nama situs slot resmi 547Jutaan kata 474565Orang-orang telah membaca serialisasi
《sera77》
MA Tolak Kasasi Greyleg Entities terkait PKPU Garuda Indonesia******
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari dua kreditur, yakni Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (27/1), kuasa hukum Garuda Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo.6/Pdt.Sus-pembatalan perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.
"Adapun amar putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company tersebut," tulis Direktur Utara Irfan Setiaputra.
Sementara untuk penolakan kasasi yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity, Garuda belum secara resmi belum menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan. Kendati, informasi penolakan putusan sudah dirilis di website MA.
"Dengan adanya informasi putusan kasasi tersebut pada situs web MA, maka putusan penolakan pembatalan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap," kata Irfan.
Ia mengatakan penolakan kasasi oleh MA itu tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Irfan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.
Lihat Juga :Alasan 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat |
Garuda Indonesia pada September 2023 lalu juga telah memenangkan gugatan kasasi dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.
Putusan penolakan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu.
Menurut Irfan, putusan tersebut semakin memperkuat ketetapan hukum Garuda Indonesia terhadap berbagai tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan, khususnya melalui proses PKPU.
Pembatalan Perdamaian tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya hukum yang telah ditempuh Greylag Entities di Indonesia terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur Garuda Indonesia.
Sebelumnya, langkah hukum yang ditempuh Greylag Entities terhadap hasil PKPU turut dilakukan melalui permohonan Peninjauan Kembali yang sebelumnya diajukan kasasi kepada MA.
Pengadilan juga telah menyatakan bahwa PK tersebut tidak memenuhi syarat formil (TMS) berdasarkan peraturan perundangan.
"Ditetapkannya putusan tersebut sekaligus memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia terhadap ketetapan hukum yang telah diperoleh PKPU, di mana dalam prosesnya perusahaan telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur atas usulan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi pada pertengahan tahun 2022 lalu," papar Irfan.
[Gambas:Video CNN]
Negara G20 perkuat kerja sama atasi tantangan perekonomian global******
berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparanJakarta (ANTARA) - Negara-Negara Kelompok 20 (G20) sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat. Kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, khususnya di negara berkembang. Hal itu mengemuka dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil, yang berlangsung pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. Pada forum tersebut, Perry mengatakan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang. Ia juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi dengan turut memberikan insentif likuiditas yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut sehingga turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Perry juga menyoroti tiga tren digitalisasi di sektor keuangan, yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas cross-border payments. Dari tren tersebut, ia menuturkan lima peran pembuat kebijakan di G20, yakni, rethink and reviewkonsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi; serta memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. Selanjutnya, regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi; serta cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows. Kemudian, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pertemuan pertama FMCBG di bawah Presidensi Brasil membahas berbagai agenda penting yang dipayungi oleh tema utama presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet", yaitu peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan (inequalities), perkembangan perekonomian global, sektor keuangan dan kebijakan perpajakan internasional untuk abad ke-21, serta global debt dan pembangunan berkelanjutan. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat bahwa perekonomian global berubah secara cepat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian. Selain itu, ketegangan geopolitik yang semakin meluas berisiko meningkatkan ancaman perekonomian kedepan. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Dalam pembahasan terkait agenda sektor keuangan, para gubernur bank sentral sepakat bahwa penting untuk memanfaatkan potensi teknologi digital, termasuk aset kripto, Central Bank Digital Currencies, dan cross-border payments, namun tetap mengedepankan regulasi untuk mengantisipasi risiko yang melekat. Pertemuan perdana untuk tingkat menteri keuangan dan gubernur itu dihadiri oleh seluruh anggota G20, termasuk African Union yang telah menjadi anggota tetap G20, negara undangan (Angola, Mesir, Nigeria, Norwegia, Portugal, Spanyol, Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab), serta sejumlah organisasi internasional.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Boy Thohir Respons Djarum******
Garibaldi Thohir alias Boy Thohir merespons soalDjarum Group dan Sampoerna Group yang membantah mendukung Capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Boy sebelumnya mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan paslon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.
Namun, Djarum dan Sampoerna membantah dukungan tersebut dalam pernyataan resmi terpisah.
"Jadi menurut saya yang resmi pernyataan dari corcomm (perusahaan). Jadi silakan saja. Memang kan kalau secara pribadi masing-masing kan punya hak politik," terang Boy di Pacific Place, Jakarta Selatan, seperti dikutip Detik pada Rabu (31/1)
Boy mengungkapkan pernyataannya pada kala itu dalam konteks pernyataan pribadi pada momentum reuni dan bukanlah pernyataan formal. Reuni tersebut diselenggarakan oleh Relawan Erick Thohir sehingga yang hadir di sana ialah kalangan tertentu.
"Menurut saya sebenarnya itu hak politik dari masing-masing individu. Saya hanya menyampaikan secara pribadi bahwa pilihan saya dan mungkin sebagian teman-teman alumni dari pada lulusan AS itu memilih pasangan 02. Kenapa? Karena memiliki pertimbangan sendiri," ujarnya.
Menurut Boy, salah satu pertimbangan ia dan rekan-rekannya memilih untuk mendukung paslon 02 karena menginginkan keberlanjutan dari kebijakan yang telah berjalan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Apa-apa yang sudah bagus, terutama saya secara pribadi dan juga banyak sekali teman-teman dan kalangan pengusaha melihat kepemimpinan Pak Jokowi luar biasa bagus. Kan ekonomi papan atas komplit di sini (hadir) tadi bisa di lihat," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:voucher indomaret klik、freebet slot gacor、slot 198
Terkait:gas138 demo、slot258、erek orang meninggal、bukumimpi 2d、cara dapat uang semalam、slot gold 888、slot rtp terbaik、pinjol murah bunga rendah、duit 138 slot login、togel jangkrik
bab terbaru:rtp cici4d(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan penyebab hargaberasmasih mahal saat ini lantaran stoknya kurang alias defisit.
Ia mengatakan saat ini produksi beras memang masih tertekan. Pasalnya, masa tanam sebagian petani mundur ke Januari.
"BPS perkirakan Januari-Februari defisit 2,7 juta (ton). Nanti baru ada panen besar di Maret, jadi sekarang sedang terjadi defisit makanya harganya naik," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).
"Itu membuat transportasi muter lewat Afrika Selatan. Tadinya lewat Terusan Suez lebih pendek, sekarang lebih panjang. Itu menambah waktu dan biaya. Itu juga mendorong harga naik," katanya.
Untuk mengatasi menekan kenaikan harga beras, Bayu mengatakan pihaknya terus menyalurkan beras beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, masyarakat bisa mempunyai alternatif sehingga bisa mengurangi tekanan kenaikan harga beras.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran beras SPHP akan ditingkatkan dari 50 ribu-80 ribu ton menjadi 100 ribu ton per bulan.
"Kedua bantuan pangan ini akan menekan demand di masyarakat. Tentu terus kita monitor," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan ada kecurangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Kondisi itu membuat banyak petanisulit mendapatkan pupuk subsidi.
Ia karena itu mengatakan masalah pupuk harus diatasi agar Indonesia bisa swasembada pangan.
"Pangan kita harus menjamin, apalagi kalau di Pulau Jawa para petani, itu namanya intensifikasi. Kita harus bantu benih, bantu pupuk, bantu pestisida," katanya di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Rabu (31/1).
Selain soal pupuk, Prabowo juga bicara soal food estate. Ia mengatakan food estate diperlukan untuk membawa RI swasembada pangan.
Ia mengklaimfood estatemerupakan pemikiran strategis yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno.
"Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan (food estate) hanya dua kemungkinan; tidak paham dan tidak mau paham," katanya.
Isu kelangkaan pupuk menjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presiden Prabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.
Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.
Lihat Juga :Profil KH R. Abdul Malik yang Ada di Balik Lonjakan Harta Ustaz Solmed |
"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Ganjar pun menjawab hal itu dengan menyindir balik Prabowo. Dia mengingatkan bahwa Prabowo yang pernah menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.
Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.
"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Melalui belanja modal yang disiapkan ini, Elnusa berkomitmen untuk siap berinvestasi melakukan pengembangan bisnis yang berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan perusahaan ke depanJakarta (ANTARA) - PT Elnusa Tbk, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) Rp526 miliar pada 2024.
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMNErick Thohir.
Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari merinci 7 dapen yang diaudit tersebut, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) alias PTPN, PT Angkasa Pura I, Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo.
BUMN yang disebut terakhir bahkan sudah diproses di Kejaksaan Agung.
Agustina mengatakan permintaan awal audit itu dilakukan untuk 5 dapen BUMN. Lalu, Menteri BUMN Erick meminta audit kepada 2 BUMN tambahan.
Ia menegaskan tugas BPKP sudah rampung. Agustina mengatakan pihaknya sudah menyetorkan hasil audit tersebut kepada Erick Thohir.
"Jadi, dari sisi kami sudah selesai. (Kementerian) BUMN tindak lanjuti perbaikan tata kelola, yang indikasi fraud diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), prosesnya sudah di Kejaksaan," tegasnya usai acara.
"Berarti 3 ya (dapen terindikasi fraud). Kan yang 1 sudah nih pelabuhan DP 4 yang Pelindo itu sudah di pengadilan. Yang diserahkan itu 5, ditambah lagi 2. Pokoknya total 7 (dapen BUMN), yang fraud itu berarti 3," sambung Agustina.
Agustina menegaskan 4 dapen BUMN yang tidak terindikasi fraud itu relatif masih bisa diperbaiki. Ia mengatakan upaya hukum adalah proses terakhir..
[Gambas:Video CNN]
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.
Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).
Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.
"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.
Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).
Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.
Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.
"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.
Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.
Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.
Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.
"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)《sera77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dewa787Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sera77》bab terbaru。