mandiriqq

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Menhub Tawarkan Uni Emirat Arab Kembangkan Bandara Kertajati******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenawarkan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), Abu Dhabi Airports untuk menjadi mitra dalam mengembangkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Hal itu disampaikan Budi saat bertemu dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazroei dan Chief Executive Officer (CEO) Abu Dhabi Airports Sheikh Mohammed di Abu Dhabi, Sabtu (25/11).

"Setelah pertemuan ini kami berharap Abu Dhabi Airport menangkap peluang kerja sama untuk mengembangkan Bandara Kertajati, bersama dengan BIJB dan AP II selaku pengelola bandara," ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (27/11).

Budi mengatakan Kertajati merupakan bandara baru yang dibangun untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat. Bandara itu diproyeksikan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno Hatta.

Dalam pertemuan tersebut, Budi serta Suhail juga menjajaki peluang kerja sama antara maskapai Indonesia dan maskapai UEA. Nantinya diharapkan terbentuk perusahaan joint venture dalam rangka melayani pasar penerbangan domestik.

Sementara itu, Suhail juga menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia, baik di bidang transportasi darat, laut, udara, serta kereta api.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi beroperasi penuh menggantikan Bandara Husein Sastranegara pada Minggu (29/10).

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memastikan penataan rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berjalan lancar terkait perubahan status itu.

"Jadi, pada intinya buat kami prioritas yang pertama ini adalah bagaimana menyukseskan penataan ini," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/10) seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Awaluddin mengatakan bahwa sebenarnya Bandara Kertajati sudah beroperasi sejak 2018. Namun, ia mengakui Bandara Kertajati belum optimal, salah satunya ialah masalah akses menuju bandara itu.

"Bandara ini sudah beroperasi sejak 2018 hanya saja pada saat itu akses daratnya Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang -Dawuan) belum terealisasi, Bandara Kertajati jadi tidak optimal. Nah, Tol Cisumdawu sudah diresmikan Bapak Presiden boleh dibilang akses memutus persoalan kemarin yang tidak terintegrasi. Ini momentum yang kami jaga," ucap Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Pemkab Cianjur Usul UMK 2024 Naik 14 Persen Jadi Rp3,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengajukan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Cianjur2024 sebesar 14 persen atau naik menjadi Rp3,2 juta.

Kenaikan ini sesuai dengan keinginan buruh yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan kenaikan UMK tersebut berdasarkan kajian bersama antara buruh, organisasi buruh, pengusaha dan Pemkab Cianjur.

"UMK Cianjur tahun 2023, sebesar Rp2.893.229 dinilai sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga Pemkab Cianjur mengajukan kenaikan sebesar 14 persen berdasarkan perhitungan daya beli, fluktuasi harga kebutuhan pokok, dan standar hidup layak," kata Herman, Minggu (26/11), melansir Antara.

Pihaknya berharap pengajuan kenaikan dapat disetujui Pemprov Jabar karena UMK di Cianjur dinilai masih rendah dibandingkan kabupaten atau kota lain. Sementara pengusaha diyakini masih mampu dan tidak diberatkan karena UMK Cianjur masih rendah.

Kenaikan UMK yang sudah diajukan tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Jabar dengan harapan tidak mengalami perubahan atau penurunan. Sebab, buruh di Cianjur harus mendapatkan haknya guna memenuhi standar hidup layak.

"Kami berharap sama, pengajuan kenaikan disetujui dan tidak dikurangi karena berbagai pertimbangan. Tinggal menunggu jawaban dari Pemprov Jabar karena suratnya sudah dilayangkan dan akan terus kami kawal," ucap Herman.

Sebenarnya pengajuan kenaikan UMK Cianjur yang diminta buruh adalah sebesar 15 persen. Namun hasil rapat bersama dengan Pemkab Cianjur yang menghasilkan pengajuan naik 14 persen dinilai masih rendah.

"Meski diajukan kenaikan sebesar 14 persen, UMK Cianjur masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, contoh dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi saja masih jauh. Namun kami berharap Pemkab Cianjur mengawal sampai ditetapkan tidak lagi dikurangi," kata dia.

Hendra mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengajuan kenaikan UMK sampai disetujui Pemprov Jabar dan tidak dikurangi. Sebab, berbagai pertimbangan termasuk harga kebutuhan pokok dan bahan bakar migas sudah lama mengalami kenaikan.

"Kami akan terus mengawal sampai keinginan buruh di Cianjur dipenuhi karena ketika naik UMK Cianjur masih tetap saja terendah dibandingkan daerah lain," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Pemkab Cianjur Usul UMK 2024 Naik 14 Persen Jadi Rp3,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengajukan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Cianjur2024 sebesar 14 persen atau naik menjadi Rp3,2 juta.

Kenaikan ini sesuai dengan keinginan buruh yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan kenaikan UMK tersebut berdasarkan kajian bersama antara buruh, organisasi buruh, pengusaha dan Pemkab Cianjur.

"UMK Cianjur tahun 2023, sebesar Rp2.893.229 dinilai sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga Pemkab Cianjur mengajukan kenaikan sebesar 14 persen berdasarkan perhitungan daya beli, fluktuasi harga kebutuhan pokok, dan standar hidup layak," kata Herman, Minggu (26/11), melansir Antara.

Pihaknya berharap pengajuan kenaikan dapat disetujui Pemprov Jabar karena UMK di Cianjur dinilai masih rendah dibandingkan kabupaten atau kota lain. Sementara pengusaha diyakini masih mampu dan tidak diberatkan karena UMK Cianjur masih rendah.

Kenaikan UMK yang sudah diajukan tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Jabar dengan harapan tidak mengalami perubahan atau penurunan. Sebab, buruh di Cianjur harus mendapatkan haknya guna memenuhi standar hidup layak.

"Kami berharap sama, pengajuan kenaikan disetujui dan tidak dikurangi karena berbagai pertimbangan. Tinggal menunggu jawaban dari Pemprov Jabar karena suratnya sudah dilayangkan dan akan terus kami kawal," ucap Herman.

Sebenarnya pengajuan kenaikan UMK Cianjur yang diminta buruh adalah sebesar 15 persen. Namun hasil rapat bersama dengan Pemkab Cianjur yang menghasilkan pengajuan naik 14 persen dinilai masih rendah.

"Meski diajukan kenaikan sebesar 14 persen, UMK Cianjur masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, contoh dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi saja masih jauh. Namun kami berharap Pemkab Cianjur mengawal sampai ditetapkan tidak lagi dikurangi," kata dia.

Hendra mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengajuan kenaikan UMK sampai disetujui Pemprov Jabar dan tidak dikurangi. Sebab, berbagai pertimbangan termasuk harga kebutuhan pokok dan bahan bakar migas sudah lama mengalami kenaikan.

"Kami akan terus mengawal sampai keinginan buruh di Cianjur dipenuhi karena ketika naik UMK Cianjur masih tetap saja terendah dibandingkan daerah lain," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Zulhas Sebut Pemerintah Saat Ini Tak Boikot Produk Pro Israel******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Pemerintah Indonesia tak akan melakukan aksi boikotapapun terhadap produk yang dianggap pro Israel sebagai buntut atas agresi yang dilakukan negara itu terhadap Palestina.

Pernyataan tersebut ia lontarkan sebagai respons dari Komisi VI DPR RI yang meminta Zulhas menjabarkan produk-produk apa saja yang diboikot oleh masyarakat di Tanah Air.

Zulhas menjelaskan hingga saat ini pemerintah tak ikut melakukan boikot. Adapun soal gerakan boikot dari masyarakat, Zulhas menilai itu adalah hak warga.

Zulhas menilai siapa saja yang sudah mengikuti aturan, maka mereka boleh berjualan di Indonesia.

"Saya kira jelas, terang, tidak abu-abu, kami tak larang produk mana pun, selama sesuai ketentuan yang ada, silahkan saja," katanya.

Gerakan boikot pada produk-produk yang diduga pro Israel tengah menggema di dunia maya buntut agresi yang dilakukan negara tersebut terhadap Palestina selama sebulan belakangan ini. Masyarakat ramai-ramai mengajak untuk tidak membeli produk yang disinyalir mendukung atau memberikan pendanaan pada Israel.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi Israel penting untuk mendapatkan perhatian politik secara luas, namun upaya tersebut belum cukup.

"Gerakan boikot cukup penting untuk dapatkan perhatian politik dan saya kira sekarang juga sudah, tapi ini tak cukup," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11) lalu.

Gus Yahya mengatakan saat ini tak cuma muncul gerakan boikot produk terafiliasi Israel saja, tetapi juga gerakan memboikot produk yang pro terhadap Palestina.

Ia mencontohkan media sosial X kini telah diboikot oleh perusahaan yang pro terhadap Israel lantaran kerap menayangkan video dari jalur Gaza.

"Seperti Disney, Sony Pictures boikot X. Karena X tayangkan posting-posting dari Gaza. Dan mereka boikot X dan cabut iklan dari X, mereka melakukan boikot," katanya.

[Gambas:Video CNN]

"Nah, ini artinya resiprokal, saling boikot," tambah Gus Yahya.

Melihat persoalan itu, Gus Yahya mengimbau harus memikirkan jalan keluar yang masuk akal dan memungkinkan untuk membantu Palestina.

"Bukan cuma sekadar harapan, tapi betul-betul yang work-able yang bisa dilakukan jalan keluarnya. Sebelum semua itu. Ini harus dihentikan segera. Serangan harus dihentikan segera," katanya.

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Alasan Petinggi Unilever Mundur Berjamaah******

Tiga direktur PTUnileverIndonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Salah satunya, direktur utama.

Ketiganya mengungkap alasan pengunduran diri tersebut adalah alasan pribadi.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti, yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.