link slot server thailand super gacor

Putri Duyung Telah Jatuh

Erick Siap Tindak Tegas 155 Bos BUMN Tak Patuh LHKPN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.

Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:

1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Menhub soal Salah Desain Jembatan Lengkung LRT: Itu Solusi******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal isu salah desain jembatan lengkung LRT Jabodebek di Gatot Subroto-Kuningan.

Ia mengaku tidak bisa mengatakan desain itu salah atau benar. Yang pasti katanya, dalam merancang sebuah konstruksi di tikungan, arsitek pasti memikirkan desain terbaik demi mengatasi hambatan yang ada di lapangan.

Termasuk untuk proyek LRT Jabodebek.

"Saya tidak bisa ngomong salah dan benar, tetapi adalah suatu kelaziman bahwa pada satu tikungan harus ada solusi. Coba bayangkan kalau di tengah-tengahnya ada kolom, atau dibikin segi empat, suruh berhenti? Ya sekarang itu solusi desain optimum. Saya tidak katakan itu maksimum, saya bisa katakan tidak salah, itu adalah solusi desain," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Kamis (3/8).

"Yang namanya desain itu memang dengan hambatan, lalu arsitek engineermencari solusi," tambahnya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software developmentyang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integratorpada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integratordi tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

Merespons itu semua, terutama masalah desain, Jokowi mengatakan itu semua tidak perlu dibesar-besarkan.

Ia mengatakan kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya,meskipun sudah ada LRT di Palembang, Jokowi mengatakan LRT Jabodebek merupakan proyek LRT pertama yang dikerjakan Indonesia.

"LRT ini yang pertama kali kita kerjakan jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki ya kita perbaiki. Jangan senang mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali," ujar Jokowi usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (3/8).

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Jawa Timur Ingin Bangun MRT dengan Dukungan APBN******

Pemerintah Provinsi Jawa Timurberkeinginan untuk membangunMRT di Surabaya.

Namun, demi mewujudkan keinginan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pemerintahannya butuh dukungan dari pemerintah pusat atau APBN supaya proyek itu bisa terbangun.

Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT cukup besar.

Emil mengatakan campur tangan pembangunan MRT dalam bentuk dukungan APBN sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta. 

"Itu kalau melihat ke Jakarta (MRT Jakarta), tidak mungkin itu penuh swasta, harus ada peran serta darigovernment," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

"Corenya ini memang tidak bisa tanpa pusat. Jadi memang ranahnya ini harus ke pusat," imbuhnya.

Meski belum ada kejelasan sumber pendanaan. Namun, Jatim terus melakukan persiapan seperti administrasi untuk pembangunan MRT ini.

"Persiapan terus kita lakukan. Kalau nggak disiapkan dari sekarang , ditunda-tunda ya tidak akan pernah jadi," paparnya.

Sementara, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk membangun MRT Surabaya, Emil mengungkapkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"(Perkiraan pembiayaan) Tunggu pertemuan saya berikutnya dengan Bappenas," kata Emil.

Sama seperti pembangunan MRT Jakarta, MRT Surabaya juga akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat ini, perusahaan Negeri Sakura tersebut tengah melakukan studi atau kajian untuk proyek ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kebetulan yang mengembangkan di Jakarta itu JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya," jelasnya.

Namun, ia mengakui proses pembangunan moda transportasi canggih seperti MRT memang membutuhkan waktu. Karena itu, persiapan sebelum pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tak menjadi proyek mangkrak.

"Kita memang sudah mulai merintis nih proyek, tapi kan tidak bisa selesai jangka pendek. Nah, ini terus berprogres dan untuk detail nya nanti kita sampaikan," pungkasnya.

Ujung pedang

Erick Siap Tindak Tegas 155 Bos BUMN Tak Patuh LHKPN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.

Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:

1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Basuki Sebut Pembebasan Lahan Pengendali Banjir Jakarta Macet 5 Tahun******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut selama 5 tahun belakangan ini pembebasan lahan proyek pengendali banjirdi Jakarta, seperti sodetan dan normalisasi Ciliwung macet.

Hal ini katanya, bisa dibuktikan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR yang selalu Rp0 selama 5 tahun belakangan ini.

"Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu Rp0, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena tidak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tercatat dari 33 kilometer (km) yang masih perlu dinormalisasi, sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum tersentuh. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

Basuki menuturkan proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan kembali dilakukan. Dalam hal ini ia sempat menyinggung Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat.

"Sekarang dimulai sama Pak Heru, diupayakan pembebasan lahannya kami baru alokasikan," sebut Basuki.

Masalah pembebasan lahan proyek pengendali banjir Jakarta sebelumnya diungkit Presiden Jokowi. Akibat masalah itu, proyek Sodetan Ciliwung macet.

Ia mengatakan proyek Sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti.

Tak heran, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pembebasan lahan. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung pada pekerjaan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Erick Thohir Panggil Dirut Pertamina******

Menteri BUMN Erick Thohir memanggil direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Kamis (20/7) kemarin. Beredar kabar pemanggilan tersebut terkait perombakan direksi Pertamina.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tidak tahu apakah pemanggilan tersebut terkait rencana perombakan direksi Pertamina ketika dikonfirmasi.

"Saya tidak tahu. Mungkin (tanyakan) ke Kementerian BUMN," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga enggan membeberkan apa yang dibahas Erick dengan petinggi Pertamina. Menurutnya, sah-sah saja jika Erick memanggil direktur utama Pertamina.

"Kenapa kalau Bu Nicke (direktur utama Pertamina) ke sini? Kan biasa Bu Nicke ke sini, masa dilarang," katanya.

[Gambas:Video CNN]