cara pasang togel online

Di Tiga Kerajaan

JakPro Sebut Formula E Raup Laba Rp6,41 Miliar******

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo atau JakPro Syachrial Syarief mengklaim penyelenggaraan Jakarta E-Prix atau Formula E 2022 mencatatkan labasebelum pajak senilai Rp6,41 miliar.

Data itu ia sebut berdasarkan laporan inhouse penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022.

"Jadi kami sampaikan kembali bahwa Rp6,41 miliar merupakan laba dalam penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022. Tentunya sudah memperhitungkan keseluruhannya, termasuk pemenuhan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kewajiban kepada Jaya Ancol sudah dilakukan pada bulan Agustus 2022 lalu," ujar Syachrial dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Selanjutnya, Jakpro menunggu hasil audit yang dilakukan KAP independen yang diperkirakan selesai akhir tahun 2022 ini.

"Audit keuangan Jakarta E-Prix 2022 masih berlangsung oleh KAP" ujar dia.

Syachrial menegaskan audit laporan keuangan Formula E 2022 masing berlangsung sampai saat ini. Audit dilakukan oleh lembaga independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). "Bukan oleh BPK sesuai informasi sebelumnya," kata dia.

Audit merupakan review laporan keuangan sebuah perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara independen dan obyektif.

Tujuan audit tersebut untuk memberi kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar ketentuan audit.

Sebagai informasi, polemik ajang Formula E di Jakarta tengah menuai perhatian publik. Hal ini tak lepas dari pemanggilan oleh KPK terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 September lalu.

Anies diminta keterangan oleh KPK yang tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Pada 5 Oktober lalu, Anies menjamin tak menerima duit sepeserpun dari gelaran Formula E.

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Kemnaker Salurkan BSU Tahap 7 untuk 3,6 Juta Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).

"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Kamis (3/11).

Selain melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.

Menurut Ida, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi.

"Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.

Ida berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

LRT Akan Disambungkan dengan Stasiun Manggarai******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan LRT akan terhubung dengan Stasiun Manggarai. 

Penyambungan itu dilakukan setelah pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Budi mengatakan Manggarai memang diproyeksikan sebagai stasiun sentral perkeretaapian di Jakarta yang memenuhi kebutuhan transportasi umum berbasis rel jarak dekat maupun jarak jauh.

"Tadi diusulkan Pak Gubernur ke Manggarai, saya setuju sekali. Kenapa? Manggarai menjadi central station, (kereta api) jarak jauh dan dekat semua di Manggarai termasuk (kereta) bandara," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi kalau ada lalu lintas tambahan dari Velodrom menuju Manggarai, jumlah penumpang yang akan ke luar kota maupun ke bandara itu naik. Sebaliknya mereka dari bandara ke Manggarai bisa forwardingdengan head way yang relatif singkat," tambahnya.

Menurut Budi, penyambungan rute Velodrom-Manggarai untuk LRT DKI akan dilakukan sebelum pembangunan fase ketiga yang meliputi Stasiun Dukuh Atas.

Heru Budi pada Jumat (28/10) menyatakan belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.

"Nanti kami lihat apakah itu bisa kami lanjutkan, kan bisa juga dilanjutkan oleh gubernur periode berikutnya, periode 2024," kata Heru.Untuk itu, pihaknya akan membahas proyek tersebut dalam pembahasan tersendiri, termasuk opsi pembiayaan proyek yang menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua di Kelapa Gading hingga Jakarta International Stadium (JIS) itu.

Proyek LRT Fase 2A sedianya melintasi enam stasiun pada segmen Britama, Artha Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, Sunter Barat, dan berakhir di JIS sepanjang 8,2 kilometer.

Namun, anggaran pembangunan LRT Fase 2A tidak tercantum dalam Rancangan APBD DKI 2023.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Marak Gagal Ginjal Akut, Kemendag Akan Perketat Impor Bahan Obat******

Kementerian Perdagangan bakal memperketat imporbahan baku pembuatan obat dan sampo kering (dry shampoo) yang berbahaya bagi kesehatan guna mencegah meluasnya gagal ginjal akutyang belakangan ini banyak menelan korban jiwa di Indonesia, khususnya anak-anak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi mengatakan bahan baku obat yang dianggap berbahaya bagi ginjal akan dimasukkan ke dalam daftar larangan terbatas (lartas). Artinya, untuk impor lartas akan ditentukan lagi aturannya.

