam kasus ini.

"Saya mau tanya, ini model bisnis macam apa ini? Kalau kita bayar cash barangnya langsung kita ambil. Gimana bisa ketipu gitu? Ini ada hipnotis atau gimana kira-kira?" kata Nyat.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menanggapi ucapan Nyat. Berdasarkan data yang diperoleh Daeng dari aduan salah satu konsumen Meikarta, ada yang sudah membayar cash pada 2017, tapi tak kunjung menerima unit hingga sekarang.

"Tapi diberikan dua penawaran. Pertama, dari harga yang disetujui Rp285 juta itu dikembalikan dengan potongan Rp63 juta atau diganti unit yang harga Rp480 juta. Jadi nambah uang pindah unit, tapi saya juga gak tahu kapan jadi unitnya," ungkap Daeng.

Ia menegaskan ini adalah tindak penipuan dari Meikarta kepada konsumen. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa superpower, merasa punya kekuatan untuk bisa mengatur semuanya.

Selain itu, Daeng menuturkan bahwa pihak pengembang bahkan sudah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) meski belum serah terima unit.

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek apakah PPN yang sudah diambil itu sudah disetorkan ke negara atau tidak? Artinya kalau mereka melakukan ini ada modus," tutur Daeng.

[Gambas:Video CNN]