slot viral terbaru

Pedang, Sihir, dan Taksi

Berpotensi Langgar 3 Aturan, Luhut Tolak Impor KRL Bekas dari Jepang******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkanimpor kereta commuterline(KRL) bekas dari Jepang batal.

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut di KCIC, Kamis (22/6).

Menurutnya, pembatalan impor KRL bekas itu dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Luhut mengatakan ada rencana untuk mengimpor KRL baru.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka menyusul nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Namun di tengah kondisi itu, KCI belum mendapatkan gantinya. KCI kata Agus, sebenarnya tidak tinggal diam atas masalah itu.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Xuanling Sembilan Alam

TV LED di Transmart Diskon Rp4 Jutaan, Pas buat Nobar Selama Liburan******

Transmart Full Day Sale bertajuk 'Liburan Meriah Promo Murah' bakal digelar pada Sabtu (24/6) di seluruh toko se-Indonesia.

Selama periode Full Day Sale berlangsung, berbagai barang elektronik di Transmart didiskon besar-besaran. Bahkan selisih harga setelah diskonnya bisa sampai jutaan rupiah, lho.

Lihat Juga : Belanja Diskon Transmart Full Day Sale Pakai Allo Bank dan Bank Mega

Nah, jika Anda membayar dengan Allo Bank atau Bank Mega, bakal ada tambahan diskon lagi sebesar 20 persen, jadi bayar cuma Rp4.559.200 saja. Dengan begitu, Anda bisa hemat Rp4.339.800. Diskon ini berlaku nasional di seluruh gerai Transmart.

Tak hanya itu, TV LED Sharp 60" UHD Smart diskon dari Rp12.249.000 menjadi Rp7.119.200 untuk wilayah Jawa, Bali, dan Lampung. Anda jadi hemat Rp5.129.800.

Sementara di luar wilayah tersebut, TV LED Sharp 60" dari harga Rp12.359.000 jadi tinggal Rp7,199,200 alias hemat Rp5.159.800.

TV ukuran 60" ini tentu bisa jadi pilihan pas keluarga supaya kesan menonton bersama lebih lega dan terasa seru.

Selain TV, masih ada banyak diskon elektronik lainnya mulai dari AC, kulkas, sampai sepeda listrik yang pastinya bisa langsung dibawa pulang karena cuma bayar setengah harga.

Kalau mau makin hemat, jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah karena berlaku diskon tambahan senilai 20 persen.

Mumpung lagi musim liburan sekolah plus ada Transmart Full Day Sale, jangan sampai terlewat beli TV baru untuk kebutuhan nobar film bersama keluarga, ya.

Yuk, pasang alarmnya sekarang! Biar gak kesiangan merapat ke gerai Transmart terdekat sebelum periode Full Day Sale hangus.

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika berupa pembayaran fee lisensi. Bantuan itu diberikan sekali dari tiga kali perhelatan event tersebut. 

Adapun ajang balap WSBK diselenggarakan pada 19-21 November 2021, lalu 11-13 November 2022, serta 3-5 Maret 2023 di Sirkuit Mandalika.

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com, Kamis (21/6).

Arya lantas mencontohkan ajang Formula E yang dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang," ucapnya.

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," Arya menambahkan.

Lihat Juga : Staf Erick soal Sandi Heran WSBK Bikin Rugi Rp100 M: Bantu Cuma Sekali

Pada kesempatan itu, Arya juga merespons keheranan Menparekraf Sandiaga Uno yang heran ajang WSBK merugi padahal sudah dibayari kementeriannya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," katanya.

Belum lama ini, Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengutarakan dirinya heran ajang WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, ia mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang untuk mendanai gelaran tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Lihat Juga : Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas

Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ia mengusulkan ajang balap motor itu dihapuskan agar kerugian tak bertambah.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Master Paviliun Jingtian

Di India, Mentan Syahrul Limpo Pamer 3 Poin Kesepakatan dengan Korsel******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkap hasil kunjungan kerja ke Indiadi tengah polemik pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan tujuan awal kunjungan itu yakni melobi Korea Selatan terkait pengembangan sistem pertanian modern di Tanah Air.

Syahrul menegaskan dirinya ingin memastikan estafet kesepakatan G20 Bali dapat diteruskan oleh India sebagai tuan rumah G20.

Lihat Juga : Syahrul Limpo Soal KPK: Semoga Hukum Bisa Ditegakkan dengan Benar

"Yang penting adalah baik menteri dan wakil menteri pertanian Korea menyanggupi untuk memberikan ruang bagi petani milenial untuk magang sebanyak-banyaknya," katanya.

Ia mengatakan Indonesia juga mendorong Korea Selatan membuka ruang impor bagi produk dalam negeri. Diketahui, saat ini banyak hasil pertanian Indonesia yang masuk ke Korea seperti produk perkebunan, peternakan dan juga hortikultura.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan lembaga antirasuah bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementerian yang kini dinakhodai Syahrul.

