petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kring88

63 di erek erek 193Jutaan kata 766578Orang-orang telah membaca serialisasi

《kring88》

Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah******

Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

BPBD: Lima kecamatan di Pidie Aceh terendam banjir******

BPBD: Lima kecamatan di Pidie Aceh terendam banjir
Arsip foto - Kondisi kayu terbawa banjir di kawasan Pidie, Kamis (25/1/2024). ANTARA/HO-Warga/pri.
Banda Aceh (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie mencatat lima kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh dilanda banjir akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut.

“Pidie sudah diguyur hujan sejak Kamis (25/1), dan membuat lima kecamatan terendam banjir," kata Kepala Pelaksana BPBD Pidie Muhammad Rabiul di Pidie, Sabtu.

Rabiul menyebutkan adapun wilayah yang tergenang banjir yakni Gampong Jijiem Kecamatan Keumala, Gampong Pante Garot Kecamatan Indra Jaya, Gampong Dayah Meunara Kecamatan Titeu, Gampong Baro Kecamatan Pidie.

"Kemudian di wilayah Kecamatan Padang Tiji ada belasan gampong yang mengalami banjir dan tergenang air," ujarnya.

Saat ini, kata dia, air sudah mulai surut, tetapi anggota mereka masih melakukan pemantauan dan update informasi terbaru di lapangan.

Baca juga: Rumah warga di Pidie Aceh terseret banjir akibat tanggul sungai jebol

Baca juga: Dandim: Personel TNI di Pidie siaga dan waspada banjir susulan

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan saluran dan badan air lainnya seperti pembuang utama. Sehingga, jika terjadi banjir bisa mempercepat proses penguraian genangan di pemukiman.

“Kami juga mengharapkan camat untuk melaporkan setiap kejadian bencana dengan cepat ke Pusdalops BPBD Pidie,“ kata Rabiul.

Sementara itu, Camat Padang Tiji, Asriadi mengatakan banjir di wilayahnya terjadi sejak Kamis lalu karena curah hujan tinggi, sehingga meluapnya air Krueng Paloh dan merendam rumah warga setempat.

“Ketinggian air mencapai hingga 100 cm di atas badan jalan, dan 50 cm masuk ke rumah warga,” katanya.

Adapun desa yang tergenang banjir diantaranya, Siron Paloh, Pasar paloh, Pante Cermen, Meuke gogo, Gle gogo, Cut Paloh, Trieng paloh, Leuhop paloh.

Kemudian, desa Capa paloh, Teungoh drien, Tuha peudaya, Sukon peudaya, Mesjid peudaya, Leun tanjong, Mesjid tanjong dan Baro kunyet.

Khusus warga dari desa Pantee Cermen, Sukon Peudaya dan Leun Tanjong sempat mengungsi ke mushalla dan balai pengajian. Tetapi sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing," demikian Asriadi.

Baca juga: Dinsos Pidie salurkan bantuan ke posko banjir

Baca juga: Ribuan warga Pidie masih bertahan di pengungsian

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:admin jarwo slot bocoran

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
mpoad
slot online terpercaya
situs slot claim bonus
situs slot gacor terpercaya hari ini
akun slot gampang maxwin
cara meminjam uang di akulaku
situs terpercaya 2023
evoucher mtix
cara mendapat uang dari shopee
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara pasang togel menang terus
Bab 2 cara daftar pinjol ilegal
Bab 3 slot jarwo
Bab 4 cara pinjam uang di dana syariah
Bab 5 cara daftar akun kredivo
Bab 6 janda4d rtp
Bab 7 situs slot gacor siang ini
Bab 8 cara pinjam dana di home credit
Bab 9 cara daftar merchant kredivo
Bab 10 pola slot maxwin modal receh
Bab 11 situs 138 paling gacor
Bab 12 manisqq
Bab 13 slot yang mudah maxwin
Bab 14 airbet88 rtp
Bab 15 enno lerian paylater
Bab 16 trik main qq online
Bab 17 slot yang bisa maxwin
Bab 18 pinjam saldo ovo
Bab 19 togel china
Bab 20 ide777 rtp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3504bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Catatan Baize

indogacor88
Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke tahun 1978

deluna4d
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

bo slot bonus new member 100
Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi
Arsip - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melambaikan tangan saat orasi politik pada senam sehat dan tasyakuran harlah partai Hanura ke-17 di Stadion Wiradadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz/aa)
Saya akan melaporkan, saya sudah selesai
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Bertemu Pratikno, Ari: Mahfud belum sampaikan surat pengunduran diri

