simulasi perhitungan kredivo

Kaisar Wu dari Jiuzhou

IHSG Perkasa di 6.702 Berkat Penguatan 280 Saham******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di 6.702 pada Rabu (21/6). Indeks saham menguat 42,17 poin atau plus 0,62 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,74 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 280 saham menguat, 240 terkoreksi, dan 218 lainnya stagnan. Terpantau sepuluh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor transportasi yang menguat 1,38 persen.

Bursa saham Eropa juga terpantau bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,29 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,21 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,10 persen.

Sedangkan, bursa Amerika anjlok. Indeks S&P 500 turun 0,47 persen, indeks NYSE melemah 0,93 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,16 persen.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Masalah Aize

Staf Erick soal DPR Minta 80 Kursi Bisnis Buat Haji: Tidak Gratis******

Staf Khusus Menteri BUMN III Arya Sinulingga buka suara soal permintaan 80 kursi pesawat kelas bisnis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertugas sebagai tim pengawas haji.

"Saya perlu jelaskan, DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis dan mereka juga pakai. Jadi itu betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR gratis, sama saja kayak yang lain," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (22/6), dikutip dari finance detik.

Arya menjelaskan dengan pemesanan dari DPR sebanyak itu, akan menambah pemasukan untuk maskapai sendiri khususnya Garuda.

"Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede, mahal itu barang. Jadi kami bukan tertekan oleh DPR, kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami Garuda," jelasnya.

Pihaknya berharap kementerian dan lembaga lain juga bisa memilih Garuda untuk melakukan penerbangan. Terutama jika untuk perjalan dinas, dan disarankan pesan dari jauh-jauh hari.

"Kalau bisa semua kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari. Kalau ada perjalanan dinas maka pesanlah tahunan, jangan dianggap itu adalah permintaan khusus, justru kami bahagia karena berarti kami bisa booking duluan kami sudah tahu alokasi kami udah terpenuhi jauh-jauh hari," jelasnya.

"Jadi mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi karena bisnis kami juga makin bagus. Tolong pesan jauh-jauh hari," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

Wamen BUMN Pastikan Peluncuran Kereta Cepat dan LRT Tetap 18 Agustus******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan peluncuranKereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) danLRT Jabodebek tetap sesuai jadwal, yakni 18 Agustus 2023.

Hal ini kembali ditekankan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Menurutnya, kedua moda transportasi tersebut tetap menjadi kado ulang tahun Kemerdekaan RI ke-78.

"Ini salah satu yang akan kita launchingnanti 18 Agustus adalah LRT dan Kereta Cepat," ujar pria yang akrab disapa Tiko tersebut di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

"Untuk itu kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan bagaimana konektivitas antara intermoda memberikan layanan optimal, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat, tapi juga meningkatkan pendapatan perusahaan," jelasnya.

Tak hanya akses moda transportasi, pemerintah juga saling koordinasi dalam hal digitalisasi ticketing. Sebab, LRT bakal dijalankan dengan pembayaran non tunai atau tidak ada cash.

Diharapkan, jika digitalisasi ticketing berjalan dengan lancar dan moda transportasi terkoneksi dengan baik, masyarakat bakal beralih dari kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di Jabodetabek.

"Kita harap masyarakat memilih kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Ini sebenarnya tujuan akhir yang kita harapkan. Intinya masyarakat lebih nyaman memilih kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi, seperti di negara maju Singapura, Jepang dan sebagainya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni******

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamkamengultimatum Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo untuk minta maaf kepada kliennya paling telat Selasa (20/6).

Jika tidak, kliennya bakal melaporkan Prastowo ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar Maqdir saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Maqdir juga meluruskan bahwa CMNP bukan mau menggugat Prastowo, melainkan melaporkannya ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik kepada Jusuf Hamka.

"Kami sampai sekarang masih tunggu, kami mau lihat dia punya itikad baik tidak. Kalau dia merasa salah, dia minta maaf saja secara terbuka seperti tweet dia. Supaya dia juga menyampaikan secara terbuka ke hadapan orang banyak bahwa dia salah," jelasnya.

"Karena bagaimana pun juga, mari jujurlah, jadi orang yang jujur. Jangan karena lagi berkuasa menginjak-injak orang, jangan gitu lah. Ini orang ngomongnya sembarangan soalnya," imbuh Maqdir.

Bahkan, ia mengungkapkan sudah menyurati Kemenkeu atas nama CMNP sejak 2017 perkara utang negara tersebut. Namun, hanya satu tanggapan dari Kemenkeu yang diterima pada 2021.

"Satu-satunya tanggapan Kemenkeu itu 2021, kalau enggak salah saya. Kesan saya dari tanggapan itu, dia (Kemenkeu) tidak mau bayar kewajiban itu. Saya yang menyurati atas nama kuasa hukum CMNP," tutupnya.

Dihubungi terpisah, Jusuf Hamka bahkan mengajak Yustinus Prastowo taruhan soal pernyataannya. Ia mengaku siap mundur dari CMNP dan memberi anak buah Menkeu Sri Mulyani itu Rp1 triliun jika namanya tidak terdaftar sebagai pemegang saham CMNP.

"Saya siap pakai rok kalau saya punya nama tidak ada sebagai pemegang saham, gitu saja. Kita taruhan sama-sama. Kalau ternyata nama saya ada, siap gak yang bersangkutan pakai rok? Dan saya siap mengundurkan diri dari CMNP, dia siap gak mengundurkan diri dari Kemenkeu? Tambah Rp1 triliun, saya tambahin. Dia kalau kalah, tambahin Rp1 ke saya. Enak kan? Gak ribet bos," tegas Jusuf.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya hari ini di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," sambung Prastowo.

Kisruh antara Jusuf Hamka dengan Yustinus Prastowo bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf Hamka menyebut utang negara bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Sekilas tentang melampaui

'Hantu' El Nino Picu Anomali Kenaikan Harga Pangan usai Lebaran******

Sejumlah bahan pokokmakin mahal dalam beberapa bulan terakhir. Padahal, momentum Hari Raya Idulfitri sudah terlewat.

Biasanya, kenaikan harga pangan memang terjadi menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Namun kali ini fenomenanya berbeda.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, kenaikan terjadi pada komoditas daging ayam, telur, daging sapi hingga bawang-bawangan sejak April lalu.

Daging ayam ras yang pada 3 April 2023 tercatat seharga Rp33.750 per kg terus naik menjadi Rp36.250 pada 3 Mei 2023. Sejak saat itu harga daging ayam tak pernah lagi turun hingga pada 21 Juni 2023 tembus menjadi Rp39.400 per kg.

Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan membenarkan jika terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan di hampir seluruh pasar anggota mereka. Kenaikan secara signifikan terlihat sekali dalam sepekan terakhir, terutama untuk telur, daging ayam ras dan daging sapi.

"Beberapa laporan dari pedagang ke kami mengeluhkan harga telur, ayam dan daging naik fantastis. Karena itu kami dorong pemerintah untuk mengambil langkah, terutama untuk membantu pedagang kecil," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, Hari Raya Iduladha yang berlangsung kurang dari sebulan lagi tidak bisa dijadikan alasan kenaikan harga bahan pokok. Sebab, ini adalah kegiatan yang ada tiap tahun dan pemerintah harusnya sudah memiliki solusi.

Kendati, ia mengatakan sampai saat ini daya beli masyarakat masih terjaga, hanya saja persoalan harga tetap menjadi masalah. "Permintaan saat ini normal-normal saja tapi harga banyak dikeluhkan," imbuhnya.

Ekonom Indef Rusli Abdullah melihat ada dua penyebab utama fenomena kenaikan harga pangan yang terjadi di luar momentum biasanya. Pertama, permintaan meningkat usai pandemi dan kedua, kekhawatiran terjadinya El Nino.

Menurut Rusli, kenaikan permintaan usai pandemi bisa diatasi dalam waktu dekat. Sebab, kenaikan permintaan ini memang dinilai tidak diantisipasi dengan stok yang ada.

"Terkait dengan kenaikan harga karena ada aktivitas ekonomi ini saya rasa bagus. Hanya saja ada permintaan dan suplai nya yang belum memenuhi, karena ini seperti hujan tiba-tiba dan orang tidak siap-siap. Jadi keseimbangan belum terjadi, tapi saya rasa bisa diatasilah dalam waktu dekat," imbuhnya.

Sedangkan El Nino seperti 'hantu' yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan separah apa dampak yang ditimbulkan.

"Di sini pemerintah atau BMKG mengingatkan awas dengan El Nino. Ini secara psikologi menjadi pemicu kenaikan harga karena ada kekhawatiran di masa depan," kata Rusli.

Pasalnya, pemerintah hanya memperingatkan agar waspada terhadap El Nino tanpa memberikan solusi dan penjelasan lebih detail. Karenanya, ia berharap pemerintah lebih berhati-hati dan bijak dalam menyikapi fenomena perubahan cuaca tersebut.

"Kalau bisa ada proyeksi di wilayah mana kemungkinan besar bakal terjadi El Nino sekaligus diberikan atau diantisipasi solusinya. Misalnya dengan memperhatikan stok pangan, terutama bahan pokok di daerah tersebut. Bisa koordinasi dengan Bulog untuk memastikan stok ke wilayah yang bakal terdampak besar itu, misalnya," jelasnya.

Tak hanya itu, ia berharap pemerintah juga memberikan solusi misalnya pangan apa yang perlu ditanam saat nantinya terjadi El Nino. Karena El Nino adalah fenomena panas yang berlebih, maka perlu diimbau ke petani untuk menanam tanaman yang tahan panas.

"Kan enggak mungkin menanam padi yang butuh banyak air, bisa-bisa gagal panen. Ini yang harus pemerintah sikapi dengan baik dan bijak. Jangan sampai koar-koar soal El Nino tapi nanti malah zonk," tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Momentum Iduladha hingga Ancaman El Nino

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Jokowi Terbitkan Perpres Percepatan Swasembada Gula Nasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).

Perpres itu dikeluarkan dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu. Dan, juga guna mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (biofuel), perlu ditingkatkan produksi bioetanol yang berasal dari produksi tebu.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel)," demikian bunyi poin c bagian pertimbangan dalam Perpres dimaksud dikutip Minggu (18/6).

Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Terdapat peta jalan atauroad mapuntuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya ada lima poin yang disinggung dalam Perpres 40/2023.

Pertama, peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan tebang muat angkut. Kemudian penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan.

Poin ketiga yaitu peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen; peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kilo liter (kL).

"Sumber lahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multiusaha," bunyi Pasal 3 ayat 2 Perpres 40/2023.

Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028. Sedangkan pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Pencapaian peningkatan produksi bioetanol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Peta jalan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak terkait.

Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

"Peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 3 ayat 7 Perpres tersebut.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat