mpo128 slot

Saya tidak sedang bermain-main

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia ikan besar

Erick Thohir Ungkap Biang Kerok Harga Tiket Pesawat Masih Mahal******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal harga tiket pesawatyang mahal usai pandemi covid. Ia mengatakan salah satu penyebab mahalnya harga tiket pesawat adalah jumlah pesawat beroperasi yang masih sedikit.

"Kalau bicara jumlah pesawat saja masih kurang. Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) mengatakan 440 (pesawat), kebutuhannya 700 (pesawat), makanya tiket masih mahal," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Kamis (23/11).

Senada, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia mengalami penurunan secara drastis. Bahkan suku cadang pesawatnya pun terbatas.

Masalah lain, terkait harga BBM pesawat, Avtur, yang terus mengalami kenaikan. Budi menambahkan harga Avtur sangat mempengaruhi tiket pesawat.

Pasalnya, 40 persen biaya operasional pesawat datang dari Avtur.

"Jadi apabila Avtur itu Pertamina bisa menurunkan dengan harga yang sama dengan Singapura, ini sangat membantu. Terus yang lain-lain, ini bisa kita lakukan untuk sama-sama menurunkan. Kalau cost daripada aviasi ini menurun, maka daya beli mereka untuk membeli atau me-leasing pesawat-pesawat menjadi baik," ucap Budi.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Kendalikan dunia

Luhut Sebut AS Bebaskan US0 Juta Dana Pertamina di Venezuela******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Amerika Serikat (AS) membebaskan dana milik PT Pertamina sebesar US0 Juta yang tertahan di Venezuela

Hal ini Luhut sampaikan usai bertemu dengan Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, John Kerry, yang sedang menjenguknya di Singapura.

"Kita sebelumnya mengalami kendala karena permasalahan antara Amerika dan Venezuela, yang menyebabkan dana Pertamina tertahan selama hampir 3-4 tahun, dan Amerika telah membantu menyelesaikan hal tersebut," kata Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (11/11).

Luhut mengatakan bantuan ini menandakan hubungan baik dan kepercayaan yang kuat antara Indonesia dan Amerika. Upaya ini juga diharapkan membuka jalan untuk kerja sama lebih lanjut di masa depan.

"Investasi Pertamina di Venezuela yang selama ini di bawah ikatan embargo sedang dijajaki bisa dimaksimalkan atau tidak," tambahnya.

 Diketahui Venezuela adalah salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia dengan potensi mencapai angka yang sangat menjanjikan.

Lihat Juga : Universitas Pertamina Siapkan SDM Unggul untuk Transisi Energi

Potensi carbon capture storage

Tak hanya itu, Luhut turut membahas potensi besar Indonesia dalam pemanfaatan carbon capture storagedi depleted reservoirdan saline aquifer. Pemanfaatan tersebut ditaksirnya memiliki potensi hingga 400 giga ton dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi di sektor migas dan sektor lainnya.

Luhut berharap bisa berdiskusi lebih lanjut dan meminta John Kerry menghubungi Penasihat Senior Gedung Putih untuk bidang energi dan investasi, Amos Hochstein guna membahas kerja sama di bidang critical minerals.

"Inisiatif ini dapat menghasilkan dana miliaran dolar yang akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, serta membantu memacu perkembangan teknologi negara kita, sejalan dengan komitmen kita terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," ujar dia yang dikenal sebagai 'tangan kanan' Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Telepon PM Singapura

Tak hanya John Kerry, Luhut menerima telepon dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Lee Hsien Loong, lanjut dia, membuka peluang kerja sama di bidang kesehatan antara Singapura dan Indonesia, termasuk rencana pembangunan ekosistem kesehatan di Bali yang serupa dengan Singapura.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo rencananya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung.

"Di Bali, kita punya RSUP Sanglah. Tugas kita adalah melatih SDM dan manajemennya. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun, jadi kita harus segera memulainya. Kerja sama dengan Singapura dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas akan sangat bermanfaat," kata dia.

