pinjaman lewat wa

Dongeng dunia yang berbeda

Mendag Jajaki Kerja Sama Pedagangan Perbatasan dengan MITI Malaysia******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas menjajaki kerja sama perdagangan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Upaya kerja sama itu saat Zulhas bertemu dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri (Minister of Investment, Trade and Industry/MITI) Malaysia, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/6) lalu.

Kedua pihak kemudian melakukan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Perbatasan (Border Trade Agreement/BTA) Indonesia-Malaysia pada Kamis (8/6). Penandatanganan BTA ini, diharapkan dapat memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Hal lain yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai investasi di sektor rumah sakit Indonesia. Mendag mengundang industri kesehatan Malaysia untuk berinvestasi di sektor rumah sakit, terutama di daerah-daerah luar Jawa.

Zulhas pada pertemuan ini juga menyampaikan dukungannya kepada Malaysia yang menjadi tuan rumah Pertemuan Dewan Menteri Internasional Tripartite Rubber Council (ITRC) dan meminta dukungan dalam pencalonan CEO IRCo.

"Saya meminta dukungan Malaysia dalam pencalonan Indonesia sebagai CEO IRCo periode September 2023-Agustus 2025. Saya juga siap berkolaborasi dengan Malaysia dalam merumuskan program strategis ITRC/IRCo," kata Zulhas.

Resmikan Domart di Malaysia

Mendag Zulhas meresmikan pembukaan Domart, minimarket pertama di Malaysia yang 100 persen menjual produk-produk Indonesia. (Foto: Arsip Kemendag).

Di sisi lain, di hari yang sama saat pertemuan dengan Menteri Tengku Zafrul, Zulhas juga meresmikan pembukaan Domart di Kuala Lumpur, Malaysia. Lewat pembukaan Domart ini, Zulhas mendukung peningkatan ekspor produk-produk UMKM ke luar negeri.

Mendag mengatakan, minimarket pertama yang 100 persen menjual produk sekaligus menyajikan makanan khas Indonesia. "Ini bukan hanya sebuah pencapaian, tapi juga sebuah langkah maju yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia," ujar Zulhas.

"Kami berharap, akan dibuka kembali toko-toko berikutnya di seluruh pelosok Malaysia," tambah Zulhas seraya mengucapkan terima kasih kepada salah satu pemilik Domart, Wachidal Mustafa Dimyani yang berhasil membuka toko pertamanya di Malaysia.

Mendag menyebut, Domart tidak hanya sekadar toko, tetapi simbol dari kerja sama dan persahabatan antara dua negara. Sebab melalui Domart, ada upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk Indonesia termasuk produk UKM kepada masyarakat Malaysia.

"Kami berharap Domart bisa menjadi jembatan bagi para pengusaha Indonesia untuk memasuki pasar Malaysia," katanya.

Kemendag sendiri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan UKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Apalagi, Domart diharapkan menjadi bagian penting dari peningkatan ekspor Indonesia ke Malaysia.

"Saya yakin, dengan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, Domart dapat tumbuh dan berkembang menjadi toko yang sukses dan dicintai oleh masyarakat Malaysia," ungkap Zulhas,

Pada 2022, lanjut Zulhas, ekspor nonmigas Indonesia ke Malaysia mencapai US,6 miliar, meningkat 27,6 persen dibandingkan 2021. Menurutnya, hal ini merupakan bukti nyata dari kekuatan dan potensi pasar Indonesia.

Zulhas memandang, Malaysia bukan hanya sekadar negara tetangga, tetapi merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Indonesia.

Apalagi, kata Zulhas, Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan, baik dari segi demografi maupun geografi, yang memungkinkan produk Indonesia dapat diterima masyarakat Malaysia. Selain itu, Malaysia merupakan konsumen potensial untuk produk-produk Indonesia.

"Jadi, kami memiliki dua pasar potensial besar di Malaysia, yaitu masyarakat Malaysia sendiri dan komunitas Indonesia yang besar di sini," tutup Zulhas.

Pembayaran super

Freeport dan Pemerintah Pulihkan 2 Ribu Hektare Mangrove di Kaltim******

PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) guna merehabilitasi 2 ribu hektare hutan mangrove di Kalimantan Timur.

Usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro dan Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari di Pantai Melawai, Balikpapan, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan bahwa pihaknya berencana menanam mangrove di lahan seluas 10 ribu hektare sampai akhir masa tambang.

Hingga saat ini, PTFI telah menanam lebih dari 2,8 juta pohon mangrove di lahan seluas lebih dari 500 hektar di area Muara Ajkwa, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, rencana kerja sama dengan PTFI dan BRGM termasuk dalam Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional yang bertujuan mempertahankan kestabilan bentang alam di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus mewujudkan ekonomi hijau.

"Pemerintah mengapresiasi kesungguhan para mitra, yakni BRGM dan PTFI, untuk bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih lestari," kata Sigit.

Selain mencakup upaya rehabilitasi ekosistem dan tanaman mangrove, nota kesepahaman juga mencakup program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pemulihan berupa pemberian edukasi terkait pentingnya ekosistem mangrove, hingga pelibatan warga setempat dalam upaya rehabilitasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, KLHK memiliki standar terkait penanaman mangrove. Menurut Siti, penanaman mangrove akan memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat, termasuk padat karya mulai pemeliharaan hingga penanaman, serta perintisan dan penilaian atas kinerja masing-masing.

"Jadi ada periode perawatannya jadi T-0, T-1, T-2. Jadi itu sebabnya tidak mungkin dilakukan tanpa masyarakat, jadi masyarakatnya terlibat," ucap Siti.

Senada, Kepala BRGM Hartono menyebut bahwa BRGM memerlukan peran dari berbagai pihak untuk memulihkan ekosistem mangrove.

"Dalam hal ini BRGM bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia dalam pemulihan ekosistem mangrove seluas 2 ribu ha. Kegiatan kerja sama ini juga meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat mangrove di tingkat tapak," kata Hartono.

Pada kesempatan yang sama, ketiga pihak terkait bersama 30 perwakilan masyarakat juga melaksanakan kegiatan penanaman mangrove seluas 2 hektar di Desa Buluminung, Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menandai pencanangan program penanaman mangrove seluas 2 ribu hektare.

Ada hantu di hatiku

Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengirim pesan singkat alias SMS kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera mencairkan dana Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak di Lampung Cs.

Basuki mengatakan sudah mengusulkan anggaran sebanyak itu ke Kemenkeu pada Senin (5/6) lalu, untuk perbaikan 573 ruas jalan di seluruh Indonesia, termasuk yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.

Ia mengatakan dokumen pengajuan anggaran tersebut ditandatangani langsung olehnya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Saat ini, dokumen tersebut ada di Kemenkeu dan ia meminta untuk segera dipercepat.

Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan jalan di 32 provinsi. Basuki merinci ada 573 ruas jalan dengan panjang 2.873 km dan jembatan 2.363 meter.

Ia berharap duit Rp14,6 triliun itu bisa segera cair dalam dua minggu ke depan. Dengan begitu, target Presiden Jokowi memulai perbaikan jalan pada awal Juli 2023 bisa dilaksanakan.

"Sambil diusulkan ini, kami kerja lagi buat sisanya, sisa prioritas yang lain. Masing-masing provinsi," ungkap Basuki.

Kini, ia bersama Suharso tengah menyusun prioritas jalan-jalan berikutnya untuk diperbaiki dengan sisa anggaran Rp18,1 triliun. Ini sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi pengasuh tingkat dewa

TOD MRT Jakarta Tak Hanya Membangun Hunian, Tapi Menghidupkan Kawasan******

Sejak beroperasi di Indonesia, tepatnya di Jakarta, PT Mass Rapid Transit (MRT) tak hanya fokus mengembangkan sistemtransportasi untuk masyarakat. Perusahaan berpelat merah itu juga terus mengembangkan bisnis di sektor lain, sejalan dengan misinya mengembangkan transportasi yang ramah masyarakat.

Sistem Transit Oriented Development (TOD) pun dijajal untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas. Dalam perjalanannya, perusahaan itu mencontoh sistem TOD yang telah berjalan di Hong Kong dan Singapura.

