petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rtp gacor77

link depo gacor hari ini 770Jutaan kata 639907Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp gacor77》

Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU******

Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/HO-PBNU/aa.
Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sesuai posisi dalam organisasi dirinya sekadar pesuruh atau pelaksana dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh syuriah.

"Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah," kata Gus Yahya saat memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebagai organisasi yang besar, kata Yahya, NU didirikan untuk niat dan harapan-harapan akhirat sehingga harus dijalankan dengan mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan agama Allah.

Dia memastikan tidak satu pun keputusan yang dibuat oleh NU tanpa bersandar pada pertimbangan-pertimbangan agama dan syariat.

"Sejak didirikan hingga sekarang tidak ada satu pun keputusan Nahdlatul Ulama kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan NU memiliki struktur kepengurusan yang disebut syuriyah yang terdiri dari para kiai ahli syariah yang secara khusus bertugas untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan syariat.

Wewenang dari kepemimpinan NU, kata dia, pada dasarnya adalah wewenang "hukumah" yang artinya NU sebagai jam'iyah menjalankan fungsi "imamah" (kepemimpinan) dengan wewenang sebagaimana wewenang imam.

Baca juga: PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri

"Yang dikatakan bahwa 'hukmul imam yarfa'ul khilaf', apa pun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga mengatakan bahwa istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU tersebut merupakan penanda tonggak perjuangan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta.

"Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir NU ke-101 ini. Sesudah ini kita akan terus beristigasah dengan cara apa pun yang mungkin demi maslahat NU, demi maslahat Islam, demi maslahat negara bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya," kata dia.

Usia 101 tahun perjuangan NU, menurut Yahya, terasa sudah lama, akan tetapi sebetulnya belum apa-apa sebab perjuangan organisasi diniatkan untuk selama-lamanya.

"Karena maksud dan 'ghirah' (semangat) dari para pendiri Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya 'ila yaumil qiyamah' (sampai hari kiamat)," ujarnya.

Istigasah ini dipimpin oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan ditutup dengan doa oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Usai istigasah, berlangsung pemotongan tumpeng oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang diserahkan untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran KH Mu'tashim Billah secara berurutan.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Penampilan keempat timnas kembali riuh kehadiran suporter******

Penampilan keempat timnas kembali riuh kehadiran suporter
Suporter timnas Indonesia Diko Permana datang bersama keluarganya mengenakan kaos berlogo Korpri untuk memberikan dukungan bagi pemain Indonesia jelang pertandingan melawan Australia di Stadion Jassim bin Hamad di Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Roy Rosa Bachtiar/aa.
Doha (ANTARA) - Penampilan keempat timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 kembali dimeriahkan dengan kehadiran 5.000-7.000 suporter yang meramaikan pertandingan babak 16 besar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar.

"Untuk pertandingan kali ini yang datang sekitar lima sampai tujuh ribu suporter Indonesia," kata Ketua Indonesian Football Association in Qatar (IFQ) Vidi Viciyandrie saat ditemui jelang pertandingan di Doha, Minggu.

Para suporter sudah berdatangan ke pelataran stadion sejak dua jam sebelum pertandingan, yang baru dimulai pada pukul 14.00 waktu Qatar. Semakin mendekati kick off, suporter kian memadati lokasi dan menyanyikan beragam yel-yel.

Tak hanya itu, suporter yang didukung pula oleh kehadiran komunitas Ultras Garuda Qatar (UGQ) itu, turut membawa sebanyak tujuh drum agar nyanyian para suporter di dalam stadion lebih semarak.

"Kami juga bawa tujuh drum supaya semakin ramai dan pemain bisa mendengar dukungan dari kami," ungkap Vidi.

Suporter timnas rupanya tak hanya sekedar ingin menonton pertandingan, namun banyak di antara mereka yang berniat menunjukkan keunikan budaya Indonesia.

Salah satu bentuk keramaian yang ditampilkan adalah pertunjukkan seni tari dan penggunaan pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: Susunan pemain Indonesia vs Australia: debut Pattynama di Piala Asia

Namun yang menarik ada juga salah seorang suporter yang hadir mengenakan pakaian bercorak logo Korpri.

Pria tersebut adalah Diko Permana, yang mengenakan kaos polo namun bercorak logo Korpri dengan warna dasar biru muda.

Pria yang sudah lima tahun tinggal di Qatar itu ingin tampil beda namun tetap membawa nuansa Indonesia di tengah suporter yang dominan memakai jersi timnas atau kaos berwarna merah-putih.

"Ini aslinya seragam golf mas, ini di lengan kiri ada logo komunitasnya, di lengan kanan ada bendera Indonesia dan Qatar," ucap pria yang sekarang bekerja di bidang migas tersebut.

Baca juga: Preview Piala Asia 2023 Indonesia vs Australia: lanjutkan kejutan

Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot55

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
situs slot terbaru
boss717
macantoto88
kakek zeus orang kaya
link slot freebet
istanabet88
axiata 4d
slot gacor69
qq situs slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 mesin gacor
Bab 2 pinjol limit tinggi ojk
Bab 3 slot gacor jam 1 malam
Bab 4 jam gacor gatotkaca hari ini
Bab 5 slot yang deposit nya 5000
Bab 6 situstogel88
Bab 7 mpo868
Bab 8 kredit tanpa dp hp
Bab 9 gesit77
Bab 10 bonanzaslot88
Bab 11 angpauhoki
Bab 12 akun slot gacor maxwin
Bab 13 musang123
Bab 14 cara kredit hp di tokopedia dengan kredivo
Bab 15 100jitu
Bab 16 slot yang lagi gacor
Bab 17 asiatogel
Bab 18 pinjol tidak ojk
Bab 19 situs slot bet 600
Bab 20 royal togel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah808bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

tarikan paito hk
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

produser superstar

situs tergacor hari ini
Polri tangkap dua pelaku dugaan TPPO di Banten-Jabar
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan Ciledug, Tangerang, Banten.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kedua tersangka dugaan TPPO tersebut yaitu Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa, yang ditangkap pada Kamis (25/1).

"Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

Menurut dia, setelah ada persetujuan, para korban dibuatkan paspor dan diberikan uang feeyang bervariasi dari Rp3-13 juta.

“Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan para korban diberangkatkan ke Turki dengan menggunakan visa wisata. Saat berada di negara tersebut para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh seorang bernama Yakub.

"Barang milik korban seperti paspor, telepon genggam, pakaian di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub," ujarnya.

Saat di penampungan tersebut menurut dia, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara, jika ada yang berbicara akan dihukum.

"Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu satu pekan sampai dua bulan, dengan alasan para korban belum diberangkatkan ke Erbil karena masih menunggu visa," katanya.

Dia mengatakan karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

"Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Dia mengungkapkan peran Tika adalah menampung para korban sebelum diterbangkan ke luar negeri sedangkan Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca juga: Bareskrim turunkan tim usut dugaan TPPO pengungsi Rohingya

Baca juga: Polri selamatkan 3.000 pekerja migran dari TPPO

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tian Feng Qi Tan

situs slot koko
KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS
Petugas menghitung surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/rwa/pri.
Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi
Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

wesslot
Istana jawab soal kritik dan pengunduran diri Mahfud Md
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab mengenai sejumlah kritik yang belakangan dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. kepada pemerintah.

Menurut Ari, Presiden selama ini tetap fokus bekerja dan juga meminta menteri melakukan pekerjaan dengan baik.

"Presiden tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan itu (kritik Mahfud). Fokus beliau bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan dan sekarang ini fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, membereskan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode ini," kata Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ari mengajak publik memahami bahwa saat ini merupakan tahun politik. Menjelang pemilu sering kali muncul wacana, pro dan kontra, perdebatan dan sebagainya.

Hal itu menurut dia wajar dan tidak boleh mengganggu kerja pemerintah, sepanjang perdebatan itu substantif sebagai bagian dari upaya memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah dibangun saat ini.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun politik akan muncul wacana yang bersifat politik dalam konteks pemilu. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terus-menerus untuk menyempurnakan apa yang sudah berjalan.

Baca juga: Mahfud sebut sudah lama berencana mundur dari menteri
Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi
 

"Ikhtiar itu tetap berjalan. Jadi, apa yang memang belum cepat, dipercepat. Apa yang lambat, dipercepat. Apa yang belum baik, diperbaiki. Supaya apa yang jadi bagian dari masa pemerintahan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Ari, apa yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat pula dilihat dari berbagai opini positif dari publik meskipun hal itu tidak membuat pemerintah serta-merta merasa puas.

"Ada upaya terus-menerus perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan," kata dia.

Terkait dengan rencana Mahfud Md. mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ari mengatakan bahwa sampai Senin siang belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan Mahfud kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai siang ini kami belum menerima surat pengunduran diri dari Pak Mahfud Md. Saya kira seperti yang disampaikan Bapak Presiden di Lanud Halim, pengunduran diri menteri adalah hak pribadi dari yang bersangkutan. Jadi, itu sesuatu yang menjadi haknya dari Pak Mahfud kalau beliau mau mengundurkan diri," kata Ari.

Presiden menghargai dan menghormati hak itu karena bagian dari pilihan-pilihan politik yang disampaikan oleh Mahfud Md. dengan berbagai pertimbangan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Binatang Buas

situs terbaru gacor
KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap saat menijau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin (30/1/2024). ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Medan (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin

Ia mengatakan seluruh komisoner KPU baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan sanksi jika melawan hukum.

"Yang jelas dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan," kata dia.

Pada Sabtu (27/1), Tim Saber Pungli Polda Sumut menciduk oknum KPU Padang Sidempuan atas dugaan pemerasan kepada salah satu calon legislatif di daerah itu.

Dalam hal itu, Parsadaan Harahap mengatakan KPU RI menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

"Sampai hari ini, kami belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut, kami serahkan ke pihak berwajib," sebutnya.

Dalam upaya pencegahan, kata dia, KPU RI meminta seluruh jajaran KPU kabupaten/kota untuk menaati peraturan yang berlaku jangan sampai terjerat masalah hukum.

"Saya salah satunya ke Sumatera Utara, dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan, kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum," tegasnya.
Baca juga: KPU: Semua hambatan distribusi logistik dapat tertangani dengan baik
Baca juga: KPU RI monitoring ke Sorong pastikan kesiapan distribusi logistik aman
Baca juga: KPU sebut diseminasi informasi Pemilu 2024 lebih baik 

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan keluarga kaya

slot situs
Sebagian Jakarta diprakirakan akan hujan ringan pada Minggu pagi
Arsip foto - Deretan gedung bertingkat terlihat saat hujan di Jakarta, Rabu (1/2/2023). . ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/pri
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resmi memprakirakan sebagian DKI Jakarta, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan hujan ringan pada Minggu pagi.

Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan berawan, sedangkan Kepulauan Seribu akan hujan sedang.

Kemudian pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu akan tetap hujan ringan. Sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan berawan.

Beranjak pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta akan berawan.

Suhu udara di Jakarta diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 29 derajat celcius.

Sementara tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada kisaran 75-95 persen.
Baca juga: Sabtu, sebagian DKI hujan ringan pada siang hingga dini hari
Baca juga: BMKG prakirakan tiga wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Jumat siang
 

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024