Dalam konteks tersebut,KPK sudah melayangkan surat undangan untuk klarifikasi kepada Syahrul Yasin Limpo sebanyak tiga kali. Undangan itu terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK pertama kali melayangkan surat panggilan ke Syahrul pada 6 Juni lalu. Kemudian, Syahrul mengirim surat balasan meminta penjadwalan ulang pada 9 Juni.

Selanjutnya, KPK mengirim surat panggilan kedua tertanggal 12 Juni untuk pemeriksaan hari ini, Jumat (16/6). Namun, Syahrul kembali mangkir dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni.

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Dirut Pastikan Tak Ada PHK Imbas Perum PPD Digabung dengan Damri******

Direktur Utama PerumDamri Setia N. Milatia Moemin memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PerumPPD setelah resmi dilebur dengan Perum Damri.

Pemerintah memang telah resmi menggabung Perum PPD dengan Perum Damri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada (PHK), (karyawan) diserap semua ke Damri," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang hadir dalam acara perayaan penggabungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Pencapaian ini ia nilai menjadi salah satu milestonepenting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (value creation) dan sustainabilitybagi perusahaan BUMN," jelas pria yang akrab disapa Tiko ini.

Menurut Tiko, penggabungan BUMN dengan sektor yang sama memang menjadi bagian dari komitmen Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan perampingan perusahaan. Tujuannya untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama.

Tiko berharap setelah penggabungan ini Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan).

"Perum Damri diharapkan melakukan kerja sama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain, sehingga dapat menjadi akselerator feeding systempada moda transportasi lain seperti Bus, Kereta Api, Kereta Cepat, MRT, LRT, dan bahkan Pesawat Udara," pungkas Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Archon misterius

Mandalika, Warisan Utang Rp4,6 T dan Rencana Ambil Alih oleh Pemda NTB******

Sirkuit Mandalika menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menggaet wisatawan khususnya turis asing ke Indonesia dengan menghelat event olah raga internasional seperti MotoGP 2022 dan World Superbike (WSBK).

Event MotoGP Mandalika 2022 menjadi pelepas dahaga Indonesia 25 tahun lamanya setelah terakhir kali menggelar balap motor kelas dunia itu di Sirkuit Sentul pada 1997 silam.

Bahkan, Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang mungkin sulit dilupakan The Baby Alien alias Marc Marquez. Pasalnya, Marquez harus rela crash empat kali saat free practice dan warm up, gagal balapan, hingga divonis mengalami diplopia lagi.

Kearifan lokal ini muncul ketika seisi sirkuit diselimuti awan hitam hingga petir menggelegar, tepat sebelum balapan dihelat pada 20 Maret 2022 lalu.

Sang pawang hujan ini muncul di area pit lane sembari komat-kamit melafalkan mantra khusus. Mbak Rara mengenakan helm proyek berwarna putih, jaket bermotif kain khas Indonesia, dan bertelanjang kaki. Ia membawa alat khusus selayaknya cawan yang dipukul-pukul dengan tongkat kecil.

Sebelum MotoGP, aspal Mandalika sudah lebih dahulu digunakan untuk balapan World Superbike (WSBK). Sirkuit di Lombok Tengah ini masuk kalender WSBK sejak 2021.

Bahkan, dunia punya kenangan abadi dengan ajang WSBK Mandalika 2021. Saat itu, Bos Ducati marah besar karena oknum panitia lokal meng-unboxing kargo motornya secara ilegal.

Lihat Juga : Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika

Namun siapa sangka gemerlap event-event tersebut rupanya meninggalkan kerugian bagi Indonesia. Untuk WBSK, rugi Rp100 miliar dan MotoGP merugi Rp50 miliar.

Tak hanya rugi, gagal balik modal ini juga menyumbang utang Rp4,6 triliun yang dipikul InJourney selaku holding BUMN Pariwisata pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengeluhkan utang tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR. Doni mengungkapkan mereka memiliki kewajiban jangka pendek Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

Pada akhirnya, WSBK yang diklaim sepi sponsor terancam dicoret dari kalender Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Lihat Juga : IHSG Diprediksi Masih Menguat Hari Ini

Selain itu, InJourney melalui PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun untuk menyelesaikan sengkarut utang tersebut.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, di antaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Komisi VI DPR pun merestui pengajuan PMN InJourney itu di dalam rapat yang digelar sehari setelahnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Di tengah sengkarut polemik utang Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah muncul bak pahlawan kesiangan dengan niat mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika dari InJourney yang terlilit utang.

Lihat Juga : Pegawai Bank Cs di China Dilarang Foya-foya Buntut Korupsi US T

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insyaallah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ungkap Politikus PKS itu, dikutip dari Antara.

Ia menyebut kegiatan olahraga tidak selalu menguntungkan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas, bahkan banyak penyelenggara merugi. Namun, Zulkieflimansyah berniat terus menggenjot pengelolaan hingga promosi agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan atau cuandi kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi, penyelenggara boleh saja rugi, tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tegasnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Cuan musiman hingga dibutuhkan perhitungan modal matang