Kepala Departemen TOD Business Generation PT MRT Jakarta Raihan Kusuma mengatakan sistem TOD yang dikembangkan perusahaannya tidak hanya fokus membangun hunian, tetapi membangun kawasan yang bisa memenuhi segala aspek dan kebutuhan masyarakat di era modern yang berjalan serba cepat ini.

"Karena niat kita ingin mengembalikan orang yang pergi dan mencari hunian di luar Jakarta untuk kembali ke Jakarta," kata Raihan ditemui di kantor MRT Jakarta beberapa waktu lalu.

MRT Jakarta berkaca pada Land Transport and Authority (LTA) Singapura dan MTR Hong Kong. Raihan mengatakan keduanya benar-benar memanfaatkan kawasan yang semula tak berpenghuni di dekat stasiun MRT. Kemudian, dengan memanfaatkan sektor properti itu, mereka bisa memperoleh pendapatan yang cukup besar.

"Sumber pendapatan dari properti TOD ini bahkan memberi kontribusi hingga 60 persen," katanya.

Manfaatkan lahan tak terpakai

Saat ini, ada sejumlah kawasan TOD yang sudah dikembangkan di Jakarta. Ke depan, kawasan-kawasan itu akan terus bertambah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

Raihan menuturkan demi mewujudkan kawasan TOD ini MRT Jakarta akan memanfaatkan sejumlah lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Nantinya, properti atau hunian yang menjadi salah satu aspek bisnis di TOD itu akan terdiri dari dua konsep.

Pertama, konsep sewa co-living yang dinamai Alaspadu. Kedua, konsep kepemilikan atau kelas apartemen yang disebut Rumahpadu. Hunian ini ditargetkan untuk anak muda dari kelas menengah yang membutuhkan hunian di Jakarta.

"Dalam sepuluh tahun ke depan kami memproyeksikan bisnis properti yang sedang dikembangkan bisa menyumbang 60-70 persen pendapatan MRT Jakarta," kata dia.

Raihan juga memastikan, ketika ibu kota resmi dipindah ke Kalimantan konsep TOD ini tetap berjalan dan tak akan mati meskipun pusat pemerintahan tak lagi di Jakarta. Lagi pula Jakarta ke depannya memang dibentuk sebagai pusat bisnis yang tentunya membutuhkan alat transportasi dengan hunian yang modern.

"Tidak usah khawatir, karena ke depan kami tetap optimis TOD tetap berjalan meskipun ibu kotanya sudah pindah," katanya.

Catatan Redaksi:Artikel ini merupakan rangkaian tulisan dari kegiatan Fellowship MRT Jakarta

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

Proyek Kereta Cepat Jakarta******

ProyekKereta Cepat Jakarta-Bandungdilanda masalah baru. 

Mengutip Reuters.com,Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut; Mott Macdonald, PwC, dan Umbra dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Sebaliknya,  Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Mundurnya jadwal operasional KCJB bukan yang pertama. Sebelum dijadwalkan pada Agustus, proyek ini semula ditargetkan rampung pada Juni 2023.

CNNIndonesia sudah berupaya meminta penjelasan atas kebenaran isi laporan itu ke Kementerian Perhubungan melalui Juru Bicara mereka Adita Irawati dan General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry.

Tapi, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

Pada Maret Lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan seluruh rel telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma.

Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi.

"Hingga akhirnya pengoperasian secara komersial dijadwalkan akan dilakukan pada Agustus nanti sebagai kado terindah bagi HUT Ke-78 Republik Indonesia," ujar Luhut.

Ia berharap kehadiran KCJB tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan penumpang, tetapi juga memberikan dampak perekonomian langsung bagi penduduk sekitar yang tinggal di sepanjang jalur yang dilintasinya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

KKP Patok Harga Pasir Laut 2 Tahun Sebelum Izin Ekspor Jokowi Terbit******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mematok tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasir laut dua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor komoditas itu dibuka lagi.

Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.

Sementara itu, izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.

"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).

Melalui Kepmen itu, Sakti juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.

Lihat Juga : Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?

Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:

a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.

CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.

Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]