petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

lazada kredivo

klik388 422Jutaan kata 950990Orang-orang telah membaca serialisasi

《lazada kredivo》

KemenPPPA dan Save the Children bantu suarakan keresahan anak******

KemenPPPA dan Save the Children bantu suarakan keresahan anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi bersama Yayasan Save the Children Indonesia melalui program Genpeace menggelar pagelaran Panca Sora di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (3/3/2024) untuk membantu anak-anak Kota Bandung menyuarakan keresahannya pada Musrenbang Kota Bandung 2024. (ANTARA/HO-Humas Save the Children Indonesia)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi bersama Yayasan Save the Children Indonesia melalui Program Genpeace menggelar pagelaran Panca Sora untuk membantu anak-anak Kota Bandung menyuarakan keresahan masing-masing pada Musrenbang Kota Bandung 2024. Dalam rilis yang disiarkan oleh Yayasan Save the Children Indonesia di Jakarta pada Senin, pagelaran itu merupakan kegiatan rintisan sekaligus model alternatif dalam menyampaikan pendapat anak mengenai perencanaan pembangunan kota agar ramah anak dengan menggunakan pendekatan seni budaya. Suara anak yang disampaikan dalam pagelaran Panca Sora ditampilkan melalui penciptaan lagu orisinal, festival, tari tradisional, wayang golek, angklung masal, hingga kabaret di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (3/3). Seluruh penampilan tersebut memuat keresahan sekaligus harapan anak-anak terhadap pembangunan Kota Bandung berkenaan dengan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan dan klaster perlindungan khusus. “Kami berharap, pemerintah wilayah lain dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Save the Children Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan seni budaya yang lebih ramah anak,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu. Pasalnya, ia mengingatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu peran Forum Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak yang telah diubah dengan Permen PPPA No. 1 Tahun 2022. Selama tujuh bulan, Yayasan Save the Children Indonesia dengan dibantu oleh Saung Angklung Udjo melatih sebanyak 30 anak yang berasal dari Forum Anak Kota Bandung serta 8 kelompok anak lainnya di Kota Bandung. Bukan hanya itu, ketiga puluh anak yang menjadi peserta pagelaran Panca Sora itu juga mendapatkan pendampingan untuk menggali permasalahan yang mereka hadapi di Kota Bandung sekaligus gagasan yang ingin disuarakan melalui Musrenbang Kota Bandung 2024. “Partisipasi anak yang bermakna menjadi kunci keberhasilan Pembangunan kota/ kabupaten yang layak anak. Suara anak harus menjadi tumpuan dan dasar bagaimana sebuah Kota dapat berupaya memenuhi hak-hak anak. Melalui program Genpeace, kami menciptakan model alternatif penyampaian suara anak melalui seni budaya,” kata Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat. Setiap tahun, sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak, Pemerintah Kota Bandung telah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan suara anak pada kegiatan musrenbang.

