mpo55 324Jutaan kata 69172Orang-orang telah membaca serialisasi
《qqsuper99》
PM Inggris soal Lonjakan Harga Bahan Pokok: Semua Didorong Putin******Nusa Dua, CNN Indonesia--
Perdana MenteriInggris Rishi Sunak mengatakan rumah tangga di seluruh dunia tengah terpukul oleh kenaikan harga. Hal ini disebabkan invasi Rusiake Ukraina.
Invasi membuat upaya dunia bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi covid selama dua tahun belakangan ini menjadi terganjal.
"Saat negara-negara berusaha bangkit dari covid-19, rumah tangga di seluruh dunia telah terpukul oleh kenaikan harga dan menghadapi masa depan yang tak pasti," ujar Sunak dalam konferensi pers di Bali, Rabu (16/11).
Ia mengatakan tindakan Putin menginvasi Ukraina telah menyebabkan ancaman bagi keamanan dan ekonomi global.
"Ancaman terus-menerus terhadap keamanan kita dan situasi ekonomi global, semua telah didorong oleh tindakan satu orang yang tidak bersedia hadir di KTT ini, Vladimir Putin," katanya.
Sunak mengatakan tak ada satu pun orang di dunia yang tidak merasakan dampak tindakan Putin yang menghancurkan pasar makanan global dengan menghentikan pasokan biji-bijian Ukraina.
Ia menambahkan saat ini saja dua per tiga dari negara G20 telah mengalami inflasi lebih dari 7 persen. IMF katanya juga memperkirakan sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami resesi tahun ini atau tahun depan.
"Guncangan susulan ekonomi dari pengabaian kasual Putin terhadap kehidupan manusia akan menyebar ke seluruh dunia di tahun-tahun mendatang," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Sunak menyebut Putin seharusnya menghadiri KTT G20 di Nusa Dua, Bali, hari ini demi bisa membahas invasinya ke Ukraina.
Namun, Sunak menyayangkan Putin yang akhirnya tidak hadir dalam KTT G20 kali. Padahal sebelumnya, Putin sempat mempertimbangkan untuk hadir.
Dalam kesempatan itu, Sunak turut mengecam invasi Rusia di Ukraina, sesuai dengan rencananya beberapa waktu lalu. Ia juga mengecam Rusia karena menargetkan warga sipil selama melancarkan serangannya di Ukraina.
"Satu orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini," ujar dia merujuk Putin.
Lihat Juga :Siapa Pemilik Hotel The Apurva Kempinski Bali Tempat KTT G20? |
Pengusaha Bantah PHK Sebagai Siasat Agar UMP Tak Naik: Salah Besar******Jakarta, CNN Indonesia--
Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upahminimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.
"PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, 'PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik'. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warningkondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning," ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).
Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.
Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.
"Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah," tegas Redma.
Lihat Juga :Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi |
Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.
Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.
"Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen," jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.
[Gambas:Video CNN]
Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******Jakarta, CNN Indonesia--
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.
"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).
Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.
Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.
"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.
Lihat Juga :PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies |
Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.
"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.
Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.
Lihat Juga :Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target |
Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.
"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:pinjaman online ilegal 2023、sultantogel88、game situs slot
Terkait:slot tanpa deposit awal、pinjol terbaik、paito 6d、bocoran admin jarwo slot hari ini、9horses slot、daftar slot gacor、trik cara maxwin olympus、pinjol limit 10jt、togel warna hk、merdeka99
bab terbaru:nama situs slot gacor hari ini(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《qqsuper99》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,demo slot gacor77Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qqsuper99》bab terbaru。