spo777

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Pembalut Bawaan Penumpang Pesawat dari Luar RI dibatasi 5 Potong******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatasi barang sepertipembalutatau tampon yang dibawa oleh penumpang pesawat dari luar negeri maksimal lima potong per orang.

Pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Dalam lampiran di beleid tersebut, pembalut bersama sanitary towel(pad), serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun, tergolong dalam HS96.19.

Kendati, terdapat sejumlah persyaratan, termasuk jumlah bawaan yang diperbolehkan.

Nah, khususnya barang tekstil sudah jadi lainnya yang mencakup pembalut hingga popok bayi, dibatasi maksimal lima potong per penumpang pesawat. JUmlah ini juga berlaku untuk pengiriman lewat pos.

"Paling banyak 5 (lima) pieceper pengiriman," demikian bunyi batasan jumlah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Aturan pembatasan ini pun dijalankan oleh Bea Cukai. Artinya, barang penumpang seperti pembalut itu bakal diperiksa.

Peraturan ini pun menuai kritik dari netizen di media sosial X. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan pembatasan pembalut yang dinilai terlalu sedikit.

Sejumlah netizen itu memberikan gambaran kalau lima potong pembalut bisa kurang saat wanita tengah mengalami menstruasi. Apalagi jika durasi penerbangan lebih dari 12 jam.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Bea Cukai melaksanakan tugas sesuai aturan dari Permendag di atas.

Ia pun menuturkan Bea Cukai tidak bisa mengubah ketentuan pemeriksaan bawaan penumpang. Lagi-lagi semua bergantung pada Kemendag.

"Kalau Kemendag mengubah, Bea Cukai juga akan ikut," kata Prastowo kepada CNNIndonesia.com.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo untuk menanyakan lebih lanjut terkait aturan pembatasan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Pengaturan soal barang bawaan dari luar negeri yang harus dilaporkan ke Bea Cukai ini secara keseluruhan tengah menjadi perhatian publik. Sejumlah masyarakat dan asosiasi pun memprotes.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pengecekan barang bawaan yang ketat juga terjadi di negara lain bukan hanya Indonesia. Ia menilai tindakan Bea Cukai wajar dan merupakan hal biasa dalam prosedur pemeriksaan barang bawaan dari luar negeri.

"Begini, kita ini kalau sama bangsa sendiri itu terus lebay gitu loh. Coba kalau kamu pergi ke mana Australia, Eropa, coba masuk bandara, sepatu aja dicopot. Celana diurek-urek , apalagi cuma tas," katanya di Pergudangan di kawasan Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari detik finance, Kamis (28/3).

"Ya wajar kalau Bea Cukai memeriksa itu kan wajar, apalagi kalau dicurigai, ya dia periksa, dia buka koper orang. Itu kan hal biasa aja, kenapa mesti ribut," imbuhnya.

Zulhas lantas mengatakan aturan yang saat ini diberlakukan memudahkan masyarakat yang akan membawa barang dari luar negeri agar tidak kena pajak. Ia mencontohkan membeli dua pasang sepatu diperbolehkan dan bebas pajak.

Namun, jika pembeliannya dalam jumlah banyak, tentu akan dicurigai dan harus dikenakan pajak.

"Justru sekarang pemerintah memberi, kalau dulu berapapun yang dibeli, bayar pajaknya. Kalau sekarang kan dikasih bonus, 2 pasang nggak usah bayar pajak, sepatu, handphone, ada tas boleh. Kalau belinya banyak ya bayar dong pajak sebagai warga negara gimana. Apalagi kalau buat dagang lagi, masa tidak bayar pajak," jelas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Pembalut Bawaan Penumpang Pesawat dari Luar RI dibatasi 5 Potong******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatasi barang sepertipembalutatau tampon yang dibawa oleh penumpang pesawat dari luar negeri maksimal lima potong per orang.

Pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Dalam lampiran di beleid tersebut, pembalut bersama sanitary towel(pad), serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun, tergolong dalam HS96.19.

Kendati, terdapat sejumlah persyaratan, termasuk jumlah bawaan yang diperbolehkan.

Nah, khususnya barang tekstil sudah jadi lainnya yang mencakup pembalut hingga popok bayi, dibatasi maksimal lima potong per penumpang pesawat. JUmlah ini juga berlaku untuk pengiriman lewat pos.

"Paling banyak 5 (lima) pieceper pengiriman," demikian bunyi batasan jumlah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Aturan pembatasan ini pun dijalankan oleh Bea Cukai. Artinya, barang penumpang seperti pembalut itu bakal diperiksa.

Peraturan ini pun menuai kritik dari netizen di media sosial X. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan pembatasan pembalut yang dinilai terlalu sedikit.

Sejumlah netizen itu memberikan gambaran kalau lima potong pembalut bisa kurang saat wanita tengah mengalami menstruasi. Apalagi jika durasi penerbangan lebih dari 12 jam.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Bea Cukai melaksanakan tugas sesuai aturan dari Permendag di atas.

Ia pun menuturkan Bea Cukai tidak bisa mengubah ketentuan pemeriksaan bawaan penumpang. Lagi-lagi semua bergantung pada Kemendag.

"Kalau Kemendag mengubah, Bea Cukai juga akan ikut," kata Prastowo kepada CNNIndonesia.com.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo untuk menanyakan lebih lanjut terkait aturan pembatasan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Pengaturan soal barang bawaan dari luar negeri yang harus dilaporkan ke Bea Cukai ini secara keseluruhan tengah menjadi perhatian publik. Sejumlah masyarakat dan asosiasi pun memprotes.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pengecekan barang bawaan yang ketat juga terjadi di negara lain bukan hanya Indonesia. Ia menilai tindakan Bea Cukai wajar dan merupakan hal biasa dalam prosedur pemeriksaan barang bawaan dari luar negeri.

"Begini, kita ini kalau sama bangsa sendiri itu terus lebay gitu loh. Coba kalau kamu pergi ke mana Australia, Eropa, coba masuk bandara, sepatu aja dicopot. Celana diurek-urek , apalagi cuma tas," katanya di Pergudangan di kawasan Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari detik finance, Kamis (28/3).

"Ya wajar kalau Bea Cukai memeriksa itu kan wajar, apalagi kalau dicurigai, ya dia periksa, dia buka koper orang. Itu kan hal biasa aja, kenapa mesti ribut," imbuhnya.

Zulhas lantas mengatakan aturan yang saat ini diberlakukan memudahkan masyarakat yang akan membawa barang dari luar negeri agar tidak kena pajak. Ia mencontohkan membeli dua pasang sepatu diperbolehkan dan bebas pajak.

Namun, jika pembeliannya dalam jumlah banyak, tentu akan dicurigai dan harus dikenakan pajak.

"Justru sekarang pemerintah memberi, kalau dulu berapapun yang dibeli, bayar pajaknya. Kalau sekarang kan dikasih bonus, 2 pasang nggak usah bayar pajak, sepatu, handphone, ada tas boleh. Kalau belinya banyak ya bayar dong pajak sebagai warga negara gimana. Apalagi kalau buat dagang lagi, masa tidak bayar pajak," jelas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Dua bintang besar

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan putri saudagar

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.