Lihat Juga : Ponakan Luhut dan JK Resmi Gabung di TKN Prabowo-Gibran

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Anak Buah Airlangga Ungkap Bisnis Dulang Cuan Jelang Pemilu 2024******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin sejumlah sektor industri mendulang cuan saat Pemilu 2024.

Susi mengatakan siklus lima tahunan ini semestinya menjadi momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November (2023), pasti akan positif untuk beberapa sektor, mulai dari konveksi, percetakan, periklanan, media, kemudian transportasi, logistik, makanan minuman," ujarnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Susi mengatakan profit di sederet sektor tersebut akan berdampak langsung pada komponen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia memprediksi PDB di sektor konsumsi akan naik 0,7 persen hingga 1 persen.

Ada juga dampak tidak langsung yang akan muncul dari ingar-bingar Pemilu 2024. Susi mengatakan efeknya akan terasa pada komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

"Karena lembaga politik atau ormas ada di situ. LNPRT kita proyeksikan di 2023 mungkin naik 4,5 persen-5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi," ramal Susi.

"Yang lain, konsumsi rumah tangga juga pasti terdorong naik. Kita berharap ada tambahan PDB di 2023 maupun 2024 (sebesar) 0,2 persen-0,25 persen, kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menegaskan perlu ada 'jualan' yang ditawarkan ketiga pasangan calon di Pilpres 2024.

Ia mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu ada kandidat yang 'berjualan' infrastruktur, kemudian di Pilpres 2019 beralih ke aktivitas hilirisasi (downstreaming).

"Dari ketiga kandidat ini jualannya apa? Karena kalau setiap kita mau dorong ekonomi, perlu ada katalis. Kalau tidak ada bahan, kita sulit juga nanti, apa pendorongnya di 2024 ke depan?" tutur David.

Ia juga mengomentari dana pemilu yang sangat besar, mulai dari 'menjaga suara' di tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ada pengeluaran yang tak kalah jumbo dari para paslon untuk iklan.

"Jadi yang penting di sini antara produktivitas dan peredaran uangnya. Kalau jumlah uang beredar meningkat, tapi produktivitas menurun, tentu akan berpengaruh ke inflasi. Apalagi produktivitas menurun dan barangnya banyak dari luar, ini juga tambahan tekanan untuk inflasi karena ada tekanan tambahan dari kurs," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Mencuri Surga

Nestle Buka******

PTNestlé Indonesia memutus hubungan kerja (PHK) dengan karyawan di Kejayan, Jawa Timur per 31 Oktober 2023.

Manajemen Nestle mengatakan langkah itu diambil untuk melakukan penyesuaian terhadap bisnis mereka agar menjadi lebih efisien dan tumbuh dalam jangka waktu panjang.

"Dalam situasi dan kondisi saat ini, dengan sangat menyesal, beberapa peran karyawan akan terdampak sebagai hasil dari perubahan ini, di salah satu pabrik kami, Kejayan, dikarenakannya sudah tidak adanya peran di dalam transformasi bisnis ini," kata manajemen Nestle dalam keterangan resmi, Selasa (14/11).

"Untuk menghadapi dinamika tersebut, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tuntutan pasar, serta mendesain kembali organisasi kami untuk menjawab perubahan dengan lebih efektif sembari tetap berpegang pada komitmen kami untuk menjaga kelangsungan bisnis dan keberlanjutan operasional," kata manajemen Nestle.

Manajemen mengatakan sudah mempertimbangkan seluruh pilihan yang ada sebelum pada akhirnya mengambil keputusan PHK.

Perusahaan memastikan karyawan tetap menjadi prioritas. Karenanya, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada karyawan terdampak PHK dengan sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk memperlakukan karyawan dengan adil dan hormat, serta sepenuhnya mematuhi semua hukum dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan yang terbaik kepada karyawan yang terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnis kami di Indonesia," kata manajemen Nestle.

[Gambas:Video CNN]