Baca juga: KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

PLN: Sabang miliki cadangan listrik sebesar 2,5 MW******

PLN: Sabang miliki cadangan listrik sebesar 2,5 MW
Penandatanganan kerja sama PLN dengan Pj Wali Kota Sabang untuk mempercepat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang. (ANTARA/HO-Humas PLN)
PLN siap memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh para investor yang mengembangkan usahanya di sektor pariwisata
Banda Aceh (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh menyatakan saat ini Kota Sabang memiliki cadangan listrik sebesar 2,5 MW yang siap mendukung untuk pengembangan daerah tersebut khususnya untuk pariwisata.
 “Alhamdulillah untuk ketersediaan energi sangat cukup sehingga para investor yang ingin membuka industri dalam wilayah kerja UP3 Banda Aceh khususnya di Sabang dan Aceh umumnya sangat cukup,” kata Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh Eka Rahma Daniati di Banda Aceh, Senin. Ia menjelaskan PLN berkomitmen untuk mendukung pengembangan Kota Sabang dengan memastikan keandalan energi sehingga seluruh aktivitas ekonomi khususnya sektor pariwisata dapat terus eksis dan berkembang.
 Pihaknya juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan Pemko Sabang yang bertujuan untuk mempercepat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang.
 Ia mengatakan dengan ketersediaan listrik yang ada saat ini, PLN UP3 Banda Aceh siap memberikan pelayanan maksimal kepada para investor yang ingin melakukan pengembangan usaha di Kota Sabang.
 “PLN siap memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh para investor yang mengembangkan usahanya di sektor pariwisata,” katanya.
 Ia menyebutkan dua PLTD yang ada di Sabang yakni di Aneuk Laot dan Cot Abeuk mampu menghasilkan daya sebesar 7,7 MW dengan beban puncak di Sabang mencapai 5,16 MW dari total daya yang dihasilkan.
 Pihaknya meyakini dengan daya yang tersedia saat ini sangat cukup untuk mendukung investasi di Pulau Weh itu untuk terus berkembang terutama untuk sektor pariwisata.Pj Walikota Sabang Reza Fahlevi menyampaikan terima kasih kepada PLN yang terus mendukung pembangunan daerah yang berada di ujung paling barat Indonesia itu.

Baca juga: PLN targetkan 2024 seluruh dusun di Aceh terlistriki
Baca juga: PLN: Aceh dapat tambahan daya 240 MW dari dua pembangkit listrik

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jatislot

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
rtp tuna55
situs semua slot
situs slot online indonesia
tenor kredit pintar
admin jarwo gacor
solo333 slot
grandmpo
selirqq
qqpremium
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot cq9 demo
Bab 2 cuan128
Bab 3 rumah303
Bab 4 rtp kaskustoto
Bab 5 joglototo
Bab 6 admin jarwo
Bab 7 cara dapat uang 5 juta dengan cepat
Bab 8 kkslot777
Bab 9 slot terpercaya dan mudah menang
Bab 10 cara mendapatkan cicilan 12 bulan di kredivo
Bab 11 limit kredivo adalah
Bab 12 kredit hp bunga rendah
Bab 13 pinjol yang bisa dicicil
Bab 14 klikbet77
Bab 15 cara agar menang main slot higgs domino
Bab 16 pinjaman online tidak terdaftar ojk
Bab 17 88dewi slot
Bab 18 spinhoki88
Bab 19 game terbaru slot
Bab 20 slot terjitu
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4513bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Orang-orang menghormati

pasangjitu
Jokowi menugasi Wapres laksanakan tugas presiden selama 4-6 Maret
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers menjelang kunjungan kenegaraan ke Australia, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menugasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan tugas presiden selama Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia, mulai Senin hingga 6 Maret 2024.

Penugasan itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Berdasarkan salinan keppres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, Jokowi dalam keppres itu memutuskan empat hal:

Kesatu, menugasi Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air.

Kedua, apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.

Ketiga, setelah Presiden berada kembali di Tanah Air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden.

Keempat, keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keppres ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 1 Maret 2024.

Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia, Senin pagi, untuk menghadiri perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia, 4—6 Maret 2024, yang merayakan 50 tahun hubungan kemitraan ASEAN dengan negara tersebut.

Presiden mengatakan bahwa penyelenggaraan KTT ini untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Selain itu, akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo Pasifik damai, stabil, dan makmur.

Selain menghadiri KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja.

Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan harga BBM tidak naik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

link alternatif slot88 luck
Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Darah yang membakar jiwa

data paito sdy
Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi 
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan agar Provinsi Aceh terus mengoptimalkan bonus demografi, mengingat di beberapa provinsi sudah mulai meninggalkan bonus demografi ini.   

"Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat rasio ketergantungan (dependency ratio) 44,33," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  

Hasto menyampaikan, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif ada di angka 67,56 persen, tetapi rasio ketergantungan du tahun 2023 masih cukup berat, yakni 48,01.  

"Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang, dan puncak bonus demografi itu terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil," ujar dia.

Untuk itu, ia mengingatkan agar bonus demografi mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena apabila menginginkan pendapatan per kapita naik, maka seluruh pihak harus memperjuangkan peningkatan angka tersebut meski berat.  

"Jadi secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi, maka kalau stunting enggak turun, sedih, kita akan terjebak dalam pendapatan kelas menengah atau middle income trap," ucapnya.  

Kondisi pendapatan kelas menengah yakni saat sebuah negara sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.

Provinsi Aceh, lanjut dia, mempunyai prospek di tahun 2027 karena angka ketergantungannya rendah, tetapi setelah 2027, Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus tetap waspada, karena akan dipenuhi oleh penduduk usia tua atau aging population, mengingat angka harapan hidup meningkat, sehingga mereka harus diberdayakan agar produktif.

"Kalau balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang kontrasepsi IUD, terapi kalau lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?" tuturnya.

Ia menegaskan, program menurunkan jumlah lansia tidak ada, oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak, dan apabila tidak dioptimalkan, maka pada tahun 2035 akan banyak lansia yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.

"Untuk menyikapi hal tersebut, saya mengimbau data kependudukan harus dihidupkan, dan visi ke depan harus berbasis data, itu harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data," kata Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN: Remaja penentu kualitas SDM dan bonus demografi

Baca juga: Presiden minta Forum Rektor siapkan SDM unggul agar RI tak tertinggal

Baca juga: Pemerintah siapkan pendidikan vokasi hadapi bonus demografi

Baca juga: Kepala BKKBN: Posyandu remaja kunci produktif hadapi bonus demografi


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hebat dari dunia lain

zonagaming77
KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama
Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5
"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana

Baca juga: KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

slot maxwin besar
Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

visabet88
Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi 
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan agar Provinsi Aceh terus mengoptimalkan bonus demografi, mengingat di beberapa provinsi sudah mulai meninggalkan bonus demografi ini.   

"Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat rasio ketergantungan (dependency ratio) 44,33," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  

Hasto menyampaikan, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif ada di angka 67,56 persen, tetapi rasio ketergantungan du tahun 2023 masih cukup berat, yakni 48,01.  

"Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang, dan puncak bonus demografi itu terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil," ujar dia.

Untuk itu, ia mengingatkan agar bonus demografi mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena apabila menginginkan pendapatan per kapita naik, maka seluruh pihak harus memperjuangkan peningkatan angka tersebut meski berat.  

"Jadi secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi, maka kalau stunting enggak turun, sedih, kita akan terjebak dalam pendapatan kelas menengah atau middle income trap," ucapnya.  

Kondisi pendapatan kelas menengah yakni saat sebuah negara sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.

Provinsi Aceh, lanjut dia, mempunyai prospek di tahun 2027 karena angka ketergantungannya rendah, tetapi setelah 2027, Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus tetap waspada, karena akan dipenuhi oleh penduduk usia tua atau aging population, mengingat angka harapan hidup meningkat, sehingga mereka harus diberdayakan agar produktif.

"Kalau balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang kontrasepsi IUD, terapi kalau lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?" tuturnya.

Ia menegaskan, program menurunkan jumlah lansia tidak ada, oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak, dan apabila tidak dioptimalkan, maka pada tahun 2035 akan banyak lansia yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.

"Untuk menyikapi hal tersebut, saya mengimbau data kependudukan harus dihidupkan, dan visi ke depan harus berbasis data, itu harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data," kata Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN: Remaja penentu kualitas SDM dan bonus demografi

Baca juga: Presiden minta Forum Rektor siapkan SDM unggul agar RI tak tertinggal

Baca juga: Pemerintah siapkan pendidikan vokasi hadapi bonus demografi

Baca juga: Kepala BKKBN: Posyandu remaja kunci produktif hadapi bonus demografi


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024