petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

88 slot gacor

bbnt4d 403Jutaan kata 855522Orang-orang telah membaca serialisasi

《88 slot gacor》

WN Jepang buronan Polri ditangkap di Batam******

WN Jepang buronan Polri ditangkap di Batam
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan siaran pers dalam mengungkap kasus buron Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, seorang warga negara asal Jepang berinisial YY yang tertangkap di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Jessica/aa.
Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau mengungkap seorang warga negara asal Jepang berinisial YY yang menjadi buronan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, ditangkap di wilayah Kota Batam.

Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau I Nyoman Gede Surya Mataram di Batam, Rabu mengatakan penetapan YY sebagai buron dikarenakan terlibat kasus penipuan di negara asalnya.

Selain itu, ia menjelaskan YY ini telah berada di Indonesia sejak 2 April 2021 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan ditangkap pada 31 Januari 2024 saat hendak berlayar dari Batam ke Malaysia.

"YY merupakan presiden perusahaan Nishiyama Farm di Kota Akaiwa. YY diduga melakukan penipuan di Jepang dengan modus investasi dalam bisnis penjualan buah," ujar Surya.

Ia menyebutkan YY datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata dengan melakukan perjalanan wisata dan berpindah-pindah.

"Yang bersangkutan merasa bersalah di negaranya dan dia berusaha melarikan diri, dia turun di Jakarta terbang kesana sini dan sampailah dia di Batam," kata dia.

Adapun kronologi penangkapan pada 31 Januari 2024, personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di perairan Pulau Bulang, Kota Batam, dan menemukan kapal yang berisi 7 orang terdiri dari 2 orang pria yang bertugas sebagai tekong dan ABK, 4 orang penumpang WNI, dan seorang penumpang WN Jepang.

"Setelah dilakukan interogasi secara mendalam, diduga kapal itu akan mengirim pekerja migran Indonesia non prosedural dan seorang buron Interpol menuju Malaysia," ujar Surya.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku******

Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:republik77 slot

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
daftar slot game
situs slot gacor akun baru
situs slot gacor member baru
slot judi
gacor 33
gacor max 4d
situs slot online resmi
gacor slot link alternatif
vpn situs slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 nagabet88
Bab 2 google yang menghasilkan uang
Bab 3 papawin slot
Bab 4 buku mimpi 3d 4d abjad
Bab 5 akun slot terbesar di dunia
Bab 6 erek naga
Bab 7 ladang123
Bab 8 langitqq
Bab 9 bri4d slot
Bab 10 voucher blibli
Bab 11 tumi123
Bab 12 magnum188
Bab 13 cara dapat uang 300 ribu
Bab 14 pola main mahjong
Bab 15 voucher potongan harga shopee
Bab 16 mponusa
Bab 17 gaib4d
Bab 18 game slot terpercaya
Bab 19 link slot terbaik 2023
Bab 20 togel warna hk
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3124bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Catatan Pengaduan

pinjol via dana
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

withdraw slot hari ini
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kacamata VR tingkat dewa

nama situs slot online
Cuaca jadi penentu pencarian helikopter yang hilang di Halmahera
Helikopter Bell 429 PK-WSW logistik eksplorasi kontraktor perusahaan tambang nikel Weda Bay Industri park (IWIP) yang dilaporkan hilang saat melintasi kawasan hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Abdul Fatah.
Jakarta (ANTARA) - Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan operasi pencarian helikopter logistik eksplorasi kontraktor perusahaan tambang nikel Weda Bay Industri Park (IWIP) yang dilaporkan hilang di hutan Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Kepala Kantor Basarnas Ternate Fatur Rahman yang dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, mengaku bahwa personelnya berkoordinasi dengan BMKG terkait kondisi cuaca penerbangan pagi ini guna memperlancar kegiatan pencarian helikopter yang jatuh tersebut.

Baca juga: Helikopter WBN dilaporkan hilang kontak di hutan Halmahera

Ia memaparkan helikopter Bell 429 PK-WSW yang dikendarai oleh dua orang pilot dan mengangkut seorang penumpang tersebut dilaporkan hilang pada Selasa (20/2) sekitar pukul 13.40 WIT.

“Saat itu pilot telah melewati ketinggian 2.000 kaki,” ujarnya.

Ia menyebutkan sebelum dilaporkan hilang, sekitar pukul 13.15 WIT, pilot sempat melapor kepada petugas pendaratan (HLO) setempat kalau dia mendengar suara ledakan.

Hal itu terungkap dari rekaman radio penerbangan memuat percakapan pilot dengan petugas pendaratan helikopter yang diterima Basarnas.

Berbekal informasi tersebut, tim Basarnas langsung berangkat ke lokasi, namun karena kemarin (Selasa, 20/2) hujan, pada hari ini mulai melakukan operasi pencarian bekerja sama dengan Kepolisian Resor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Tengah dan perwakilan tim perusahaan.

