promo zalora 371Jutaan kata 755683Orang-orang telah membaca serialisasi
《daftar maxwin》
Forum Keluarga Besar IPB serukan demokrasi bermartabat******
Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.
“Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balanceantara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik,” kata Haryadi saat membacakan sikap Forum Keluarga Besar IPB University, di Bogor, Sabtu.
Poin ketiga menurut Haryadi, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.
Dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.
“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Haryadi menjelaskan poin kelima adalah sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan serta tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini,” ujarnya.
Dia mengatakan IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.
Selain itu menurut dia, IPB menjunjung tinggi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.
Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
Baca juga: Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi
Pewarta: Shabrina Zakaria/M Fikri Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******
“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.
Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.
“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.
Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.
“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.
Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.
Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.
Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.
“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).
Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.
“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.
Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label:royal188 slot、trik bermain olympus、bonus new member 50 to 5x
Terkait:aplikasi cicilan belanja online、buku mimpi 3d abjad bergambar lebih lengkap 2020、terminal slot gacor、jumpaslot、gas789 slot、cara pinjam uang di allo bank、halusbet77、cara memakai aplikasi akulaku、indoslot88、pinjaman tunai shopee
bab terbaru:situs slot gacor 2022 resmi(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Tim selalu berkoordinasi, hasil data dan laporan bahwa kondisi masih banjirRengat, Riau, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir karena curah hujan masih tinggi dengan 11 kecamatan terdampak masih perlu penanganan dan perhatian secara optimal.
Pewarta: Bayu Agustari Adha/Asripiyaldi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
《daftar maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,wwwliveHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar maxwin》bab terbaru。