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menunggu timing dan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," kata Mahfud saat itu.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Satu-satunya Dewa Dharma

macan177
Menhan dan Mentan disambut 60 ribu petani dan peternak se-Jawa Barat
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tiga kanan) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (depan kiri) dalam acara Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Nasional Melalui Peningkatan Peran Kelompok Tani dan LMDH Se-Provinsi Jawa Barat, di Kab. Sumedang, Selasa (30/1/2024). ANTARA/HO-Kementan/pri.
Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Mentan) Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan sambutan hangat dari 60.000 petani dan peternak berbagai wilayah Jawa Barat (Jabar).

Para petani dan peternak itu adalah peserta kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Nasional Melalui Peningkatan Peran Kelompok Tani dan LMDH se-Provinsi Jabar, di Sumedang, Selasa.

Sepanjang memberikan sambutan, baik Menhan Prabowo maupun Mentan Amran mendapat sorak sorai yang meriah dari peserta. 

“Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita,” kata Menhan Prabowo sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa tanpa pangan tidak ada negara, serta tanpa pangan tidak ada peradaban manusia. Ia bahkan bercerita bahwa sejak dirinya menjadi tentara, ia selalu memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian.

“Saya sejak dulu selalu mengingatkan kepada para tentara untuk ikut bertani. Tidak boleh ada lahan tidur yang tidak ditanam. Semua harus dimanfaatkan,” ujarnya pula.

Prabowo menegaskan pertanian merupakan sektor yang sangat strategis. Untuk itu, dirinya selalu menaruh perhatian besar kepada upaya mewujudkan swasembada pangan.

“Makanya jika ada orang yang menghambat swasembada pangan, saya akan anggap orang itu sebagai pengkhianat bangsa,” katanya menegaskan.

Sedangkan Mentan Amran menyampaikan kehadirannya di hadapan para petani dan peternak se-Jabar tersebut untuk menguatkan kembali komitmen pemerintah untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi.

“Saya hadir di sini untuk menyampaikan secara langsung pesan dari Presiden Joko Widodo. Beliau sudah menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi pupuk senilai Rp14 triliun atau setara 2,5 juta ton pupuk,” ujar Amran.

Saat berdiskusi dengan para petani yang masih menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan pupuk bersubsidi, Amran juga meminta agar pengecer tidak mempermainkan para petani.

“Kami pastikan stok pupuk untuk masa tanam ini cukup. Jadi kalau sampai ada pengecer yang masih bermain nakal, kami tidak segan akan mencabut izinnya,” katanya lagi.

Selain itu, Amran juga berjanji akan bergerak cepat membenahi persoalan pupuk setelah mendapatkan masukan dari para petani.

“Kami sudah berkeliling ke 13 provinsi sentra produksi pertanian untuk mengetahui kebutuhan petani. Dari hasil diskusi kami dengan petani, kami temukan bahwa permasalahan utama produksi saat ini adalah keterbatasan pupuk,” ujarnya lagi.
Baca juga: Mentan serahkan bantuan untuk pembangunan pertanian Wajo
Baca juga: Muhaimin sebut pertanian jadi pilihan utama untuk pembangunan nasional

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Keadilan One Piece

foto wallpaper kakek zeus
Tim Labfor cari pemicu ledakan di RS Semen Padang
Tim laboratorium forensik Polri bersiap melakukan penyelidikan dan identifikasi di halaman Semen Padang Hospital (SPH) di Padang, Sumatera Barat, Rabu (31/1/2024). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nym/aa.
Padang (ANTARA) - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) gabungan dari pihak kepolisian fokus untuk mencari pemicu ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumbar pada Selasa (30/1) hingga menyebabkan operasional di rumah sakit setempat lumpuh total.

"Ledakan itu ada pemicunya, maka penyelidikan saat ini kita fokus untuk mencari dan menganalisa apa yang penyebab atau pemicu ledakan tersebut," kata Kepala Bidang Labfor Polda Riau AKBP Erik Rezakola di Padang, Rabu.

