slot indonesia gacor

jp gacor slot 191Jutaan kata 572280Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot indonesia gacor》

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Wapres: Kemiskinan tersisa 2,5 persen dari target di tahun ini******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan berakhir di tahun ini.   

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis. 

Dikatakan Ma'ruf, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Untuk itu, Wapres meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

"Jadi waktunya tak panjang lagi," katanya. 

Ia mengatakan pemerintah perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.  

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf juga melaporkan berbagai capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi COVID-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," katanya.

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Sejumlah menteri yang hadir dalam agenda rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Baca juga: Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Baca juga: Menkeu: Alokasi transfer ke daerah naik tangani kemiskinan ekstrem

Baca juga: Wapres: Kepala daerah berperan krusial capai target kemiskinan ekstrem

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs judi luar negeri、aplikasi untuk cicilan hp、erek erek 94

Terkait：pola gacor bandito、games 228 slot、slot gacor 131、yok4d slot、slot mutiara 138、cara mengajukan cicilan di lazada、suara4d demo、ug slot gacor、pinjaman saldo dana langsung cair、uang888

---

---

bab terbaru：slot paling gacor malam ini（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08