rtp admin jarwo hari ini

nabi yang tak terbatas

Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia******

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Taiwan dan Malaysiamenarik mie instan asal Indonesia, Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran setelah diduga mengandung zat yang pemicu kanker. Zat tersebut ditemukan di bumbu mi instan Indonesia tersebut.

Kemenkes Taiwan menemukan Indomie Rasa Ayam Spesial mengandung etilen oksida, senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan leukemia.

Kemenkes Taiwan pun meminta para pengecer menarik dua produk ini dari toko-tokonya. Sementara itu, para importir kedua produk bakal dikenakan denda antara 60 ribu dolar Taiwan atau setara Rp29 juta hingga maksimal 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp97 triliun.

Tak lama setelah Taiwan menarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran, Malaysia juga mengambil langkah serupa. Menteri Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan mengonfirmasi kementeriannya menarik Indomie Rasa Ayam Spesial yang diimpor dari Indonesia.

"Kementerian sudah mengeluarkan perintah Tahan, Tes, dan Lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," ujar Radzi, seperti dikutip The Star.

Indofood Klaim Mi Instan yang Dipasarkan Sesuai Ketentuan BPOM

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus (Franky) Welirang mengatakan sejatinya produk mi instan yang diekspor perusahaannya sudah sesuai dengan ketentuan BPOM dan Badan Pengawas Makanan dan Obat dari negara tujuan.

"Pada prinsipnya kami mengikuti ketentuan BPOM dan ketentuan FDA dari negara-negara pengimpor produk kami," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/4).

Namun, ia tak berkomentar lebih jauh mengenai temuan Kemenkes Taiwan tersebut.

YLKI Desak BPOM Investigasi Buntut Penarikan Indomie

Di lain sisi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar BPOM segera melakukan audit dan investigasi atas temuan otoritas Taiwan terkait Indomie rasa ayam spesial dari Indonesia yang mengandung zat karsinogenik etilen oksida.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mendorong investigasi wajib dilakukan untuk menemukan titik terang apakah mi instan dengan merek dan varian yang sama di Taiwan juga beredar di pasar Indonesia.

"Audit dan investigasi harus dilakukan. BPOM harus memastikan apakah ini ekspor saja atau beredar di Indonesia juga," kata Tulus.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Tarif Tol Cipularang******

Tarif TolCikampek-Purwakarta-Padalarang (Tol Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) naik mulai Senin (5/6) pukul 00.00 ini.

PGS Senior Manager RO3 Jasa Marga Noor Alamsyah mengatakan dengan kenaikan itu tarif Tol Cipularang untuk kendaraan golongan I mengalami kenaikan sebesar Rp 2.500, golongan II dan III Rp 4.500 dan golongan IV dan V Rp 6.500 dari tarif awal.

"Sementara untuk ruas Tol Purbaleunyi, untuk kendaraan golongan I naik Rp 500, golongan II dan III Rp 1.000 dan golongan IV dan V Rp 1.500 dari tarif awal," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (5/6).

Namun penyesuaian kali ini kata dia sempat terlambat gegara pandemi COVID-19.

Seharusnya, penyesuaian tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi dilakukan pada Juli 2022 lalu. Namun saat itu rencana penyesuaian diminta untuk ditunda.

"Kenaikan tarif ini memang reguler sifatnya kalau sesuai perjanjian pengusaha jalan tol itu setiap dua tahun sekali. Nah di tahun ini memang agak terlambat 2 tahun terakhir, harusnya di Juli 2022 cuma baru terealisasi," ungkapnya.

"Karena masih pengaruh covid ya, arahan dari Pak Gubernur juga supaya memang ditunda dulu sampai kondisinya memungkinkan untuk naik artinya masyarakat sudah siap untuk naik," lanjutnya.

Dengan kebijakan baru itu, berikut rincian tarif baru ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi:

Tarif Tol Cipularang;

Gol I naik dari Rp42.500 jadi Rp45 ribu
Gol II naik dari Rp71.500 jadi Rp76 ribu
Gol III naik dari Rp71.500 menjadi Rp76 ribu
Gol IV naik dari Rp103.500 menjadi Rp110 ribu
Gol V naik dari Rp103.500 menjadi Rp110 ribu

[Gambas:Video CNN]

Tarif Tol Padaleunyi Terbaru;

Gol I naik dari Rp10 ribu menjadi Rp 10.500
Gol II naik dari Rp17.500 jadi Rp18.500
Gol III naik dari Rp17.500 jadi Rp18.500
Gol IV naik dari Rp23.500 jadi Rp25 ribu
Gol V naik dari Rp23.500 jadi Rp25 ribu

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Pedang, Sihir, dan Taksi

Gak Cuma Lampung, Viral Jalan di Sumsel Juga Rusak Parah******

Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalandi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter @Heraloebss, tampak jalan rusak dan tertutupi lumpur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur.

"Jangan tanyakan apa yang netizen berikan kepada negara! Tanpa pamrih siang dan malam netizen +62 mengadvokasi penderitaan rakyat," tulis @Heraloebss, Minggu (21/5).

Sebelumnya, kondisi jalan di Lampung juga menjadi pembicaraan luas di media sosial lantaran rusak parah. Presiden Jokowi pun langsung mengecek kondisi jalan tersebut.

Jokowi juga menggelontorkan anggaran Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang rusak di sejumlah wilayah Lampung.

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp.800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Jokowi menyebut perbaikan jalan-jalan akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Ia langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Jokowi menjelaskan perbaikan ruas jalan rusak tersebut langsung dikerjakan pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kendati demikian, kata Jokowi, tidak semua jalan rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Nantinya juga, ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggungjawab gubernur dan bupati di Lampung. Jadi jangan semuanya dari Pemerintah pusat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Curhat Pengusaha Sawit: Produksi Mandek, Konsumsi Naik Terus******

Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI) mengungkapkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) Indonesia stagnan alias mandek di tengah lonjakan konsumsi dalam negeri.

Ketua GAPKI Eddy Martono merinci produksi sawit RI selama empat tahun terakhir mandek di kisaran 51 juta.

"Produksi empat tahun terakhir kecenderungan stagnan. Konsumsi justru terjadi kenaikan," kata Eddy di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Di lain sisi, konsumsi minyak sawit Indonesia naik tajam dari 16,7 juta ton pada 2019 ke 17,3 juta ton di 2020. Kemudian, konsumsi sawit naik lagi ke 18,4 juta ton di 2021 sampai menyentuh 20,9 juta ton pada 2022.

"Saya meyakini 2023 akan terjadi kenaikan konsumsi karena ada mandatori B35 sampai naik 3 juta...Produksi CPO kita turun, konsumsi dalam negeri sedikit naik, ekspor sedikit turun, stok turun, nilai ekspor agak sedikit naik," tutur Eddy.

Eddy menegaskan kunci utama peningkatan produksi CPO RI adalah program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun, meski PSR sudah bagus, ia memperkirakan kenaikan produksi sawit RI masih butuh waktu setidaknya sampai 3 tahun ke depan.

Selain meminta solusi ke pemerintah, Eddy menegaskan jangan sampai ekspor menjadi korban. Ia tak berharap devisa ekspor harus dikurangi karena kebutuhan dalam negeri yang meningkat.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]