situs slot jp terus

situs poker terpercaya download 45Jutaan kata 532957Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot jp terus》

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

“Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan******

Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota agar meningkatkan keamanan transportasi laut, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

 

“Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

 

Ia menekankan agar kepala daerah bersama pemangku kepentingan di wilayah masing-masing memeriksa semua fasilitas sarana prasarana kapal hingga kelaikan termasuk menyiapkan dan mewajibkan penggunaan pelampung jika masyarakat menggunakan transportasi laut.

 

“Ini harus menjadi habit kita, kebiasaan kita, kenapa? Karena banyak kejadian hampir setiap tahun di arus mudik dan arus balik terjadi kecelakaan, bukan kecelakaan di Jawa tapi kecelakaan kapal, tenggelam, overload,” ucap Tito.

 

Tito mengingatkan peristiwa di Danau Toba, di mana ada kapal yang tenggelam di kedalaman 600 meter yang hingga saat ini masih belum bisa diangkat. Orang-orang yang selamat adalah yang menggunakan pelampung, sementara yang tidak menggunakan pelampung tenggelam.

 

“Nah satu saja kejadian di daerah lain, kita fokus kepada Jawa-Sumatera karena arus mudik dan arus baliknya paling banyak, jutaan tapi satu kecelakaan kapal di daerah itu akan mencoreng semuanya,” ucap Tito.

 

Oleh karena itu, Tito meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan transportasi laut khususnya di wilayah liar Jawa dan Sumatera agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelabuhan, berkoordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan, dan mewajibkan semua pihak untuk menggunakan pelampung serta menyiapkan peralatan penolong.

 

“Saya katakan ini mumpung waktunya, cek betul pelabuhan, koordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan untuk mewajibkan semua menggunakan pelampung, tegas Tito.

 

Tito menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap arus mudik dan balik Lebaran yang telah menjadi ritual tahunan di Indonesia. Dengan jutaan bahkan ratusan juta orang yang terlibat sehingga akan mempengaruhi situasi transportasi secara keseluruhan.

 

“Berbeda dengan yang di Jawa, saya kira sudah memiliki pola, kepala daerah yang di Jawa, Sumatera sudah memiliki pola arus mudik, arus balik. (Namun) jangan lengah ada perubahan perubahan baru seperti misalnya pasar tumpah dan lain lain,” kata Tito.

 

Selama masa jabatannya sebagai Kapolri, Tito merasakan dampak besar dari adanya jalan tol, yang signifikan meringankan beban transportasi dari Merek hingga Surabaya.

 

“Jalan tol yang ada itu sangat membutuhkan sekali saya mengalami saat saya menjadi Kapolri sebelum ada jalan tol, dan setelah ada jalan tol dari Merak sampai Surabaya sangat sangat berpengaruh meringankan tugas,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin(menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait Presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam UU Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

“Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan, karena ditanya,” kata Jokowi.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor link、nama link slot gacor、angka jitu sydney hari ini

Terkait：situs slot terbaru dan tergacor、bbm4d、togel ayam、198 slot gacor、kodesairhk、pinjaman online 300 ribu langsung cair、voucher gojek agustus 2022、slot malam gacor、laetoto rtp、dapatqq

---

---

bab terbaru：alilabola（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02