"Untuk mencegah terulangnya kejadian gagal ginjal di masa depan dan untuk melindungi masyarakat, pemerintah saat ini tengah membahas usulan lartas atas importasi bahan baku obat berupa Propilen Glikol (PG) dan Polietilen Glikol (PEG)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/11).

Menurutnya, hingga saat ini importasi bahan kimia Propilena Glikol (HS Code 29053200) dan Polietilena Glikol (HS Code 34042000) yang digunakan sebagai bahan baku obat tidak termasuk dalam kategori lartas. Karena itu, komoditas tersebut tidak termasuk dalam importasi yang diatur oleh Kemendag.

Oleh karenanya, ia mendorong agar bahan baku tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar lartas agar bisa diatur oleh Kemendag ketentuan impornya.

Adapun bahan baku obat tersebut ditengarai mengandung cemaran Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Eter (EGBE) yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono menegaskan pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan BPOM agar konsumen dapat terlindungi dari obat dan produk farmasi lainnya yang tidak sesuai ketentuan.

"Untuk mencegah semakin banyaknya kasus gagal ginjal akut yang tengah terjadi saat ini, Kemendag berkomitmen terus mendorong upaya perlindungan konsumen atas produk obat dan farmasi yang tidak sesuai ketentuan. Hingga saat ini Kemendag terus melakukan pengawasan di lapangan," tegas Veri. 

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Akan Merger dengan KCI******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan dimerger atau digabung.

Pernyataan ini membantah informasi yang disampaikan Serikat Pekerja PT KAI yang sebelumnya menyebut PT MRT Jakarta mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

"Merger antara MITJ dan KCI, kapannya didasarkan dengan proses dari 'due diligence', penilaian BPKP dan hal-hal lain yang sifatnya finansial dan hukum. Prinsipnya harus dilakukan," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi sekali lagi bukan akuisisi, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang sifatnya finansial dan hukum, sama-sama kita lakukan, 'due diligence'. Proses itu tidak bisa dilewatkan begitu saja, tidak bisa tahu-tahu tanda tangan begitu saja," ungkap Budi Karya.

Ia menambahkan merger dua perusahaan itu dilakukan untuk membangun transportasi massal di perkotaan yang andal.

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkatan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang harus dikendalikan baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," tambah Budi Karya.

Ia mengatakan ketiadaan transportasi massal yang andal memberikan kerugian besar. Perhitungannya, kerugian secara kumulatif bila angkutan massal tidak diterapkan mencapai Rp100 triliun selama satu tahun.

"Angkatan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI Jakarta adalah satu kota paling representatif digunakan sebagai contoh. Di sini sudah ada MRT (Moda Raya Terpadu), LRT (Light Rail Transit), ditambah BRT (Bus Rapid Transit) dan ini menjadi satu modal bagi Jakarta dan kota-kota lain," ungkap Budi Karya.

Menurut dia, khususnya untuk pengelolaan perkeretaapian perlu dikelola oleh satu lembaga sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kebijakan.

"Satu 'stressing' dari Pak Presiden adalah agar pemerintah daerah memikirkan 'feeder-feeder'bagi angkutan massal itu sebagai contoh katakanlah akan ada kegiatan LRT Jabodetabek maka wajib bagi pemda Bogor, Bekasi, dan Jakarta untuk menyediakan baik berupa bus dan angkutan lain berupa 'first mile'dan 'last mile'," tambah Budi Karya.

Alasannya adalah agar tidak ada moda transportasi lain yang beroperasi sejajar dengan LRT Jabodetabek dan dapat mengurangi jumlah penumpang LRT.

"Tadi sudah disepakati bahwa Pemda Jakarta maupun Sumatera Selatan mendukung ada titik-titik perjumpaan yang artinya stasiun," katanya.

MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta dikabarkan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta.

Akuisis ini pun memantik reaksi dari Serikat Pekerja PT KAI. Mereka menolak rencana ini karena bertentangan dengan hukum. Serikat pekerja itu pun mengancam akan mogok kerja jika pencaplokan tetap dilakukan.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi. Integrasi yes, akuisisi no! Ini demi mencegah permasalahan hukum serius di kemudian hari," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi.