samudra 123 slot 377Jutaan kata 951380Orang-orang telah membaca serialisasi
《gudangslot》
Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.
"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.
“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.
Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.
“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.
Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.
“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.
Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Pengamat: KPU harus libatkan multipihak amankan data pemilu******Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya melibatkan banyak pihak untuk mengamankan data terkait Pemilu 2024. “Kalau kita hanya menyandarkan kepada KPU secara institusi, saya rasa KPU tidak memiliki banyak resources gitu ya terkait dengan bagaimana mengamankan data,” kata Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa. Berkaca dari kebocoran dan penjualan data pemilih Indonesia di situs gelap baru-baru ini, Arfianto menerangkan langkah taktis yang harus dilakukan KPU ialah meminta maaf secara langsung kepada publik serta menjelaskan kekurangan dari jaringan sistem informasi maupun penyimpanan data yang mereka bangun. Pasalnya, salah satu indikator dari integritas penyelenggaraan pemilu ialah perlindungan data, mulai dari data pemilih, data logistik, hingga data calon. “Jika KPU tidak bisa melindungi data itu menjadi persoalan baru gitu. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap KPU,” tegasnya. Ia pun menambahkan permintaan maaf tersebut haruslah diikuti dengan keterbukaan dan ajakan kolaborasi untuk memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawasan KPU. “Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada kelemahan-kelemahan, baik dari infrastruktur dan juga sumber daya manusia sehingga sudah seharusnya juga dibantu oleh banyak pihak. Setidaknya KPU juga cukup terbantu gitu,” ujarnya. Arfianto juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu mengawasi dan mengkritisi layanan sistem informasi dan komunikasi yang telah dibuat oleh KPU sehingga KPU juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: Muhaimin: Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu harus jaga netralitas
Baca juga: Pilar 08 laporkan Roy Suryo terkait dugaan ujaran kebencian
Baca juga: Putri Bung Hatta harap Mahfud jalankan UUD 1945 bila jadi Wapres
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
KemenPPPA kawal proses hukum kekerasan seksual guru ngaji di Purwakarta******
Selain itu, kami juga mendorong pihak dinas dan kepolisian untuk menguatkan para orang tua atau wali korban untuk mengajukan permohonan restitusi ke LPSKJakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA ) terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengawal proses hukum kasus kekerasan seksual oleh guru ngaji di Purwakarta, Jawa Barat.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot gacor jam 6 pagi、maimun88、rtp suhuslot88
Terkait:situs slot online terbaru、ultra138、rajabonanza88、logam777、cumibet、slot dewa 88、situs download game pc aman、sydney paito warna angkanet、money go pinjaman online、kredivo cicilan 24 bulan
bab terbaru:gila138(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《gudangslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredivo tanpa dpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gudangslot》bab terbaru。