Ia mengatakan tim yang merupakan gabungan dari Labfor Polda Riau, Mabes Polri, Polda Sumbar, serta Inafis Polresta Padang telah bekerja keras sejak Rabu pagi hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

Menurutnya sepanjang pemrosesan itu tim telah mengumpulkan data-data teknis tentang cara kerja dan koneksi AC sentral yang menjadi titik ledakan.

"Data-data itu sudah kita kumpulkan, malam nanti akan kami konsolidasi bersama tim. Besok (Kamis) pagi penyelidikan akan dilanjutkan kembali, objeknya adalah lantai satu dan tujuh rumah sakit," jelasnya.

Selain itu, lanjut Erik, pihaknya telah memintai keterangan kepada empat orang dari pihak rumah sakit yang berkaitan dengan perawatan dan pengoperasian AC sentral.

"Kami terus mengumpulkan bukti-bukti serta petunjuk yang diperlukan, hasilnya nanti akan diserahkan kepada penyidik yang menangani perkara," jelasnya.

Sementara Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kombes Pol Ferry Harahap meminta publik bersabar dan memberikan waktu kepada tim untuk bekerja.

"Sampai sekarang tim terus bekerja keras, perlu diketahui bahwa kegiatan mereka itu adalah crime science investigation(CSI) yang perlu kehati-hatian, ketelitian, dan bersifat teknis," jelasnya.

Pada bagian lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah dalam rangka penyelidikan terhadap ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa (30/1) sore.

Ledakan tersebut menimbulkan kerusakan berat pada lantai satu dan lantai tujuh, sehingga operasional rumah sakit lumpuh total hingga Rabu (31/1) malam.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun seluruh pasien rawat inap terpaksa dipindahkan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Padang. 

Baca juga: Aktivitas RS Semen Padang masih lumpuh, lantai satu rusak parah
Baca juga: Gubernur pastikan semua pasien RS Semen Padang ditangani pascaledakan

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

cara pinjam uang di bri online
Bawaslu Bangkalan turunkan baliho provokatif di akses Suramadu
Tim Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menurunkan baliho bernada provokatif di jalan akses menuju Jembatan Suramadu. ANTARA/HO-Bawaslu Bangkalan/aa.
sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh
Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menurunkan sejumlah poster dan baliho bernada provokatif yang banyak terpasang di sepanjang jalan menuju Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), serta di sejumlah titik di wilayah itu.

Menurut Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh di Bangkalan, Minggu, ada sebanyak 24 buah baliho yang terpaksa diturunkan paksa oleh tim Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Bangkalan.

"Selain mengandung unsur provokatif, karena menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu, juga ada yang bernuansa Sara," katanya.

Ia menuturkan, baliho provokatif itu, pertama kali dilaporkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Labang kemudian disusul Panwascam Blega dengan temuan sama. Isinya, mengatasnamakan warga Madura pecinta pasangan calon tertentu.

Baca juga: Satpol PP Sleman copot sejumlah spanduk provokatif jelang Pemilu 2024
Baca juga: Polri: Bawaslu jangan ragu copot spanduk provokasi

Setiap baliho yang diamankan itu bertuliskan kalimat ancaman yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon presiden.

"Fenomena baliho provokatif itu ditemukan sejak Kamis (25/1), sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh," katanya.

Mustain lebih lanjut menjelaskan, selain karena berpotensi menyebabkan situasi yang tidak kondusif, penurunan baliho bernada provokatif itu juga sebagai wujud tanggungjawab moral pengawas dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan yang menginginkan agar proses Pemilu 2024 bisa berlangsung tenang, sejuk, saling menghormati atas perbedaan pilihan dan tidak menjelek-jelekkan pasangan lain.

Jenis spanduk dan baliho yang juga diturunkan paksa oleh Bawaslu yang dipasang di area terlarang, lembaga pendidikan, tiang listrik dan tiang telepon yang memang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh lebih lanjut mengajak kepada semua pihak agar saling menghormati semua pasangan calon dengan tidak melakukan kampanye hitam yang berpotensi memicu amarah pendukung dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

Baca juga: Polisi koordinasi dengan pimpinan partai terkait penertiban APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar tertibkan 72 APK pemilu
Baca juga: Penertiban APK dilakukan Satpol PP jika parpol tidak taati imbauan

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024