florida midday paito

Peramal Tai Chi

Ericsson Digugat Pemegang Saham Rp2,5 T******

Sejumlah pemegang saham Ericssonmenggugat perusahaan telekomunikasi Swediasenilai 1,8 miliar krona atau sekitar Rp2,5 triliun (asumsi kurs Rp1.430 per krona).

Dilansir Reuters, Sabtu (5/8), harian Swedia Dagens Industri melaporkan terkuaknya aktivitas CEO Ericsson di Irak menekan harga saham.

Ericsson dan CEO Boerje Ekholm mendapat kritik keras dalam setahun terakhir lantaran penanganan penyelidikan internal terhadap operasi perusahaan di Irak dan skandal yang melibatkan pembayaran potensial ke Negara Islam.

"Ericsson membantah klaim tersebut secara keseluruhan dan bermaksud untuk membela diri sepenuhnya dalam masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam litigasi Swedia dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum perusahaan Swedia," ujar perusahaan itu dalam pernyataan melalui surat elektronik.

Pengadilan Swedia tidak menanggapi permintaan komentar setelah jam kerja.

Dagens Industri mengungkapkan sebanyak 37 pemegang saham menuntut kompensasi atas penurunan tajam saham Ericsson sejak 16 Februari 2022, setelah surat kabar itu menerbitkan pengungkapan CEO Ekholm dalam wawancara laporan internal tentang aktivitas perusahaan di Irak. Harga saham merosot hingga separuh sejak saat itu menjadi 52,71 krona pada hari Jumat.

Pada Mei lalu, Nasdaq Stockholm menyimpulkan tinjauan pengungkapan publik perusahaan terkait laporan tersebut.

Ditemukan bahwa "tidak dapat sampai pada kesimpulan bahwa isi laporan sedemikian rupa sehingga investor yang wajar akan menggunakan informasi tersebut sebagai bagian dari keputusan investasinya".

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

IHSG Jatuh ke 6.899 Imbas Pelemahan 308 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.899 pada Kamis (24/8). Indeks saham turun 22,01 poin atau minus 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 308 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor industri yang layu 1,35 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak kokoh. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 2,02 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan melesat 1,28 persen.

Serupa, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,45 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,75 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,62 persen.

Begitu pula dengan bursa Amerika yang serempak ditutup hijau. Indeks S&P 500 meroket 1,10 persen, indeks NYSE bangkit 0,85 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 1,59 persen.

[Gambas:Video CNN]

Akademi Tertinggi

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Jokowi: RI Bisa Masuk 5 Besar Negara Ekonomi Terkuat Dunia******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Dengan potensi yang kita miliki, bisa kita ini masuk lima besar ekonomi terkuat dunia," kata Jokowi saat pembukaan Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Sabtu (19/8).

Lihat Juga : Jokowi: Ada yang Tanya ke Saya, RI Dapat Apa dari Hilirisasi Nikel?

Jokowi mengingatkan saat ini sudah 96 negara masuk menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian global yang masih dalam masa sulit.

"Supaya kita tahu semuanya saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasien IMF, 96 negara. Mengerikan tapi itulah fakta," katanya.

"Negara negara di Uni Eropa memikirkan pertumbuhan ekonomi, yang namanya inflasi itu sudah sangat pusingnya, kalau kondisinya kita melihat betul seperti itu," ujar Jokowi menambahkan.

Lihat Juga : Pengusaha Ritel Ancam Buat Minyak Goreng Langka Lagi

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tetap bersatu dan mampu bersinergi menuju Indonesia maju.

"Kemudian antar masyarakat sendiri tidak bersatu tidak kompak bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah atau problem yang ada. Bersatu itu bukan hanya sekedar tidak bertengkar tapi lebih dari itu. Bersatu itu mampu bergerak bersama, mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan," katanya.

Mitos super datang

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]