pinjol modal usaha

Kaisar Jiwa yang melahap

Menhub Prediksi 107 Juta Orang Berpergian Saat Libur Natal******

Menteri Perhubungan (menkeu) Budi Karya Sumadimemprediksi 107,63 juta orang akan bepergian saat libur Nataldan Tahun Baru(Nataru) 2023/2024 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding Nataru tahun lalu.

"Pada libur Nataru tahun lalu diprediksi yang melakukan pergerakan 44,17 juta orang, sementara tahun ini diprediksi 107,63 juta orang. Jadi meningkatnya sangat signifikan di atas seratus persen (143,65 persen)," kata Budi, Senin (20/11).

Menurut hasil survei, Budi mengatakan alasan masyarakat bepergian di masa libur Nataru didominasi oleh liburan ke lokasi wisata (45,29 persen). Kemudian disusul liburan pulang kampung (30,15 persen), dan merayakan Nataru di kampung halaman (18,98 persen).

"Sedangkan untuk transportasi umum, pergerakan didominasi moda kereta api 13,16 persen (14,79 juta orang), pesawat 11,91 persen (13,38 juta orang), bus 10,94 persen (12,29 juta orang), kapal penyeberangan 6,04 persen (6,78 juta orang), dan kapal laut 3,44 persen (3,86 juta orang)," kata Budi.

Adapun simpul transportasi yang diprediksi dipadati penumpang baik dari daerah asal maupun tujuan, diantaranya yaitu: Stasiun Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Bandung, dan Stasiun Tugu.

Kemudian, Terminal Tipe A Amplas Medan, Terminal Tipe A Purbaya, Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tenau, Bandara Soekarno Hatta, dan Bandara Ngurah Rai.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan menjelaskan hasil survei ini bukan sebagai pengganti data realisasi yang mencerminkan keadaan aktual. Namun, hasil survei ini bisa menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga, dan juga pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil survei, lima daerah asal pergerakan terbesar yaitu, Jawa Timur 16,30 persen (17,54 juta orang), Jabodetabek 13,76 persen (14,81 juta orang), Jawa Tengah 13,21 persen (14,22 juta orang), Jawa Barat 10,39 persen (11,18 juta orang) dan Sumatera Utara 6,93 persen (7,45 juta orang).

Sedangkan, lima daerah tujuan perjalanan terbesar yaitu Jawa Timur 15,18 persen (16,34 juta orang), Jawa Tengah 13,80 persen (14,86 juta orang), Jawa Barat 11,62 persen (12,51 juta orang), Jabodetabek 9,19 persen (9,89 juta orang), dan Yogyakarta 8,92 persen (9,60 juta orang).

Adapun puncak arus pergi atau keberangkatan diprediksi terjadi pada 23 Desember 2023 sebanyak 11,62 persen (12,5 juta orang), 30 Desember 2023 sebanyak 11,43 persen (12,31 juta orang), dan 22 Desember 2023 sebanyak 8,22 persen (8,85 juta orang).

Sementara, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 2 Januari 2024 sebanyak 18,96 persen (20,41 juta orang), 1 Januari 2024 sebanyak 16,92 persen (18,21 juta orang), dan 26 Desember 2023 sebanyak 11,16 persen (12,01 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Rumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik******

Mayoritas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan rumus kenaikan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken 10 November 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan per Selasa (21/11) sore, baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi tersebut, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.165. Sementara tertinggi adalah Maluku Utara, yakni Rp221.646.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jawa Barat 2024, yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Kemudian di Jawa Timur, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari UMP 2023, yang menanjak 7,8 persen.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Bus Wisata-'Helikopter' Dipakai Curi BBM Subsidi

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

Ia menyebut kenaikan upah karyawan dengan masa kerja di atas dua tahun itu memang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung kemampuan perusahaan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana, kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah, serta menjaga daya beli pekerja.

Benarkah formula upah yang baru mampu mencegah buruh digaji murah dan menjaga daya beli, sebagaimana klaim pemerintah?

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Upah Rendah Ancam Daya Beli hingga Pertumbuhan Ekonomi

Putri Berubah

Basuki Bersuara soal Beton Diganti Baja di Kasus Korupsi Tol MBZ******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono buka suara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton, namun diubah menjadi rangka baja.

Basuki mengatakan bahwa penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, kata dia, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel berita ini sudah diubah pada Rabu (22/11) pukul 20.00 setelah mendapatkan penjelasan dari pemangku kepentingan terkait.

Apakah Anda suka bermain game?