Baca juga: Basarnas kerahkan helikopter cari enam penumpang KM Rukun Jaya

Baca juga: Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang

Tim gabungan yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan tersebut, akan menelusuri kawasan titik pertama helikopter dilaporkan hilang kontak pada rute koordinat 0°28'13.47"N /127°56'0.19"E - 0°39'20.54"N /127°58'17.28"E Halmahera Tengah.

Petugas Basarnas mengkonfirmasi kalau titik dugaan helikopter hilang tersebut berada di kawasan hutan, sehingga butuh kesiapsiagaan.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Raja Bela Diri Abadi

trik pola starlight princess
Tiga korban penumpang heli bell di Halmahera ditemukan meninggal
Tangkapan layar - Petugas gabungan melakukan evakuasi korban kecelakaan helikopter sewaan PT Weda Bay Nickel (WBN) yang jatuh di hutan Halmahera Tengah, Weda Utara, Maluku Utara, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Basarnas Ternate/pri.
Ternate (ANTARA) - Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, kecelakaan helikopter jenis bell 429 PK – SWS disewa PT WBN sempat hilang kontak berhasil ditemukan bersama  tiga korban dalam kondisi meninggal dunia.

"Saat ini proses evakuasi korban meninggal dunia ke Bandara Cekel milik PT IWIP," kata Kepala Basarnas Ternate, Fathur Rahman dihubungi, Rabu.

Dia mengatakan, heli bell jenis 429 PK – SWS mengalami gangguan dan hilang kontak di sekitar hutan Halmahera antara Pinto dan Pit Kaurahe pada Selasa (20/2/2024) kemarin sekitar pukul 13.16 wit

Seperti diketahui, beredar video tim telah menemukan bangkai helikopter dalam keadaan hancur dan tiga korban meninggal dunia tidak jauh dari bangkai helikopter yang sudah keadaan hancur dan sesuai informasi helli bell yang digunakan itu untuk menyalurkan logistik ke kawasan area tambang.

Proses evakuasi korban masih dilakukan oleh tim gabungan dari hutan Halmahera menuju ke klinik PT IWIP.

Tim SAR gabungan tengah melakukan evakuasi bangkai helikopter yang berhasil ditemukan di hutan Halmahera, Malut pada  hari ini.

Baca juga: TNI bentuk TPF cek jatuhnya helikopter Bell 412 di Rancabali

Dia mengatakan, lokasi temuan berada kurang lebih 5 km dari lokasi helikopter lepas landas sebelum hilang kontak, sedangkan untuk korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisinya utuh.

"Selanjutnya tim menunggu ketiga korban akan dibawa ke RSU terdekat di Weda," ujarnya.

Dia memastikan helikopter milik Helicity, kontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN) jatuh bukan karena ledakan. Meski begitu sebab pasti helikopter yang menyuplai logistik dan penumpang di area pertambangan itu belum diketahui.

Menurut dia, pada saat lepas landas memang kondisi cuaca baik, akan tetapi setelah terbang kondisinya berubah menjadi berangin dan hujan sehingga heli mengalami hilang kontak.

Dirinya menambahkan, saat ini, tim SAR gabungan tengah melakukan penyisiran untuk mencari korban 09.50 Wit dan menyampaikan perkembangan penemuan heli bell 429 PK-WSW tersebut.

Baca juga: TNI AD: Evakuasi helikopter jatuh di Bandung berlangsung hingga malam

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

berbaris menuju kekaisaran

situs66
Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD
Presiden Joko Widodo (kanan) mengucapakan selamat kepada Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) lain guna menjaga situasi kondusif saat ini.

Hadi pun akan menemui sejumlah tokoh, termasuk salah satunya mantan menko polhukam Mahfud MD, untuk bertukar pikiran.

"Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca-pesta demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga/kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini, agar terus dipertahankan," kata Hadi usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai menko polhukam definitif di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR

Hadi mengatakan TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, dia mengingatkan bahwa upaya menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tugas seluruh komponen bangsa.

"Ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, berkoordinasi dengan panglima TNI maupun kapolri. TNI-Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati. Semuanya untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan," tegasnya.

Hadi menambahkan dalam tugas barunya sebagai menko polhukam, dia ingin menyelesaikan persoalan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia akan berkoordinasi dengan jajarannya dan segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Baca juga: Akademisi nilai Hadi Tjahajanto sosok tepat sebagai Menko Polhukam 

"Ya, skemanya sudah kami buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama. Kita tunggu saja, ya," jelasnya.

Hadi menyampaikan permasalahan terkait BLBI juga menyangkut soal tanah yang selama ini dia kerjakan semasa masih menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Terakhir Hadi juga menyatakan akan menemui sejumlah tokoh bangsa, termasuk Mahfud MD.

"Saya baru dilantik sekarang, insyaallahdalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa. Saya akan datangi semuanya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan saya

daftar judi slot online
Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024