inter303

mitos horor

Waskita Buka Suara soal Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk angkat suara soal utang mandorproyek pembangunan Masjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, kepada warungyang jumlahnya mencapai Rp145 juta.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

Dengan kondisi ini, tim proyek Waskita pun meminta pihak warung untuk menghubungi langsung para mandor dan meminta pembayaran utang.

"Pihak tim proyek perseroan sudah memberikan nomor handphone dan juga fotokopi KTP dari para mandor supaya diselesaikan secara musyawarah," katanya.

Selain itu, terkait informasi pemilik warung, Waskita tidak bisa membenarkan karena merupakan informasi sepihak, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Tim proyek juga tidak mengetahui apakah para mandor itu benar berutang atau kasbon kepada warung atau tidak, karena tim proyek tidak mengetahuinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi (utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran dikutip dari Detikcom, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Nyepi, Bandara I Gusti Ngurah Rai Setop Layani Penerbangan Komersial******

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, akan menghentikan sementara operasional penerbangan komersial dalam rangka Hari Raya Nyepi.

Penghentian tersebut dilakukan sejak Rabu (22/3) pada pukul 06.00 WITA sampai dengan Kamis (23/3) pada pukul 06.00 WITA.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan mengatakan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak maskapai.

"Selama masa penutupan tersebut, dikecualikan untuk penerbangan yang bersifat darurat dan juga medical evacuation. Untuk penerbangan-penerbangan tersebut masih dapat kami layani dengan persyaratan tertentu," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, sepanjang 2023, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani rata-rata harian 49.000 penumpang domestik dan internasional, serta 360 pergerakan pesawat per harinya.

"Dengan demikian, kami memperkirakan terdapat penumpang sejumlah tersebut yang akan menyesuaikan jadwal penerbangannya selama periode Hari Raya Nyepi ini," jelasnya.

Sementara, untuk rencana penerbangan terakhir domestik adalah pada Selasa (21/3) pesawat yang berangkat terakhir adalah Citilink dengan tujuan Jakarta pada pukul 20.55 WITA dan pesawat yang datang terakhir adalah Trans Nusa dari Jakarta (CGK) pada pukul 23.15 WITA.

"Untuk rencana penerbangan terakhir internasional adalah pada hari Rabu 22 Maret 2023, pesawat berangkat terakhir adalah maskapai Thai Airasia dengan tujuan Don Mueang Airport, Thailand pada pukul 01.15 WITA. Untuk kedatangan terakhir adalah Air Asia dari Don Mueang Airport Thailand pada pukul 00.55 WITA," ujarnya.

"Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali senantiasa memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1945 ini," ujar Handy.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 8,6 Juta Selama Mudik Lebaran******

PT Angkasa PuraI (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) memprediksi penumpang pesawattembus 8,6 juta orang selama periode mudik Lebaran 2023.

Jumlah tersebut terbagi atas 3,38 juta penumpang yang dilayani AP I dan 5,24 juta penumpang oleh AP II.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan pihaknya memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 18 April 2023 dan arus balik pada 26 April. Sementara trafik penerbangan diproyeksikan mencapai 27.510 penerbangan atau naik sekitar 28 persen.

Awaluddin memproyeksikan puncak arus mudik akan terjadi pada 21 April 2023 yang diperkirakan akan ada 281.261 penumpang. Sementara arus balik akan terjadi pada 30 April 2023 yang diproyeksikan akan melayani 257.671 penumpang.

Kemudian trafik pergerakan pesawat diprediksi akan mencapai 36.585 penerbangan atau naik sekitar 11 persen. Untuk jam operasional bandara, Awaluddin mengatakan bandara AP II sangat fleksibel dan bisa beroperasi lebih pagi atau lebih malam untuk melayani pemudik.

"Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) dan Bandara Kualanamu (Deli Serdang) tetap beroperasi 24 jam setiap harinya, begitu juga dengan Bandara Halim Perdanakusuma yang dipersiapkan beroperasi 24 jam. Bandara-bandara ini diperkirakan akan menjadi yang paling sibuk selama Angkutan Lebaran 2023," ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Selasa (22/3).

Sementara itu, Direktur Operasi AirNav Indonesia Mokhammad Khatim memastikan siap melayani trafik mudik Lebaran 2023. Khatim memproyeksikan akan ada 4.900 penerbangan.

"SDM dan fasilitas kami siap. Kami juga menyiapkan sistem kami untuk mengantisipasi cuaca dan proteksi petir yang menimbulkan gangguan," kata Khatim.

Khatim menambahkan penerbangan di Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang diprediksi berkurang. Hal itu disebabkan karena operasional tol yang sudah memadai dan bisa menjadi pilihan bagi pemudik.

Ia menegaskan AirNav juga siap melayani penerbangan tambahan pada masa mudik tahun ini. Khatim memastikan ada beberapa bandara yang tidak beroperasi 24 jam dan melebihi 24 jam sesuai trafik penerbangan.

[Gambas:Video CNN]