Erick Ungkap BUMN Setor Dividen Rp74 T ke Negara: Bu Menkeu Ikut Happy******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan setorandividenBUMN untuk kas negara tembus Rp74,1 triliun per Oktober 2023.

Ia menuturkan capaian ini 150 persen lebih tinggi dari target awal.

"Alhamdulillah, ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut happykarena dividen BUMN hingga Oktober 2023 sudah tembus Rp 74,1 triliun," ujar Erick dalam keterangan resmi, Jumat (24/11).

Erick merinci sumbangan dividen terbesar berasal dari yang bergerak di sektor perbankan dan energi. Ia terus mendorong peningkatan kontribusi dari sektor lain agar dividen yang masuk kantong negara dan masyarakat bisa lebih besar.

"Sejak awal saya selalu tekankan, BUMN harus menjadi benteng ekonomi Indonesia. Peningkatan kontribusi juga menggambarkan kondisi BUMN yang terus membaik," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.

Ia optimistis setoran dividen BUMN kepada negara akan terus meningkat hingga akhir tahun. Erick ingin BUMN terus menjaga tren positif, termasuk dalam peningkatan laba yang pada 2020 hanya sebesar Rp13triliun, lalu menjadi Rp 124 triliun pada 2021, dan melonjak hingga Rp 250 triliun pada 2022.

"Insyaallah, BUMN mampu kembali mencetak sejarah seperti pemberian dividen tertinggi untuk negara sebesar 80,2 triliun pada 2022," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Cak Imin Janji Khitanan Ditanggung BPJS Jika AMIN Terpilih******

Calon wakil presiden nomor urut 2 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji sunat atau khitan akan ditanggung BPJS Kesehatan jika ia dan Anies Baswedan menang Pilpres 2024.

Imin berpendapat khitan menjadi salah satu langkah mempersiapkan generasi muda yang sehat sehingga negara harus ikut berperan dalam hal ini.

"Kalau hari ini BPJS tidak termasuk khitan, nanti Insyaallah kalau AMIN menang, BPJS-nya termasuk khitanan," kata Imin seusai menghadiri khitanan massal di Pasar Senen, Purwakarta, Sabtu (25/11), dikutip dari detik.

"Nanti khitanan itu bagian dari prosesi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. "Kemudahan khitanan ini menjadikan kita bisa menyiapkan generasi yang taat beragama, sekaligus generasi yang sehat sedini mungkin."

Sementara itu, pada Juli lalu BPJS sendiri melaporkan defisit bisa mencapai Rp11 Triliun pada 2025 nanti.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan keuangan BPJS Kesehatan masih aman hingga 2024. Namun, defisit baru akan terjadi pada Agustus-September 2025.

"Agustus atau September itu kira-kira mulai ada defisit dari BPJS Kesehatan dana DJS Kesehatan ini. Kami hitung sekitar Rp11 triliun. Tapi di Agustus atau September 2025," kata Muttaqien pada 18 Juli lalu.

Defisit ini membuat BPJS mengkaji kenaikan biaya iuran. 

Anies-Cak Imin terdaftar sebagai pasangan calon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Mereka akan berhadapan dengan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

Sebelum menjanjikan khitanan ditanggung BPJS, Cak Imin juga pernah mengumbar janji menaikkan dana desa jika ia dan Anies terpilih, tepatnya hingga Rp5 miliar per desa per tahun.

Petualangan seorang gadis cerdas

UMP Sumut 2024 Naik 3,67 Persen Jadi Rp2,7 juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP)Sumatera Utara (Sumut) 2024 ditetapkan menjadi Rp2.809.915. Angka tersebut naik 3,67 persen dari UMP tahun lalu sebesar Rp2.710.493.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemprov Sumut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif karena geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan indikator penetapan UMP yang menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023.

Hassanudin mengaku pihaknya akan membentuk tim monitoring untuk memastikan struktur upah ini diterapkan di semua perusahaan. Dia juga meminta agar pemkab/pemko segera menentukan UMK sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

"Kita akan bentuk tim monitoring untuk memastikan ini diterapkan dan untuk kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tetapi tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada," jelasnya.

Dia juga memastikan Pemprov Sumut bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumut kuartal III sebesar 4,94 persen dan inflasi sebesar 2,15 persen (yoy) pada September 2023.

"Kita akan terus berupaya mengendalikan inflasi bersama dengan stakeholder lainnya sehingga bahan-bahan pokok bisa dijangkau pekerja kita. Saya juga sarankan kepada pekerja agar bergabung dengan koperasi, sehingga mudah dijangkau program-program pemerintah seperti operasi bahan pangan, pelatihan dan lainnya," bebernya.

[Gambas:Video CNN]