infini bonus new member 100

Roh Kudus kelas satu

BASF Minat Investasi Rp38 T di Malut, Bangun Ekosistem Baterai Listrik******

Perusahaan Eropa BASFberminat untuk investasi dalam pembangunan ekosistembaterai listrikdi Maluku Utara. Rencana investasinya mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp38,22 triliun (asumsi kurs Rp14.750 per dolar AS).

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bisnis dengan tiga bos perusahaan Eropa di Hotel Kastes Luisenhoff, Hannover, Jerman pada Minggu (16/4). Ketiganya yakni BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo.

"BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar US,6 miliar," ujar Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Proses pembangunannya akan mulai dilakukan di akhir tahun 2023 ini," lanjut Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil menjelaskan perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga turut akan membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia dengan bekerja sama bersama sejumlah perusahaan termasuk perusahaan nasional.

Bahlil menilai hal tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara terbuka memberikan peluang investasi kepada perusahaan di seluruh dunia.

"Ini sebagai bentuk investasi yang inklusif dan sekaligus untuk menganulir cara pikir orang bahwa seolah-olah pengelolaan tambang kita di Indonesia tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada standar internasional," ucap Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

121 Ribu Mobil Diprediksi Lewat Tol Cipali saat Puncak Arus Mudik******

Pengelola Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), PT Lintas Marga Sedaya memprediksi sekitar 121 ribu kendaraan akan melintas di Tol Cipali pada Rabu (19/4) atau H-3 Lebaran 2023.

Presiden Direktur ASTRA Tol Cipali Firdaus Azis mengatakan peningkatan itu sekitar 4,1 persen dibandingkan tahun lalu.

Lihat Juga : Menhub Blak-blakan soal Alasan Arus Tol Cipali Sulit Diatur Saat Mudik

Tak hanya itu, menjelang arus mudik yang diprediksi meningkat, mereka juga telah menyelesaikan pekerjaan pelebaran lajur ke-3 di depan rest area KM 86, 102 dan 130.

[Gambas:Video CNN]

"Kami berharap pelebaran lajur ke-3 skala prioritas di di depan rest area dapat mengurai kepadatan yang terjadi," ujarnya.

Tol Cipali menjadi salah satu jalan tol pilihan utama pemudik setiap tahunnya. Tol Cipali membentang sejauh 116,75 kilometer melintasi lima kabupaten di Jawa Barat.

Tak hanya itu, Tol Cipali juga menjadi salah satu titik paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik dalam pemetaan Kementerian Perhubungan.

Sepanjang tol Cipali, terdapat empat rest tipe A, arah Jakarta terletak di KM 101 dan KM 164, sedangkan arah Palimanan di KM 102 dan KM 166.

Kedua, rest area tipe B. Tempat peristirahatan ini memiliki fasilitas serupa dengan tipe A. Namun, tipe B berukuran lebih kecil dan tidak dilengkapi dengan SPBU.

Terdapat empat rest area tipe B di Tol Cipali yakni, KM 86 berada di jalur ke arah Jakarta dan Cirebon. Begitu pula di KM 130 yang berada di kedua jalur.

Sebelumnya, Jasa Marga memprediksikan puncak arus mudik lebaran 2023 terjadi 19 April, sedangkan puncak arus balik pada 25 April.

Sedangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksikan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, 123,8 juta orang.

Kemenhub juga memprakirakan pergerakan pada arus balik masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April.

Memikirkan Tibet

Kemendag soal Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng: Jangan!******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi ancaman Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk berhenti menjual minyak gorengkarena pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar kepada mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu. Pasalnya, kalau pengusaha ritel sampai berhenti menjual minyak goreng, dikhawatirkan akan memicu masalah baru.

Nah, agar ancaman itu tak jadi dilaksanakan, Isy mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo.

"Nanti kami akan koordinasi lagi dengan Pak Roy (Roy Mandey, Ketua Aprindo). Siang ini akan saya telpon, koordinasikan lah, intinya jangan sampai setop jualan seperti itu, kan ini akan menimbulkan masalah baru," katanya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Apindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Roy mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu, utang itu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14.000 per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hati-hati bayar utang

Menanggapi keluhan Roy tersebut, Isy mengatakan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang. Pemerintah mau membayar utang.

Tapi katanya, pemerintah harus berhati-hati dalam membayarkannya. Pasalnya, pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang negara.

Isyi mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu nanti hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," katanya.

Sistem penurunan peti harta karun

Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Penunjukan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Keppres itu sekaligus menetapkan pembentukan Satgas

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Di susunan pengarah, Luhut ditunjuk menjadi ketua. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masing-masing ditunjuk sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II.

Pengarah salah satunya bertugas memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Lihat Juga : DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'

Sementara di susunan pelaksana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk menjadi ketua. Lalu ada Wakil Menteri Agraria Ruang dan Tata Ruang/Wakil Kepala Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua I dan Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II.

"Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan," dikutip dari Pasal 12 Keppres tersebut.

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Jasa Raharja Ingatkan Titik Rawan Kecelakaan Saat Mudik******

Jasa Raharja mengimbau warga mewaspadai beberapa titik rawan kecelakaan terutama di ruas tol saat mudik Lebaran 2023.

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang menyebut ada beberapa titik rawan kecelakaan seperti di ruas tol Cipali, arah ke Jawa Tengah dan arah Sumatera di Lampung.

"Dan juga di Jawa Tengah, di daerah Klaten, di luar tol, itu banyak kecelakaan terjadi setiap tahun. Dan kami melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dengan Polda Jateng untuk mengurangi kecelakaan di titik-titik rawan [termasuk] di Kreteg, Jawa Tengah," ujar Munadi di sela pelepasan peserta Mudik Bersama BUMN 2023 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (16/4).

Akan tetapi, karena kecelakaan terjadi di momen jelang Lebaran 2023 dan melibatkan kendaraan travel, dia berkata kejadian ini tentu menyita perhatian masyarakat.

"Sebetulnya Boyolali ini bukan tergolong titik yang rawan tetapi memang kemarin terjadi dan pasti sudah ada mitigasi yang kita lakukan di titik tersebut," katanya.

Pada Jumat (14/4) dini hari, kecelakaan terjadi di ruas tol Semarang-Solo Km 487+600, Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 2 mobil boks bermuatan paket, 2 truk trailer pengangkut mobil, 1 truk tronton, 1 truk tangki dan 1 minibus.

Kecelakaan ini setidaknya membuat 13 orang luka-luka dan 8 orang meninggal. Salah satu korban tewas adalah sopir trailer.

Permainan berburu

Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait utang pengadaan minyak goreng satu harga ke pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isyi Karim mengungkapkan utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 disebut pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen dengan HET Rp14 ribu per liter.

Pasal 7 beleid itu menyebut pelaku usaha akan mendapatkan dana untuk menutupi selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3/2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang tersebut.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]